Letjen Kunto Arief Wibowo Anak Try Sutrisno Batal di Mutasi , Politisasi atau Prosedur TNI?
[Musik] Saudara, pembatalan mutasi Legjen Kunto Arif Wibowo yang hanya berselang sehari pasca diumumkan menduduki jabatan baru membuat publik bertanya-tanya. Meski TNI sudah menegaskan tidak ada unsur politik di balik pembatalan mutasi anak mantan Wapres Tri Sutiresno ini. Tapi benarkah? Nah, kita akan ulas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Fraksi PD Perjuangan, Majen Purnawirawan TB Hasanuddin sudah hadir di studio. Selamat pagi, Kang TB. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada juga yang hadir di studio Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas. Baik, siap. Dan hadir juga melalui sambungan daring saudara ada Sulaeman Beponto, Kabais TNI 2011-2013. Selamat pagi, Pak Suleiman. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Tb. Selamat pagi. Reuni pagi, Pak. Pak Sulaiman dengan ee Kang TB. Tapi saya ke e Pak Sleman dulu. Pak Sleman ini lagi gonjang-ganjing nih ya beberapa hari terakhir. Okelah kita tahu ini sesuatu hal yang sangat lumrah terjadi di tubuh TNI, rotasi dan segala macam. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian yang dirotasinya siapa? Ini anaknya siapa? Dan dalam momentum seperti apa gitu ya. Nah, kalau e Pak Sulaiman sendiri melihatnya seperti apa Pak? Jadi ini buktinya bahwa TNI juga tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Ah, sama. Eah, ini sudah sudah bukti yang paling jelas bahwa TNI sedang tidak baik-baik saja. Kita bukan melihat siapa yang digeser, tetapi sistemnya. Artinya ada sistem yang tidak main di sini. Yang disampaikan tadi pembukaan Kadispen TNI itu ada yang namanya Wanjakti. Jadi kalau sudah lewati Wanjakti itu sudah pasti, tidak mungkin tidak pasti. itu lah. Lalu yang kedua kalau kita bisa lihat di sini itu tidak hanya berdiri sendiri, ada angkatan laut yang dipindahkan dipensiunkan menjadi angkatan darat itu Kababinkum Krno Bentoro tiba-tiba jadi angkatan darat. Hm. Lalu yang ketiga dalam surat keputusan itu biasanya surat keputusan itu tidak ditembuskan kepada yang bersangkutan. Sekarang ditembuskan kepada yang bersangkutan hanya enam delapan atau berapa itu. Kenapa gak semua? Artinya ini memang tidak baik-baik saja. Ini yang terjadi apa? Yang di atas jalan sendiri, yang di bawah ogah-ogahan. Ini kalau saya melihat Pak Saduni nanti bisa menjelaskan yang di bawah itu dibiarin aja itu bagaimana baru kali ini terjadi seorang kababinkum loh itu angkatan laut tiba-tiba pensiunnya jadi angkatan darat. Nah, artinya di dalam ini sedang tidak baik-baik saja. Itu buktinya. Oke, memang kita lihat e tidak hanya soal satu orang saja, tapi secara keseluruhan ini sedang tidak baik-baik saja. Betul, e, Kang TB kalau melihatnya. Iya. Jadi sangat tidak baik-baik saja. Oh, pakai sangat pakai sangat sangat. Saya akan kembali kepada aturan perundang-undangannya. Di dalam Undang-Undang Pertahanan pasal 17 itu tercantum ya begini bunyinya. Hm. Presiden mengangkat kepala saf angkatan darat, kepala saf angkatan laut, kepala saf angkatan udara atas usulan panglima TNI. Clear. Jadi panglima TNI hanya mengusulkan angkatan kasad, kasal, kasal, kasal. Jadi kalau dia mengusulkan yang lain boleh, termasuk mengusulkan Jenderal Kunto. Oke, titik di situ dulu ya. Oke. Kemudian naik ke atas Undang-Undang Dasar pasal 10 Presiden penguasa tertinggi atau memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Oke, clear. Jadi, Panglima TNI garis hiraci dan komandonya dari Panglima TNI hanya Presiden oke Republik Indonesia. Oke, sekarang dalam hal mutasi Jenderal Kunto ya. Yang pertama Jenderal Kunto sebagai pejabat struktural kalau tidak salah waktu itu menjadi Pangdam Siliwangi membuat surat tulisan yang kemudian di-share dikirim ke Kompas. He. Kemudian tersiar ke mana-mana. Lalu, lalu saya melihat ya ada sebuah situasi yang mungkin kurang pas untuk Presiden. Oke. Oke. Lalu keluarlah surat surat mutasi. Beliau dimutasikan menjadi staf. Oke. Ya. Oke. Ya. Di situ boleh tidak boleh presiden sebagai ya memegang kekuasaan tertinggi. Jadi sampai di situ Heeh. Presiden ketujuh boleh ya. Oke. Kemudian setelah itu presiden ketujuh turun diganti oleh presiden ke-8. Lalu lalu dimutasikan lagi naik kepada menjadi panglima K Wilhan. Ya. Oke. Di situ Presiden boleh. Presiden dapat memerintahkan ini. Nah, sekarang setelah menjadi panglima komando gabungan. Nah, di situ lalu dimutasi ya. Nah, ini lalu dimutasinya itu menjadi staf ahlian dia. Ini boleh tidak menjadi pertanyaan sekarang ya. Panglima TNI memutasikan yang bukan Kasad, kasal, Kasau ya boleh. Boleh memutasikan ee Jenderal Kunto boleh. Tetapi masalahnya apakah itu sudah sesuai perintah dari Presiden? Oke. Nah, di sini atas perintah siapa? Nah, konon ee itu yang menjadi penggantinya itulah mantan ajudan presiden ketujuh. Berarti berarti Panglima TNI ini atas arahan dan mungkin Kut atas perintah Presiden ketujuh. Ini yang tidak benar. ini ada indikasi ya walaupun tidak belum belum ada buktinya gitu ya TB ya. Iya betul. E sekarang kalau kalau memang ini komunikasikan saja. Heeh. Heeh. Komunikasikan saja ya kepada presiden baru. Nah ini kenapa kemudian terjadi? Bisa jadi ee oke ada dalam tanda kutip arahan dari pihak tertentu tapi kemudian sudah terlanjur dieken sudah terlanjur keluar. Ada mungkin ada kekuatan lain mungkin dari di situ e dari Pak Prabowo mungkin sebagai panglima tertinggi. Iya. Kalau kemudian setelah keluar surat keputusan dan 5 hari kemudian diralat ya hanya satu yang meralat dan memiliki kewenangan di atas panglima TNI adalah presiden. Andaikan itu presiden Bapak Prabowo yang kemudian memerintahkan sah boleh mengembalikan ke jabatan itu karena beliau ya sebagai penguasa tertinggi ya. Jadi boleh yang saya tidak habis pikir bagaimana Panglima TNI masih ya diintervensi oleh seorang sipil. Oke, ini bahaya. Ini yang menjadi ee pertanyaan saya ke Mas Adi nih, Mas. Berarti yang selama ini orang-orang bilang ada power lain matahari kembar tuh gimana tuh, Mas? Berarti ada power lain yang mengintervensi di sini gitu loh. Boleh kita sebut ya? Saya saya enggak mau sebut langsung tapi okelah. semua sudah pada tahu seperti apa Mas Andi maacanya nih. Ya, saya kira ingin komentar dua hal ya. Pertama memang kalau kita membaca survei sururvei politik secara umum bahwa tingkat kepuasaan publik terhadap institusi TNI itu tinggi. Persis di bawah institusi kepresidenan itu bisa mencapai 80%. Apa yang kemudian membuat persepsi publik begitu puas atas kinerja TNI selama ini? Karena memang TNI itu tidak pernah dinilai ca-caw ataupun punya irisan yang cukup kuat dengan urusan-urusan politik apapun. Jadi hanya fokus pada persoalan pertahanan dan keamanan. Itu yang secara prinsip, Mas. Tapi yang kedua, saya khawatir apa yang terjadi soal mutasi yang dianulir begitu cepat secepatnya ini juga akan menimbulkan bagaimana persepsi yang agak kurang baik ya terhadap TNI secara institusi tadi. Bang apa namanya? ee mantan kepala KB sudah bicara, apalagi Bank TB juga menyatakan bahwa ini semuanya sudah tidak baik-baik saja. Oke. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya prinsip sebenarnya bahwa hal-hal yang sifatnya mutasi, promosi adalah hal yang lumrah itu semua orang cukup memahami. Ini tentu ada mekanisme internal yang ada di kawan-kawan TNI tentu untuk menghadapi situasi yang berkembang. Tapi kalau kita bicara tentang konteks politik hari ini, ya tentu publik tidak bisa diop. Ya, bicara tentang ada irisan-irisan yang kemudian tidak berkesudahan. Apun judulnya itu adalah anak dari wakil presiden republik Indonesia yang keen Pak Trisno yang beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu purnawirawan yang ikut tanda tangan dan menyatakan sikap terkait dengan upaya untuk mengganti wakil presiden. Inilah yang kemudian disebut dengan dilalahnya. He ini kok tiba-tiba anak-anak wakil Presiden Republik Indonesia namanya Jenderal Punto diganti dengan mantan Ajuan Presiden Republik Indonesia. Yang ketujuh, hal-hal yang semacam ini bagi saya tidak perlu orang canggih, tidak perlu misalnya harus punya kapasitas terkait dengan dunia kemilitan. Ini transparan dan gamblang bahwa ada sesuatu yang sebenarnya tidak selesai. Ini terlalu obvious puzzle-puzzel-nya. Kalau dibilang tidak ada hubungan tidak e sudah terlalu jelas di depan mata gitu ya. Karena begini, Mas ya. Kenapa sipil pun paham bahwa TNI itu adalah organisasi yang sifatnya komando, tegak lurus. Jadi, setiap apapun yang dikeluarkan itu pasti sudah terukur, kredibel, dan penuh dengan kehati-hatian. Coba bisa dibayangkan baru ada keputusan sehari soal mutasi, tiba-tiba besoknya dianulir. Ini tentu tidak banget. Kalau sipil melakukan ini mungkin biasa karena sangat dinamis dan sangat demokratis. Kalau ini terjadi pada institusi TNI yang memang zero kesalahan, itu tentu wajar kalau kemudian orang bicara ada sesuatu yang melampaui hal-hal teknis yang sering kita dengar. Oh, ini soal mutasi biasa, ini terkait dengan kebutuhan organisasi karena ada kegentingan, karena ada kebutuhan dan seterusnya. Kan publik juga ingin tahu sebenarnya apa sih tantangan bangsa dan negara yang dianggap penting dan genting sehingga mutasi itu hanya berjalan dalam waktu sehari. Oke. Iya dong. Sipil pun juga siap loh. Kalau bicara tentang kepentingan bangsa dan negara. Hal-hal yang penting misalnya kalau mungkin ada ancaman dari negara lain ya saya pun sebagai sipil siap dong tegak lurus membela bangsa dan negara. Atau mungkin ada daerah-daerah yang bergejolak mutasinya dibatalkan mungkin cukup rasional. Per hari ini anasir-anasir ke arah itu tidak ada. Maka wajar kalau kemudian satu-satunya argumen yang kemudian per hari ini menjadi percakapan publik. ini ada dikaitkan dengan soal usulan sejumlah purnawirawan. Di situ ada Pak Trisno yang kebetulan juga mengusulkan pernyataan soal pergantian wakil. Iya. Terlalu jelas ini ya. Oke. E Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, Anda melihatnya ini kan benar-benar SK-nya tanggal 29 dimutasi kemudian sehari kemudian SK tanggal 30 keluar. Ini pernah terjadi tidak sih di TNI? Kalau kata Mas Tadya tadi tidak pernah. Kalau di TNI seperti apa? Nanti pertanyaan samp juga saya tanyakan ke Kang TB. Ya, kalau masalah itu pernah kan kita ingat dulu pankostrat hanya 17 jam. 17 jam itu kan tekanan politik. Ini sama saja. Jadi kalaupun ada ini sehari kalau tidak ada tekanan yang besar tidak akan mungkin ini terjadi. Kenapa? Karena TNI selalu melewat namanya Wanjakti. Keputusan Wanjakti itu tidak pernah berubah. Tapi kalau sekarang artinya Wanakti dilewati. Kalau WAKI sudah dilewati, artinya sistem yang ada kuat di dalam ini sudah rusak sekarang. Heeh. Dan kerusakan ini kita bisa lihat lagi bagaimana yang membuat surat perintah itu juga ogah-ogahan. Apa itu? Ya, Kab. Babinkum yang angkatan jauh tiba-tiba jadi angkatan darat. Lalu ke bawahnya lagi tembusan yang harusnya tidak perlu sampai yang bersangkutan ditulis yang bersangkutan. Artinya apa? Yang bawah ini ogah-ogahan, yang atas juga sudah asal jadi. Pokoknya siapa saja yang bisa memerintahkan di dijalankan. Tidak lagi. Dan dan yang patut diingat bintang tiga selalu pergeserannya itu atas permintaan atau atas persetujuan presiden sebagai panglima ee pemegang kekuasaan tertinggi di angkatan darat angkatan angkatan udara. pergeseran bintang tiga selalu di bawah ee diketahui oleh presiden. Harus diketahui karena itu adalah calon calon kepala staf angkatan. He. Sehingga kalau ini tiba-tiba seperti begini ya kita tidak bisa melihat bahwa ini hanya sesuatu yang biasa saja. Ini sesuatu yang luar biasa. Oke. Dan kalau saya melihat juga ini salah satu akibat dari Undang-Undang TNI yang memperpanjang bintang perbintangan ini supaya pensiun lebih panjang. Yang bawah ini ogah-ogahan ya sudah kita cungkil aja yang atas biar aja cepat geser dia, biar kita juga cepat naik. Jadi ini sudah tambah rusak ini sistem ini. Oke. Ini sesuatu yang luar biasa Kang TB. Kemudian tadi ee disebut juga Wandikti seperti tidak punya taji lagi seperti itu. Wak Wanakti. Nah, terus kemudian disangkutkan lagi ke RU TNI yang ada pengaruhnya. Seperti apa Kang TB melihatnya? Jadi begini ya, kalau RUU TNI ini mohon segala hormat ya, belum ada perpres atau mungkin keputusan-keputusan lain. Jadi ee kita tidak bisa dulu ya mendiskusikan ee ee RU atau sekarang menjadi Undang-Undang TNI. I. Oke. Tetapi menurut hemat saya panglima TNI ini sudah di luar ketentuan ya. Contoh saja yang tadi disampaikan oleh Pak Ponto soal pemindahan ya perwira tinggi angkatan laut menjadi perwira tinggi angkatan darat di kepala staf angkatan darat. Ya, itu yang namanya namanya ya mutasi pada level atas itu ada Wanjakti I keputusannya itu digodok di staf. Staf itu mulai dari Pabanda, dari Pabanda masuk ke Paban Madia. He. Dari Paban Madia masuk ke Paban. Dari Paban masuk ke Wa Aspers. Dari WA Wa Aspers baru ke Aspers. Dari Aspes baru ke Kasum. Setelah diparap baru ke Panglima TNI. Masa panjang sekali kalau mau diikuti. Panjang sekali berarti ini dalam keadaan mohon maaf pembangkangan murtad saya kok ujug-ujug langsung ditandatangani oleh panglima TNI dan diumumkan. Ini aneh. He. Dan itu yang namanya surat keputusan SK Panglima TNI juga sederet tembusannya kepada yang bersangkutan. H. Saya ini 35 tahun menjadi prajurit TNI. Hampir tidak pernah ada ini mungkin Pak Ponto ya, tidak pernah ada ketika ya saya pindah atau saya naik pangkat ditembusi kepada yang terhormat misalnya LED call TB Hasanudin gak pernah enggak ada terima surat tidak terima surat saya dipanggil oleh komandan saya lalu apel kamu mendapatkan kehormatan naik pangkat jadi tidak ditulis di dalam itu ini gaya apa model apa itu coba Pak. Ya, itu saya juga tidak bisa menjawab. Yang menjawab Kang TB sebenarnya kan TB yang ee yang ada di sana. Tapi ee saya mau tanya ke ee Mas Adi. Mas Adi kalau Anda melihat ketika nih di tanggal antara tanggal 29 ee kemudian berubah di tanggal 30 SK-nya ini ada apa nih sebenarnya Mas? Apakah misalnya oke kok kayak gini nih misalnya Pak Prabo nih saya anggap Pak Pak Prabowo ini melihatnya ini seperti apa ini ada apa ini kok kemarin ada mutasi wah enggak bisa ini ini lagi kondisinya momentumnya lagi tidak pas gitu anda melihatnya gimana nih Mas emang ada e kekuasaan Pak Prabo yang ini ditunjukkan misalnya untuk kayak oh saya masih punya taji di sini jangan sampai e saya ee membiarkan sesuatu yang tidak disukai dalam tanda kutip oleh publik terjadi seperti itu. Ya, bagi saya sebenarnya secara prinsip semoga tidak ada sesuatu yang serius. Ini murni misalnya soal kebutuhan organisasi untuk menghadapi begitu banyak dinamika dan perkembangan zamanlah. Tapi kan suatu hal, kenapa ini berubah secara drastis dalam hitungan sehari? Misalnya kita kan sering mendengar Mas no viral no justice. Jadi ketika ada mutasi dari kunto kemudian digantikan oleh mantan ajudan, mantan presiden Republik Indonesia kan orang semua ramai bicara semua lini massa media sosial, media cetak, kemudian koran, TV semuanya bicara. ini ada indikasi-indikasi yang terkait dengan situasional politik yang berkembang hari ini. Nah, praktis setelah kegaduhan itu muncul berubah secara draktis ada penganuliran terkait dengan mutasi itu. Artinya apa? Kalau tidak gaduh ini netizen yang bawel yang cerewet, saya kira ini akan terjadi begitu saja. Nah, inilah yang saya kira kalau kita misalnya mendengarkan Bang TB tadi ataupun Bang Punto ya, satu hal yang prinsip kalau undang-undang itu sudah menjadi guiden dalam sebuah sistem meritocra dia itu mestinya harus diletakkan di atas segala-galanya. Bukan power, bukan politik yang kemudian akan mengubah segala apapun yang itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang justru akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Iya. TNI harus kita akui sebagai institusi yang per hari ini sebenarnya itu sangat jauh dari anasir-anasir politik dibandingkan dengan institusi-institusi pemerintahan yang lain, dibandingkan dengan institusi-institusi negara yang lain. Itulah yang saya selalu mengatakan. Oleh karena itu, saya berharap betul siapapun yang punya kekuasaan terhadap TNI, jangan lagi misalnya mengintervensi-cawek yang hal-hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang kemudian berlaku. Orang sudah terlampau distras, Mas, terkait dengan lembaga-lembaga ini kan dianggap sebagai selera dari kepentingan-kepentingan politik tertentu. Bukan hanya kondisi normal, kondisi politik juga dikait-kaitkan, kondisi pemilu juga dikait-kaitkan. Kalau begini ceritanya, wajar kalau kemudian publik tidak terlampau percaya pada lembaga-lembaga negara manaun. Oleh karena itu, hal-hal yang semacam ini tentu jangan terulang lagi. Kita tahu bahwa TNI itu memang hidup dan matinya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Inilah yang saya sebut ihdinas siratal mustaqim. Kembalilah ke jalan yang benar bahwa TNI itu hanya mengabdi kepada bangsa dan negara. dan penguasa tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia hari ini dan bukan presiden-presidenan yang lainnya. Oke. Oke. Jalan yang lurus tadi poin yang lucu ya, bukan lucu ya, itu poin yang menarik ya tadi siratul mustaqim ke yang lurus gitu. Tapi saya mau nanya ke ee Pak Sulaiman. Pak Sleman kalau sekarang yang sudah diputuskan gitu ya, dianulir gitu di dalam tanda kutip ditangguhkan gitu ee SK mutasinya ini apakah sudah sesuai dengan jalan yang lurus? tidak jadi dimutasi atau ditunda mutasinya seperti itu ya. Sekarang itu semua jalannya sudah jalan yang enggak benar yang ditim seharusnya kalau itu tidak bukan dianalir begitu tetapi yang lama dicabut diganti tetapi ini kan hanya bilangnya oh tidak jadi lah ini kan seperti main-main itu dibilangnya malah ditunda Pak nanti 3 bulan dibahas lagi bisa jadi balik lagi mutasinya gitu lah bisa jadi kan harusnya kan dicabut bahwa yang ini dicabut lalu ditempatkan kembali kalau ini hanya bilang nomor empat ini terjadi kekeliruan dicabut lah ini mengaku terjadi kekeliruan. Ini juga kan memperlihatkan tidak sedang dalam baikbaik-baik saja. Oke. Bagaimana kok karuan sekalian? Oke, ini sudah jadi diangkat kembali. Ah, itu akan lebih tegas bahwa ini keputusan kita mengangkat kembali tetapi ini terjadi kekeliruan ya. Nah, kekeliruan ini diakibatkan oleh apa? Tidak mungkin keliru ini kalau tidak ada tekanan yang besar. Karena tentara sudah punya sistem yang kuat. He. Jadi, keliru ini kan ada tekanan. Jadi kita tidak bisa lagi bilang TNI sedang baik-baik saja sekarang. Sangat disayangkan penyakit tidak sedang baik-baik saja ini juga terjangkit di TNI sekarang ini. Oke. Lalu bagaimana nanti kita melihat ke depannya seperti apa membuat TNI kembali baik-baik saja dan tidak ada lagi dalam tanda kutip bulunder seperti ini. Kita akan bahas lengkapnya saudara bersama tiga narasumber kami di SAP Indonesia pagi usai ja berikut. [Tepuk tangan] [Musik] Anda kembali diapa Indonesia pagi saudara dan masih bersama tiga narasumber kami. Ada Kang TB Hasanudin anggota Komisi 1 DPR RI kemudian Sulaiman Beponto KBS TNI 2011-2013 dan juga Mas Adi Praitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia tadi menyambung ee pernyataan dari Pak Suleiman terkait ee ini kok tidak langsung dicabut saja gitu Kang TB. Kenapa kemudian bahasanya ditangguhkan? Nanti kita bahas lagi selama 3 bulan untuk ee permutasian ini antara jadi atau enggak seperti iya pernyataan siapa itu tadi? Kapuspen kan dari Kapuspen akan dibahas 3 bulan lagi ya bikin ramai lagilah. Begitu membuat situasi menjadi tambah hangat ya. Saya akan kembali lagi ke awal nih ya. Ketika Jenderal Ponto itu membuat surat Heeh. itu surat itu kan pendapat i di era berdemokrasi sah-sah saja dan negara tidak akan misalnya terjungkel hanya karena surat itu pendapat seseorang. Heeh. Ya begitu kemudian jadi heboh. He. Dan kemudian terjadi mutasi awal. He. Seharusnya Panglima TNI melakukan rapat ya dengan Wanjakti. Lalu kalau ini harus ada perintah mutasi, bagaimana didiskusikan dengan baik. Oke, begitu. Dan dan yang kedua juga ya, yang kedua soal Jenderal Kunto ya putra dari Pak Tri Sutrisno I. Pak Tri Sutisno itu kan sudah menjadi masyarakat sipil. Heeh. Kalau beliau itu berpendapat di era demokrasi sah saja s saja dan menurut hemat saya hubungan keluarga ada tapi hubungan politik belum tentu. tadi harus dilihat dulu apakah ada hubungan pernyataannya Pak Tri Sutrisno dengan dengan jabatan beliau ini ya harus dianalisa dengan baik dan kemudian itu ada jenderal-jenderal dikumpulkan Wakt didiskusikan he ini bagaimana nah harus seperti itu. harus jeli ya, jangan tutup mata Panglima TNI. Jadi, oh ya ini tidak ada hubungan dan sebagainya dan sebagainya. Saya khawatir kalau ada hubungan-hubungan ini. Banyak juga sekarang kolonel, Led Col dan sebagainya. Bapaknya itu jenderal-jenderal yang ikut menjadi kemarin datang dan membuat pernyataan itu yang delapan pernyataannya itu kan banyak putra-putrinya yang jadi anggota militer. Apa itu juga mau dipermasalahkan? He ya menurut hemat saya harus juga kita diskusikan dengan baik-baik apa hubungannya ini dan sebagainya. Jangan kemudian disangkut pautkan. Oke. Dan Jenderal Kuntor sudah dewasa i masa mau dipengaruhi oleh orang tuanya, ayahnya dan sebagainya. Itu menurut hemat saya naib banget. Oke. Oke. Iya. Kalau Mas Adi melihatnya seperti apa nih, Mas? ketika ee ada gonjang-ganjing seperti di tubuh TNI, Mas ee Kak Pak Solaman bilang ini e TNI sedang tidak baik-baik saja. Pak TB juga mengatakan hal senada ini seperti apa nih, Mas? Mungkin sebagai ee secara politik ee keseluruhan seperti melihat seperti apa? Ya, saya kira ini soal timing yang sebenarnya agak kurang pas ya, soal momentum terkait dengan hiruk pikuk, pernyataan sejumlah purnawirawan dengan delapan tuntutan. Mungkin kalau soal mutasi yang berubah secara drastis ini terjadi tidak dalam situasi yang kemudian terjadi kekisuran itu saya kira tidak akan ada persoalan. Paling ini hanya dianggap sebagai sebuah dinamika internal bagaimana memang TNI itu sedang melakukan sebagai sebuah regenerasi mungkin mutasi semacam promosi dan seterusnya yang menjadi ramai memang ketika dikait-kaitkan dengan situasi politik. He. Inilah yang saya kira menjadi dua hal yang berbeda. Satu sisi kalau kita mendengarkan penjelasan dari Kapus PNTNI ini hanya internal, tidak ada kebutuhan-kebutuhan ap dari segi eksternal. Oke. Tidak ada perdebatan apapun. Tapi memang di luar itu kita juga tidak bisa menghentikan bagaimana publik selalu mengait-ngaitkan terkait dengan situasi yang berkembang, Mas. Jadi yang ingin saya katakan adalah per hari ini TNI itu secara kelembah masih menjadi lembaga yang paling banyak dicintai dan disukai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Jadi hal-hal yang dikhawatirkan ini menjadi disrupsi kemudian mengurangi sikap positifnya tentu di kemudian hari memang harus menjadi catatan dan evaluasi. Semoga hal-hal yang semacam ini tidak terjadi lagi dan apapun yang terjadi itu murni. hanya kebutuhan soal bagaimana mutasi dan rotasi yang ada di internal dan tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur lainnya. Kan itu saja yang sebenarnya bagaimana suasana kebangsaan kita hidup bernegara itu memang itulah yang saya sebutkan tetap nyaman, tetap kemudian guyub dan kemudian tetap bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira di situ saja sebenarnya. Oke. Oke. Pak Sulaiman ee bagaimana nih sini sudah terlanjur ramai gitu ya, sudah terlanjur basah gitu ya. ee sudah terlanjur di ee persepsikan sama publik seperti itu. Nah, bagaimana kemudian nanti sekali lagi memperbaiki ee kekisruhan ini yang tadi Anda bilang dari orang awam pun melihatnya ini lagi tidak baik-baik saja TNI seperti itu. Gampang ganti mesin. Ganti mesin ya? ganti mesin kan rotasinya diganti saja itu ya karena ini sudah susah kita memperbaiki karena kalau mau memperbaiki ini ya sudah di tentara itu selalu kesalahan itu akan ada hukuman itu sudah pasti ada dan ini sesuatu yang membuat menggoncang negeri ini. Sehingga untuk memperbaiki ya harus diganti baru dulu sistemnya ini. Oke. Kalau tidak diganti baru ya akan begini-begini saja dan tidak akan mengerti. Seperti yang dikatakan Pak Hasan Hasanudin, ini bukan yang pertama, ini yang sudah kedua kali. Masa apakah kita menunggu sampai yang ketiga kali? Lagu aja bilang jangan sampai tiga kali. Heeh. Heeh. Oke. Iya kan? Iya. Kang TB gimana? Jadi ini harus segera karena apa? Ini sekarang kita dalam situasi tidak baik-baik saja. Ini sudah kedua kali terjadi. Jangan sampai ketiga kali. Maka ini harus ada rescue namanya. harus ada bagaimana rescue ini jalan untuk ee supaya ini jangan terjadi kembali ya. Tidak mungkin kita lihatkan lihat tadi apa yang disampaikan ke Dispen tidak cocok dengan apa yang dikeluarkan berdasarkan keputusan panglima. He. Kalau keputusan panglima bilang nanti ini menganulir, tadispen bilang nanti yang akan datang kita bicarakan lagi. Nah, ini kan sudah rusak sistemnya ini. Oke, maka kita harus rescue ya. kita resue harus secepatnya kita melaksanakan tindakan rescue. Oke. Jangan sampai ini tambah rusak ke depan kan begitu. Oke, Kang TB langsung ganti mesin atau kita inspeksi dulu motornya atau seperti apa atau diperbaiki dulu sebenarnya? Begini kalau saya lihat ya pimpinan TNI ini e sudah tidak efektif lagi. Mengapa? Ya, jadi mudah diintervensi, mudah dikendalikan dan bukan oleh presiden ya. Oke. Oleh di luar kapasitas ya, bukan siapa-siapa dan non jabatan. Hm. Ya, kalau misalnya orang sipil masih bisa mengendalikan palimat TNI, matilah kita. Oke. Oke. Oke. Ya, itu yang pertama. Dan ini bukan yang pertama saja, yang sebelumnya saya juga sangat ee ee apa ya sedih. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan ini kan lagi di TNI lagi di bully lah bahwa akan kembali kedua fungsi. I tiba-tiba Panglima TNI mengatakan ya bahwa bukan kembali ke du fungsi bahkan TNI sudah multifungsi. Multi multifungsi. Ya Allah, saya bilang bagaimana ini menjelaskannya harusnya kan mengatakan tidak mungkin kami kembali ke d fungsi ya bahwa ada perubahan-perubahan untuk kepentingan bangsa negara. Yes, begitu. Tapi malah disebut sebagai multifungsi. Dari situ saya mulai melihat ini ada banyak hal yang kontraproduktif kalau diteruskan. Jadi saya menyarankan ke publik waktu itu ditanya ya harus ada evaluasi. Kalau terus-terusan begini kasihan prajurit-prajurit TNI yang memang namanya sudah bagus dan memang sudah diakui oleh masyarakat sebagai lembaga terbaik di republik ini. Oke. Dipanggil Pak nanti bagaimana Pak Panglima dipanggil ke DP? Panggil siapa? Dipanggil e Komisi 1. Mungkin sudah dipanggil Presiden ya. Sudah. Oke, ya. Nanti kalau soal Komisi 1 kita diskusikan dulu karena kan ada sebuah prosedur yang harus dilalui. He he. Oke, siap siap siap. E saya ke Mas Adi lagi. Mas Adi sekali lagi ini power di luar jabatan e dibahas lagi gitu ya. Dan selalu di topik sebelumnya, topik sekali ini kemarin ee dibahas lagi gitu ya. Ini ada apa sebenarnya nih Mas Adi? Kita kita harus gimana sih sebenarnya nih? Dibahas terus nih soal ini ya. Kalau saya sih sebenarnya secara prinsip bahwa kehidupan berbangsa dan negara itu memang harus dikendalikan oleh Presiden Peniti per hari ini. Bukan ada unsur unsunsur lain di kekuasaan itu. Itu kan yang sebenarnya menjadi pergunjingan sepanjang 6 tahun pergantian pemerintah. Oleh karena itu saya kira bukan hanya kelembagaan TNI ya, tapi di sektor yang lain tentu saja bahwa mestinya yang bisa mengorkestrasi memberikan perintah tegak lurusnya kepada Presiden Republik Indonesia saat ini bukan kepada yang lain. Inilah yang saya kira menjadi penting. Kalau segala sesuatu yang sudah sesuai prosedur ya itu cukup dijalankan, cukup itu dilaksanakan. Kalau di luar itu semua wajar kalau kemudian menimbulkan pergunjingan, kontroversi yang kemudian tidak sesuai dengan harapan publik. Apalagi yang kita bisa harapkan, Mas, dari sebuah regulasi peraturan kalau tidak ditegakkan di atas segala-galanya. Kalau aturan itu bisa semudah saja diubah, diintervensi, ya kita jangan pernah berharap ingin menjadi sebagai sebuah negara yang maju. Jangan sepek jangan sepelekan hal-hal yang sepanjam ini karena juga akan terjadi di tempat yang ah cuman segini aja, ah cuman pembatalan sehari, du hari saja. Bukan. Saya ingin saya selalu mengatakan untuk apa capek-capek bikin undang-undang kawan-kawan di DPR berhari-hari kadang juga dibully oleh netizen dan kelompok kritis tidak transparan, tidak melibatkan publik. Kalau the end undang-undang yang sudah ada, regulasi yang sudah ada yang dibuat begitu susah payah itu kemudian tidak menjadi kaidah dasar yang dijalankan. Karenanya bagi saya kalau ingin baik kehidupan berbangsa dan negara secara etik politik ya memang harus didasarkan pada guiden konstitusi dan undang-undang. Saya kira di situ saja sih sebenarnya. Tapi kondisinya sulit nih Mas Adi karena ya tadi masih ada itu itunya ee mantannya ini mantannya itu mantan Nah itu gimana ya Mas ya? kondisinya sulit sekali sekarang kalau saya melihat enggak bagi saya kekuasaan itu kan berganti setiap 5 tahun Mas jadi kalau ada pihak-pihak jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengekstrukkasi bagaimana kepentingan politik bangsa dan negara tunggu 202 oke ini berikan kepada presiden yang terpilih supaya mandatnya ini dijalankan oleh karena itu bagi saya di negara manaun bahwa yang menjadi satu-satunya single power hanya presiden definitif bukan yang lainnya para prajurit itu sudah disumpah setia kepada negara negara dan undang-undang setiap yang sekarang masih berlaku setia kepada negara itu mulai prajurit dua sampai jenderal. Jadi yang namanya pimpinan TNI ya itu harus setia pada negara. Kepala negaranya itu adalah presiden siapa? He Republik Indonesia. Sudah itu saja pegang teguh dan ada aturannya di dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI. Clear. Murut saya. Jadi tidak ada setia kepada mantan. Oke. Jadi seperti apa seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini pengertian setia pegang teguh jangan menoleh seperti apapun risikonya begitu. Hanya setia kepada negara itu saja. Jadi kembali lagi saya berharap pegang teguh baik prinsip-prinsip dasar apa yang sudah ditanamkan sejak kami dari akademi militer. Oke. Dan itu sudah sangat mendasar dari sangat mendasar awal masuk TN tiap malam kami dijanji disumpah membaca sumpah sebelum tidur tiapel malam begitu. Bahkan pagi hari juga ada mengucapkan saptamarga sumpah prajurit. masa itu tidak melekat sesudah ber pangkat bintang. Oke, siap. Saya terakhir ke Pak Sulaiman. Silakan. Ee terakhir singkat saja sebelum kita tutup Pak Sulaiman. Ya, mengulangi Pak Syarudin memang sumpah kita itu ya setia kepada pemerintah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak setia kepada yang lain-lain. Jadi untuk itu karena TNI ini berpegang kepada sistem, mari kita perkuat sistem ini lagi. Ini bukan karena manusianya, tetapi ini karena sistem yang harus ditegakkan. Ya, kalau nanti surat keputusan panglima ini sudah tidak dihormati lagi secara intern, tidak hanya keluar interen, rusaklah tentara ini. Kalau tentara rusak, rusaklah negeri itu. Ini karena itu, marilah kita kembali siapa yang bisa memperkuat ini? Segera kita perkuat sistem ini supaya kita bisa memiliki tentara yang kuat yang tidak dipengaruhi dari mana-mana saja. Oke, demikian. Baik, saya terakhir sekali lagi ke Mas Adi. Terakhir singkat saja Mas Adi. Bagaimana nih kemudian bisa pemerintah memperbaiki situasi dan juga pandangan publik yang sudah terlanjur ee kemudian kepercayaannya menurun karena ada polemik seperti ini. Terakhir aja, Mas. Ya, saya kira ee ee konstitusi itu adalah panglima dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara. Kalau konstitusi gampang-gampang misalnya diakal-akalin, diubah-ubah, saya kira itu agak rumit. Ini bukan hanya soal terjadi per hari ini, Mas. Tapi terkait dengan politik, sosial, ekonomi. Yang ingin saya katakan adalah sebuah negara itu menjadi konsisten kemudian dia akan konsisten menjadi negara yang maju. Kalau semua regulasi yang sudah dibuat itu dijalankan, saya kira di situ konteksnya. Jangan ada lagi vatsun politik di luar kekuasaan dan presiden definitif. Itu yang sebenarnya kita sampaikan sejak bertahun-tahun yang lalu bahwa jangan oranglah yang kemudian mengikuti apa kekuatan di luar konstitusi yang sudah ada. Jadi konstitusi itu siapapun pemimpinnya, siapapun orangnya itu harus ditegakkan di atas segala-galanya. Saya kira di situ konteksnya dan ini sering diulang-ulang kok cuman praktiknya memang agak beda. Jadi dalam istilah filsafat yang disebut dengan the science and the solemn. Jadi apa yang menjadi kenyataan dengan harapan itu seringki berbeda-beda. Harapannya adalah sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang yang lainnya. Tapi dalam praktiknya memang kita tahu selalu jauh panggang dari API. Oke, kuncinya kembali ke konstitusi ya, Mas Adi. Oke. Baik, terima kasih Mas Adi Praito, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sebelumnya juga ada Pak Sulaiman Beponto, KBS TNI 2011-2013 dan Kang TB Hasanuddin.
JAKARTA. KOMPAS.TV – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meralat keputusan mutasi perwira tinggi TNI. Ralat mutasi ini pun memantik tuduhan politisasi.
Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menanggapi pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, yang merupakan anak mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno.
Kapuspen menjelaskan bahwa pembatalan ini disebabkan adanya perwira tinggi yang masih bertugas dalam jabatan sebelumnya, sehingga belum bisa dimutasi.
Ia pun menegaskan tidak ada unsur politisasi dalam pembatalan mutasi ini, meski hanya selang sehari.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB, Oly Soleh pun memberi catatan soal mutasi TNI ini. Ia meminta TNI tidak buru-buru mengeluarkan keputusan mutasi yang belum final, sehingga tidak bisa disalahkan juga bila ada pihak yang menyebut adanya politisasi dari pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief.
Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno berpendapat, tidak dipungkiri publik akan menduga mutasi Letjen Kunto ada unsur politisasi karena posisinya sebagai anak Try Sutrisno.
Sebelumnya, Letjen Kunto Arief dimutasi dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pang-Kogab-Wilhan 1) dan digantikan Laksamana Muda Hersan, yang pernah menjabat sebagai ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo pada periode 2014–2016. Namun, tak berselang lama, TNI membatalkan mutasi ini.
Pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo yang hanya berselang sehari pasca diumumkan menduduki jabatan baru membuat publik bertanya-tanya.
Meski TNI sudah menegaskan tak ada unsur politik di balik pembatalan mutasi anak mantan Wapres Try Sutrisno ini, benarkah?
Mari kita ulas bersama anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen Purnawirawan TB Hasanuddin, lalu pengamat militer yang juga Kepala Badan Intelijen Strategis (Ka BAIS TNI) periode 2011-2013, Laksda Purnawirawan Soleman Ponto, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
Sahabat Kompas TV Pontianak, jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Kompas TV Pontianak, aktifkan juga lonceng notifikasi agar selalu update mengenai berita terkini dan terlengkap di Indonesia.
Media sosial Kompas TV Pontianak :
Instagram: https://www.instagram.com/kompastvpontianak
Facebook: http://facebook.com/kompastvpontianak
YouTube: http://www.youtube.com/KompasTVPontianak
Twitter: http://twitter.com/KompasTV_PTK
E-mail: kalbar@network.kompas.tv
No. Telp: 0561-8120091
Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam nonstop di https://www.kompas.tv/live
Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv
#KompasTV
#KompasTVNetwork
Kompas TV
Independen | Terpercaya