Bivitri Tagih DPR Proses Surat Pemakzulan Gibran, Silfester Matutina Minta Distop

Bivitri Tagih DPR Proses Surat Pemakzulan Gibran, Silfester Matutina Minta Distop

[Musik] Saudara, Forum Purnawirawan TNI mendesak parlemen merespons surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. DPR dan MPR menyebut akan mengkaji surat itu. Kami bangsa Indonesia.
Forum purnawirawan TNI kecewa. Sikap DPR yang belum merespon surat usulan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut dikirimkan ke DPR dan MPR pada 2 Juni lalu. Namun hingga 1 bulan tak ada tanggapan. Forum Purnawirawan TNI pun mengancam menduduki komplek MPR DPR jika tak ada respons sama sekali dari parlemen. Siapa biar
kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan tapi ternyata diabaikan enggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi.
Revolusi harus ya. Kita duduk di MPR senangnya di sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan pimpinan DPR.
Ketua DPR Puan Maharani menyebut belum menerima surat forum purnawirawan TNI.
Namun Puan bilang bakal mengecek kembali dan berjanji pimpinan DPR bakal mempertimbangkan langkah yang bisa dilakukan terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran. terkait dengan surat ee kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan dan tentu saja ee kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menyebut telah menerima surat forum purnawirawan terkait usulan pemakzulan Gibran. Namun pimpinan MPR masih menunggu kajian dari Sekretariat Jenderal MPR soal tindak lanjut surat tersebut ya. Ee kami juga sudah menerima surat itu. Tentu ee kita sedang ee menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR ee tentang ee apa ee tindak lanjut atau ee permasalahan yang memang ee menyangkut surat tersebut. Jadi kami sifatnya dalam hal ini menunggu hasil kajian untuk kemudian kita ee lihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mempertanyakan urgensi dari tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya usulan tersebut tak akan diproses DPR. Ya, di mana kesalahannya? Pertanyaan saya satu, apakah dia berhindat pada negara? apakah dia korupsi dan sebagainya. Kan enggak ada itu bukti-bukti yang mengatakan itu dan tidak ada putusan pengadilan mengatakan itu. Memang semuanya itu tergantung dari elit. Tapi kalau lihat konstelasi politik yang ada sekarang, insyaallah tidak akan.
Oke, Bung Refli. Koalisi pendukung pemerintah Prabowo Gibran saat ini merupakan mayoritas di DPR. Asalamualaikum.
Hanya satu fraksi di DPR yaitu PDIP yang bukan bagian dari pendukung pemerintah. Tim liputan Kompas TV. Prabowo, M.Si. DPR belum memproses surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Lalu mengapa? Kita bahas bersama Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silverster Matutina dan juga pakar hukum tata negara Bitri Susanti. Saya ke Bung Silverster dulu. Selamat malam Bung Silverster dan Mbak Bibib. Selamat malam.
Baik,
selamat malam Bangadi. Pakitri. Saya ke ee Bung Silvester dulu. Ini kan ee DPR ini kan lembaga politik. Nah, kalau sekarang suratnya belum direspons, ada catatan enggak soal ini? Menurut Anda ini ee tatk strategi politik atau justru memang ya dibiarkan saja? Begini ya? Ee saya sebagai anak bangsa melihat bahwa ee DPR sudah melakukan hal yang terbaik, terus smart, dan juga bijaksana ya. Karena memang tidak ada urgensinya dan manfaatnya ee surat dari para purnawirawan ini buat bangsa kita.
Oke. Bahkan menurut saya cenderung ee hanya menjadi ajang untuk ee adu domba antar anak bangsa. Jadi kalau saya melihat bahwa fakta-fakta hukum yang di apa diajukan berlandaskan surat ini kan antara lain yang sebenarnya sudah selesai ya. Contoh mengenai putusan MK90 terus putusan MKMK mengenai etika itu kan sebenarnya sudah udah selesai semua. Jadi dari awal ya kan waktu pendaftaran itu kan ee Mas Gibran itu kan ee teman-teman anak-anak muda itu kan mengajukan ada 21 pihak ya
mengenai ee apa namanya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 Pasal 169 huruf Q yang mana akhirnya ee salah satu dari mereka yaitu ee Saudara Almas dikabulkan kan oleh MK sebagian daripada gugatan itu
dan itu kan sudah final line binding. Terus putusan MKMK juga mengenai etika itu kan akhirnya sudah dianulir dengan putusan petun dari Pak Anwar Utsman. Nah, jadi menurut saya harusnya teman-teman ini ya kan kalau memang enggak mau kemarin itu berkompetisi di Pilpres harusnya Pilpres kemarin tuh diboikot gitu loh.
Oke. Oke.
Ya kan enggak usahlah ee teman-teman 01 sama 03 ini ikut ya kan. Tapi kan ternyata mereka berpikir bisa menang. Bahkan Ibu Mega sama Adiana Pitupulu mengatakan akan sanggup mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Begitu pun pihak tim Anis. Bahkan kalau enggak salah ee kemarin juga teman-teman membikin film Dirty Food dan sebagainya kan harusnya ee ini kan ya udah kalau memang enggak mau berkompetisi takut kalah ya boikot dong. Terus yang kedua i kan
kalau memang kemarin kan sudah setuju sudah ada ee deklarasi di KPU siap menang siap kalah ya kan. Terus ada lagi hasil Pilpres itu kan digugat oleh 01 dan 03. Saya enggak tahu teman-teman ini
kan di situ ada pengacara-pengacara hebat, ahli tata negara hebat.
Oke.
Kalian kalah kan berarti salah sendiri. Terus yang kedua, bahkan
ada ee satu kali lagi mereka melakukan gugatan di petun ya kan
agar Prabowo Gibran ini ee dikalahkanlah apa enggak dilantik. Terus ada lagi, tapi yang saya lihat memang teman-teman ini baik ada pengacara sekarang juga yang mensomasi Gibran, terus para jenderal ini menurut saya enggak kesatria karena apa? Mereka sendiri sebelum setelah Pilpres mereka itu menggeruduk KPU.
Oke. Ya,
minta agar Pilpres itu ee diulang karena katanya ada kecurangan. Tapi kan anehnya gugatan mereka ini kan enggak bisa membuktikan ada adanya kecurangan itu. Termasuk yang somasi dari para apa namanya para pengacara ya yang sekarang. Ya,
jadi intinya saya bilang tadi dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang diajukan para pensiunan ataupun para pengacara yang mentomasi Mas Gibran ini enggak ada sama sekali gitu loh. Itu perspektif konyol dan membodohi rakyat kita gitu loh.
Baik, baik Bung Sulster. Tapi bagaimanapun kan DPR ini lembaga negara begitu meskipun ini lembaga politik tapi lembaga negara. Saya juga akan tanyakan juga dari ee kacamata atau perspektif apakah ee hukum tata negara begitu Mb Fitri. Kalau melihat ee sikap DPR yang sekarang cenderung mendiamkan begitu ya ini sepertinya mendiam kalau kata Bung Silvester tadi ya smart biar saja didiamkan karena tidak harga urgensinya tapi bagaimanapun kan ini lembaga negara begitu. Apa apa implikasinya jika ada surat ini kan surat resmi yang masuk begitu didiamkan ataupun juga direspons oleh DPR. Apa implikasi hukum tata negaranya kalau menurut Anda?
Oke. Baik. Jadi kita fokusnya ke hari ini ya.
Ya.
Ee dengan sedikit klarifikasi tentu saja saya kira kita jangan
menggeneralisasi ini yang mengajukan adalah penawaran TNI. Dirty vote itu enggak ada hubungannya dengan 01 ataupun 03. Kalau masih belum clear silakan dicek lagi.
Tapi kita fokus di hari ini
dengan mengatakan bahwa DPR itu konteksnya dalam hukum tata negara adalah wakil rakyat. Kalau ada siapapun yang mengajukan surat apapun terlepas dia mau pernewaran TNI kah atau tukang bakso kah atau siapa saja harus direspon.
Kalau misalnya DPR merasa bahwa oh ini enggak enggak cukup ee kualifikasinya nanti seperti apa, tapi tetap untuk mengambil ee putusan atau keputusan bahwa hal tersebut tidak layak untuk dilanjutkankah atau misalnya ada masukan lain dan seterusnya harus dibicarakan dulu. yang dipermasalahkan adalah ee argumennya. Sebenarnya itu bukan argumen, lebih kepada alasan dari Ketua DPR bilangnya, “Oh, saya belum terima tuh.” Kemudian menyalahkannya pada staf administrasi. Itu yang saya kira sebenarnya perlu kita soroti dalam konteks hukum tata negara.
Harusnya ee itu kan hal kecil ya. Kalau memang ada persoalan politik yang mereka belum selesaikan juga nyatakan secara terbuka. Intinya proses dulu kalau ada surat masuk karena ini adalah tugas dari DPR. sebagai lembaga legislatif pasal 7A 7B jelas mengacunya kepada DPR. Harusnya begitu meresponsi.
Kalau mengacu ke tatib ini gimana kalau menurut Anda, Mbak Bibib? Kan DPR juga punya tatib merespons ee hal apapun yang dikirimkan ke DPR termasuk surat ini
ya. Jadi dalam tata tertib DPR itu memang aturan mainnya ee tentu saja mengagendakannya dulu ke dalam rapat paripurna dan biasanya untuk menentukan agenda apa yang akan di akan dibahas dalam rapat paripurna itu ada rapat bamus atau semacamnya. Jadi bedan musyawarah itu isinya memang pimpinan-pimpinan fraksi. Jadi kayak mini DPR-nya ya mereka yang menentukan. Nah kalau kita cek ee apa agenda rapat paripurna yang sudah terjadi karena mereka memang baru selesai reses kan. itu ee belum diagendakan sama sekali. Nah, dalhnya adalah suratnya belum ada. Padahal kita semua tahu ee saya yakin bahkan ee Mas Radi saya sendiri
dapat tembusannya kan karena itu sudah terbuka. Artinya argumen bahwa saya belum belum lihat tuh, belum tahu tuh itu argumen yang juga ee apa ya semacam menghina akal sehat juga gitu. Kenapa sih tidak diselesaikan saja? Ee sekali lagi kalau saya dalam posisi normatif dulu untuk melihat aspek hukum tata negaranya. Nah, dalam konteks hukum tata negara tinggal kalau tidak disetujui ternyata karena ini memang semua tergantung pada koalisi Kim Plusnya Prabowo dan kelihatannya
ee solid sekali di DPR gitu. Jadi memang sulit ditembus. Tapi pun dalam situasi itu bahas dulu karena memang prosedur di tata tertib DPR seperti itu. Kalau mau ditolak silakan ditolak tapi bahas dulu, respon dulu. Oke. Nah, ini juga saya ke Bung Silver kembali ini ee kemarin sampai ada ancaman dari forum purnawarawan TNI. Kalau misalnya tidak direspon juga saya datangi DPR, saya duduki kami DPR, kami duduki DPR, kami datangi DPR. Anda ada reaksi soal pernyataan dari Faru Pernawenta ini? Ee Bung
ya. ini kan ee manusia-manusia konyol ya yang saya lihat mereka hanya mau ee egoisnya sendiri gitu loh. Jadi dalam hal ini kalau belum direspon ataupun direspon apapun mereka akan tetap menduduki DPR MPR itu. itu kan keinginan mereka karena
ee yang saya bilang tadi, mereka pada dasarnya ee tidak ee rela ya Prabao Gibran ini berkuasa. Dalam hal ini mereka memang orang-orang yang kemarin ee satu pertama kalah ya, kembali lagi yang kedua memang mereka setelah Pilpres mereka itu mendemo KPU gitu loh.
Oke
ya. Terus ee intinya bahwa apapun nanti yang dilakukan DPR itu pasti akan disalahkan juga termasuk mereka menyalahkan Pak Prabowo kan lucu gitu loh. Apa hubungannya Pak Prabowo dengan pemaksulan? Kan Pak Prabowo itu kan lembaga eksekutif gitu loh
ya. Jadi menurut ini residu-resudu kemarin Pilpres gitu ya. Jadi intinya mereka menyalahkan Pak Prabowo kan ada yang bilang juga kan teman-teman kan
ee kemarin juga ngomong bahkan kalau Pak Prabowo mau ya tinggal aja dia perintahkan fraksi-fraksi di DPR itu untuk bergerak lah. Ini kan gila gitu loh. Bangsa ini dibangun dengan cara-cara yang menurut saya narasi-narasi yang tidak mendidik buat bangsa kita gitu loh. Jadi
Bu Silvester ee organisasi Anda ini kan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran tentu saja begitu ya. Nah, tapi saya ingin tanyakan juga bagaimana organisasi Anda ini juga menyeimbangkan dukungan terhadap Presiden Prabowo dengan isu pemakzulan e Wapres Gibran ini yang berpotensi justru ee sepertinya kalau tidak direspons juga akan menciptakan kegaduhan. Ya, kita menerangkan kepada masyarakat bahwa ini sebenarnya suatu hal yang mengada-ada gitu, tidak benar gitu loh orang-orang ini kan. Dan itu yang yang sekarang ini kita mencerahkan kepada masyarakat gitu loh. Terus kalau kita mau kembali lagi apa namanya mereka bikin surat, kita bikin surat juga mau ngapain gitu atau mereka mau mengeruk DPR, MPR kita juga turun. Akhirnya kan yang rugi kan kita sebagai anak bangsa kan dipecah belah dan ini maunya mereka gitu loh.
Jadi kembali lagi saya berharap ya kan ini kan sudah selesai gitu loh ya kan ee segala macam prosedur ee ketatanegaraan sudah dan konstitusi itu sudah dijalankan ya kan. Makanya saya bilang ya kalau kalau kami minta ya stop aja karena apa? Enggak punya dasar dan fakta-fakta hukum yang jelas. Kalau memang mau lagi kita bertempur di 2029, itu aja sih gitu.
Oke. Ee saya coba masuk ke substansi sebenarnya surat usulan pemakzulan ini. Ee Mbak Bib, kalau menurut Anda apakah argumen hukum yang diajukan Forum Purnawirawan TNI? Saya bicara forum purnawirawan karena saat ini yang mengajukan itu begitu ya. dalam surat usulan pemasulan GBran ini seperti ee yang dikatakan mereka ada pelanggaran etika pencalonan, lalu juga ada apa namanya ee tidak memenuhi syarat ee konstitusional yang katanya diatur pada pasal 7A Undang-Undang Dasar 90 1945 seperti item-itemnya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Apakah unsur-unsur itu ada yang ee nyantolah sedikitnya di apa namanya kondisi sekarang ini.
Iya. Jadi, pasal 7A itu memang panjang ya, tidak hanya penyuapan ee pengkhianatan, tapi juga ada dua celah tuh yang namanya perbuatan tercela. Itu satu. Satu lagi adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden ataupun presiden, tergantung siapa yang mau diajukan.
Nah, ee kalau kita lihat suratnya, suratnya itu mengacunya memang ke ee putusan 90 itu yang ee ee skandal paman Utsman itu ya. Nah, buat saya sebenarnya itu enggak strategis tuh diajukan sebagai sebuah alasan. Kenapa enggak strategis? Jadi, kalau misalnya sempat dikatakan ee waktu itu kan juga ee ramai misalnya Pak Jokowi bilang ee itu harus dua-duanya ee secara normatif tentu saja itu tulisannya presiden garis miring dan atau dan garis miring atau wakil presiden. Jadi bisa salah satu. Tapi kan sebenarnya maksudnya Pak Jokowi yang tersirat adalah kalau yang di soal putusan 90 tidak mungkin Pak Prabowonya enggak tahu, tidak mungkin koalisi Kim plus Kim itu waktu dulu ya ee belum jadi plus itu enggak tahu. Jadi kalau misalnya putusan 90 yang diangkat, nah kalau catatan saya sih itu tidak strategis sebenarnya. Kalaupun para purnawirawan itu ee apa ingin secara serius atau siapapun yang ingin secara serius menyoal hal-hal tertentu yang kaitannya dengan Gibran harusnya ee harusnya ya karena tentu saja saya tidak ada kaitannya dengan Purnawira dan seterusnya
ee mereka cari sebuah ee perkara yang
akan terisolasi di Gibran sendiri. He.
Kalau putusan 90 mau tidak mau kita harus katakan seperti itu. Enggak mungkin itu koalisi enggak tahu sampai dengan keluar putusan 90 yang heboh itu. Dan ee se ee apa namanya? Apalagi pasal 7B-nya mensyaratkan nanti setelah DPR kan ke MK.
Jadi enggak strategis kalau misalnya kita bawa ke MK atau ee DPR ya yang membawanya ke MK kalau mereka setuju
ee MK pasti akan bilang 90 ini enggak pernah dikoreksi. He.
Jadi kami juga tidak bisa bilang sudah terjadi pelanggaran, ini adalah perbuatan tercela atau yang lainnya yang mungkin nanti mereka akan kualifikasi. Jadi itu ya saya kira enggak enggak kuat kalau putusulus.
Oke. Tapi dari diskusi malam ini ee saya pikir kesimpulannya adalah ya respons saja dulu dari DPR. Perihal itu mau ditolak, mau diterima, direspon saja karena ada implikasi politik bagaimanapun karenaemb DPR ini lembaga negara terkhusus adalah lembaga politik. Begitu kira-kira ya. Baik terima kasih Bung Silvester dan Mbak Bibit. saya tambahkan sedikit ya.
Ya, silakan singkat saja Bung SAR.
Jadi gini, usulan itu kan ee menurut teman-teman, menurut Bang Feri Amsari sendiri pun sangat lemah dan tadi Mbak B Fitri juga mengatakan baru mau mencari. Jadi apa yang harus kita perdebatkan itu enggak ada
Mbak B Fitri baru mencari
ya baru mencari alasan
karena apa yang mereka katakan tuh ada empat alasan pelanggaran prinsip hukum dan etika itu sudah enggak bisa masuk ya MKMK dan sebagainya. Yang kedua, Fufu Fafa. Yang ketiga itu kepatutan. Ini enggak masuk semua gitu loh. Jadi ini konyol,
konyol hanya bikin malu bangsa kita gitu loh. Kalau saya ya mengatakan ini orang-orang yang enggak ngerti hukum, enggak ngerti konstitusi, tapi karena kebencian akhirnya mau mengadu domba kita sebagai anak bangsa.
Iya. Tapi
saya itu
konteks pembicaraan kita malam ini karena DPR masih diam, kita tuntut DPR untuk bersikap saja dulu. Begitu. Karena bagaimanapun yang tadi saya bilang lembaga negara DPR itu adalah lembaga negara yang ee terkhusus juga apa namanya berkecimpung di politik begitu. Ini yang harus ee apa disikapi supaya juga tidak gaduh dan politik di kita juga bisa ee kondusif begitu. Baik, terima kasih ee Bung Silverster dan juga Mbak Bibip telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia malam kali ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.
Terima kasih, Mbak Bib.
Terima kasih saudara. So