UGM Ditantang Pamerkan Skripsi Jokowi | AKIP tvOne
[Musik] Kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo masih menjadi perbincangan publik. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus tudingan ijazah Jokowi ke tahap penyidikan karena ditemukan unsur pidana. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Arisam Indradi menyebut ada dua objek perkara yang di rarti tiap minggu kayaknya ada babak baru, babak baru gitu ya. Kayaknya enggak habis-habis ya dan juga masih menjadi surotan publik juga. Betul. Setelah kemarin ee laporan di Polda Metro Jaya kan sudah naik ke tingkat penyidikan begitu ya. ini ada langkah lain yang diambil oleh ee tim lainnya begitu yang berseberangan yang mengatakan bahwa kalau dikatakan ijazah itu domain pribadi berarti skripsinya domain publik dong. Nah, gimana boleh enggak ditunjukin ke publik begitu ya? Kita akan bahas sama-sama. Ini sudah hadir bersama kami di studio Bang Adi Azwan Waketum Jokowi Mania. Asalamualaikum selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat ya. Ini lalu hadir juga di studio bersama kami Bangi Syarwaniago analis politik. Selamat pagi. Asalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Bang Reza bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Andika Dian Prasetia koordinator tipe UGM. Selamat pagi. Asalamualaikum, Bang Risa. Mas Andika I. Baik, saya menuju Bang Asman. Bang Aswan, gimana tanggapannya mengenai ada rencana untuk minta ditunjukkan ke publik nih mengenai ee skripsinya Pak Jokowi? Skripsi ya. Ee sah-sah saja kalau publik menginginkan itu ya. Tapi kan kita berkembali lagi bahwasanya skripsi itu apakah dijadikan barang bukit atau tidak. Heeh. Ya kan? Dan juga ee domainnya kan UGM ya. Kalau UGM mempunyai itu ya silakan saja. Kalau UGM memang e apa akan memenuhi tuntutan itu gitu. Tapi kalau buat kami sih bahwa itu sudah masuk barang bukti kan yang ditanyakan itu juga nanti kan semua kan ada barang bukti yang apa yang harus dibuktikan nanti di pengadilan kan. He sebagai contoh misalnya tuh ee yang kemarin dibawa oleh UGM di Bares Krim itu loh ada 20 bundel seperti itu. Itu kan pasti akan jadikan barang bukti nanti selain ijazah ya kan untuk melengkapi dokumen-dokumen ketika Pak Jokowi berkuliah di UGM sampai dia selesai kayak gitu. Nah, kalau permintaan seperti itu yang diinginkan ya kalau misalnya UGM mempunyai apanya namanya duplikatnya ya silakan saja dalam bentuk fisik gitu kan. Itu kan domainnya UGM untuk itu. Oke, saya coba mau ke Bang Adika. Bang Adika, jadi permintaannya sudah bukan lagi ijazah skripsi, mungkin entar transkrip nilai. Ini sudah kayak mau interview kerja, Bang. Semuanya harus ditujukan kepada publik. Kenapa? Jadi, pertama kan ee saya ingin mengatakan bahwa dokumen-dokumen ee daripada Pak Jokowi itu kan sudah pernah diajukan sebagai syarat-syarat untuk ee menjadi kepala daerah. maupun menjadi presiden, Pak. Nah, di sini ee ee menurut kami itu ee itu juga sudah menjadi domain publik dan tentu saja ee yang kami inginkan adalah keterbukaan dan kejujuran. Kira-kira begitu, Pak. Heeh. Ya, tapi kan memang sudah ada keterangan resmi juga dari dari institusi pendidikan ya UGM secara terang benenderang memang Jokowi berkuliah dengan proses kuliah yang cukup panjang di sana harus juga dibuktikan dengan adanya adanya fisik dari skripsi loh Bang. Skripsinya ya seperti kalau kita mengamati ee isu yang terbaru kan seperti kemarin ada videonya Bang Rismon yang baru kan bersama dengan Prof. Sofian Effendi ya itu kan ee sudah bisa dikonsumsi banyak orang, sudah dilihat banyak orang. Di situ kan ada pernyataan sudah ada konfirmasi juga dari Prof. Sofyan bahwa ee menarik pernyataannya, Bang. Tidak mau ikut-ikutan dalam hal ini. Iya, betul. Tapi video itu sudah tersebar, Pak. Dan semua khalayak kan sudah melihat dan apapun itu kan pasti akan mendatangkan kecurigaan bagi masyarakat, gitu. Jadi ee kalau memang apa yang ditakutkan masyarakat itu kan ya sudah diperlihatkan saja seperti dokumen seperti skripsi kalau memang ada dan lain sebagainya. Dan begini, Mbak Mas. Jadi kami itu juga mempunyai data-data pembanding dan ya memang yang di apa namanya dikatakan ataupun ee disampaikan oleh Prof. Sofian Effendi itu kan memang sedikit banyak juga match begitu dan tentu saja ada sedikit perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh ee Bares Krim. Kira-kira begitu. Maka dari itu ee untuk terangnya perkara ini dan segera selesai ya sudah saling buka-bukaan. Mari ee kita tunjukkan. Kira-kira begitu. He. Oke, Bang Aswan saling buka-bukaan katanya ya. Ini kan orang yang sudah hopless ya. Ini sudah hopless dia kan sudah sudah naik ke tahap penyidikan ya. Kemarin teman-teman yang sebagai saksi pelapor ya sudah memberikan keterangan kemungkinan yang minggu depan saksi terlapor ataupun minggu berikutnya saksi terlapor dan saya yakin ya nanti pasti akan disebutkan tersangka-sangkanya ya. Yang penting begini saja, apa yang sudah dijalankan ya kita tunggu bagaimana proses ee di kepolisian itu nanti kita buka-bukaan itu di apa di pengadilan gitu loh. Heeh. Apapun yang diminta oleh pengadilan ya pasti akan diberikan oleh kita l gitu. Berarti enggak perlu ditunjukkan ke publik sekarang ya. Ya enggak perluah tunjukan publik. Itu kan sudah masuk barang bukti di sana semuanya ya kan. Ya jadi ya intinya adalah ya sabar-sabar saja gitu. Apa yang dikatakan itu kan ya versinya dia ya sudah hopless lah menurut saya. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi waktu itu ya. Ini awalnya dari skripsi nanti bakan-bakan bisa sampai ee sertifikat rumah saya juga dipernyanyakan gitu ya. Ya bukan itu saja nanti juga kartis buisnya mana gitu waktu kuliah di UGM ada kartis bisnya mana gitu kan. Mbak ee ee Mas Andi boleh dikomentar dong. Em tadi kan sempat disinggung mengenai pernyataan dari Pak Sofyan walaupun sudah ditarik tapi ini sudah terlanjur beredar ke publik yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ee IPK-nya tidak sesuai, skripsinya enggak ada, dan lain sebagainya. Ini Pak Andi, Pak Azwan. Oh, saya iya, Pak. Panggil saya sori. Jadi begini, kalau kita lihat ya apa yang dikatakan Pak Sopen kan langsung diralat oleh beliau. He saya curiga ini ada settingan gitu loh. H enggak mengalir secara natural seperti itu ya. Jangan jadi Pak Sofyan juga merasa, “Wah, ini kenapa disiarkan apa ya kan dia kan enggak mengetahui untuk itu bahwa itu ada streaming ya.” Dan juga kan kalau kalau saya lihat ya seperti ya itu ada setting-settingan ya ketika dia menjawab dipaksa untuk itu mengarahkan di intervensi seperti itu ya. Akhirnya kan beliau sadar gitu loh kan wah ini saya dimasukkan di dalam jebakan seperti itu. Makanya dia meralat untuk itu gitu ya. Inilah yang clear sebetulnya gitu. He iya kan enggak mungkin institusi UGM itu ya bisa melacurkan diri istilahnya quote unquote ya untuk masalah ini kredibilitasnya sangat tinggi sekali gitu banyak sekali apa pemimpin-pemimpin lahir dari sana gitu loh ya memang Pak Joko adalah yang paling ini ya karena paling tingginya sebagai presiden. He mantan presiden dua periode pula kan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah kembali lagi saya bilang apa sih yang mau dicari? Kenapa kita enggak tunggu aja itu di pengadilan seperti itu? Jangan buat onar lagi. Akhirnya yang terjadi adalah polarisasi di masyarakat gitu. Bahkan anak kecil sendiri bisa menghujat Pak Jokowi yang dia sama sekali tidak mengerti. Ya, artinya ini masalah yang sangat besar buat kita ya dalam artinya bagaimana ee kita ini seperti diadu domba pada hal-hal seperti ini gitu. Heeh. Oke, Bang Adika. Katanya videonya settingan dan juga ada intervensi. Tanggapan Anda ya tidak masalah begitu. Jadi ee masyarakat kan melihat video dari Prof. Sofyan Effendi dan juga yang belum ee apa ya istilahnya belum diketahui bahwa Prof. Sofyan Effendi sebelumnya memang sudah ada janji sejak Senin dengan Bang Rismon seperti yang diceritakan pada saya. terus kemudian baru bisa melakukan wawancara itu pada hari Rabu. Nah, setelah video itu tersebar ternyata ada hal-hal yang memaksa Prof. Sofyan Effendi untuk membuat surat tersebut dan kami sudah konfirmasi ya memang seperti itu. Hal-hal apa boleh disebutkan? Karena saya tidak tahu pastinya ee saya tidak bisa menyebutkan. Tetapi yang jelas oke ee dari video tersebut kan bisa dilihat ekspresi dari Prof. Sofyan Effendi, terus bagaimana beliau menjawab dan lain sebagainya itu kan sangat natural sekali. Jadi tidak dipaksa, tidak ditekan atau bagaimana tekan atau bagaimana. Ini e kita konfirmasi sekali lagi dari kubu Anda memang menduga ada tekanan kepada Prof. Sofyan sehingga yang tadinya menyatakan A menarik pernyataan A tersebut. Ya. Ya, sepertinya seperti itu, Bu. Karena kan kalau kita lihat di materinya video tersebut kan beliau juga menjelaskan bahwa ada ee saudara atau anak atau siapa yang juga masih bekerja di institusi UGM. Kira-kira begitu. Oh, he Bang. Dan itu kan justru ditinding balik gimana ya? Kalau saya ya kita tuh enggak omon-omon dah katanya katanya lah ya. Saya kan kita saya itu selalu mengatakan selalu dengan data dan fakta. Datanya kan ada surat yang sudah ditandatangani oleh Pak Sofendi itu tapi Anda menjamin bahwa tidak ada tekanan. Enggak ada tekanan. Dari tekanan dari mana? Pak Jok sudah enggak berkuasa kok. bagaimana ada tekanan gitu loh ya. Ya menurut saya ya beliau mendapat hidayahlah wah ini saya salah gitu loh ya makanya dia mengucap menuliskan itu gitu kan. He kalau enggak ini kan berlebar lagi kan ya kan mau lebar lagi ini bola boleh lihat lagi. Tapi tadi katanya ada keluarganya Prof yang juga masih bekerja di ya silakan saja kalau keluarganya beliau itu ya silakan aja bersaksi jadikan aja saksi berikanlah bukti-bukti yang ada gitu. Jadi jangan katanya-katanya lagi gitu loh Bang Andika jangan kata-katanya katanya. Kanya jadi dobel-dobel saya yang bertanya. Silakan, Bang. I jadi ee memang bukan katanya itu kan bisa dilihat secara fisik ya. Jadi bagaimana dalam video itu Profesor eh Sofan Effendi berbicara gesturnya bahkan beliau tersenyum dan bahkan antusias ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Jadi ketika itu oke ini diperpanjang dan muncul surat itu, itu justru semakin memperjelas bagaimana cara bermain dari pihak-pihak ini. Kan begitu. Ini jelas kok sudah bisa dilihat begitu ya. Baik, saya ke Bang Ipang. Bang Ipang eh nampaknya ini politis sekali. Anda lihatnya gimana ya politisnya gimana maksudnya Bang Reza? Karena masing-masing kan kalau kita ngomong ke kasus hukum sepertinya ini sudah melebar begitu ya. Ada tuduhan masing-masing dibilang video ada tekanan lah. Mencabut laporannya kemb eh mencabut keterangan yang sudah diberikan lah. Bahkan Pak Joko juga menyatakan ada agenda besar di balik ini. Ya itulah memang ee ini antara kekuatan hukum dan politik ya. ini jadi ee di satu sisi persepsi mengatakan ini untuk mendelegitimasi ee marwah wibawa Presiden Jokowi termasuk apa namanya bangunan kekuasaan ee yang dia pernah bangun selama ini kan termasuk soal dinasti dan Gibran mengamankan posisi 2029. Nah, itu sisi politiknya bisa kita lihat ee ee itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kasus yang hampir 6 bulan ini kan ee kemampuan mengatur napas ya. daya tahan masing-masing. Kita lihat kemampuan dari Pura dan kontranya. He. Itu kan masing-masing mereka berupaya untuk meyakinkan itu publik. I. Heeh. Nah, kalau soal-soal penilaian persepsi masyarakat, mereka punya penilaian masing-masing terhadap kasus ini. Tapi banyak yang populer gana kasus ini orang enggak terkenal jadi terkenal. Sudah banyak kan orang yang kalau saya ya sudah 15 tahun tampil sini kan. Jadi saya juga melihat aja gitu ya. Artinya mereka mendapat keberuntungan juga dengan adanya kasus ijazah ini. He. Nah, kalau soal aib ya semuanya ee kita mungkin semuanya aib bagi negara atau bagi bangsa ya. Semuanya aib bagi kita atau memang ini ibaratnya saya punya kemaluan enggak perlu diperlihatkan lagi gitu. Jadi kita tutup aja kan gitu harusnya untuk menjaga ee tras, integritas termasuk ee negara dalam hal ini, universitas dalam ini, termasuk yang lain-lain gitu. Dan ini yang kemudian ee saya juga enggak yakin bahwa memang selama ini mantan presiden atau presiden yang punya hak imunitas itu enggak pernah ada yang ee jangankan gitu ya, anggota DPRD aja itu misalnya kasus di Depok ya. Heeh. He. Ee apa namanya? pemalsuan dokumen ijazah itu pun tidak di tidak dipenjara hanya diberhentikan kan termasuk di Saburaju di NTT kan itu juga hanya 1 tahun itu pun warga negara asing di dia wargara asing mengaku warga Indonesia itu warga arti itu kan pejabat daerah gitu kan apalagi ini pejabat negara gitu ya termasuk ee kasus-kasus di negara lain kalau kita komparasi misalnya di Presiden Hungaria he ee itu ee itu juga hanya ee diberhentikan dia dan dia tidak dipenjara gitu. Jadi hanya mendapatkan apa namanya citranya apa namanya merosot citranya saja dalam konteks itu termasuk walikota Jepang terakhir kan pemasuan dokumen ijazah juga kan. He he. Jadi saya melihat nampak-nampaknya memang ini ee apa namanya ya? ya ujungnya mana yang kuat aja dan ee kalau kemudian mendapatkan keuntungan semuanya mendapatkan keuntungan. Karena kita enggak tahu dalam konteks ini kalau misalnya selama ini pejabatnya mundur atau dikena sanksi itu pun tidak dipidana padahal pemalsuan dokumen. Heeh. Selama ini kan mereka juga seolah tidak tidak mendapatkan apa efek jerah juga soal itu. Hanya soal etika saja kan. Jadi sanksi sosial lah. Iya. Sanksi-sanksi sosial begitu saja selama ini. Inilah yang kemudian menjadi challenge tantangan kita ke depan ya. Ee sepertinya ya ujungnya begini aja ya. Ribut bising aja. Mas Ipang tadi Mas Sadika mengatakan bahwa ini sebenarnya ee mempertanyakan karena ini kan didaftarkan saat menjadi walikota, Gubernur DKI, bahkan presiden dua periode. Tapi kalau kita menelisik boleh menarik dari pernyataan PDIP. Heeh. yang membersamai Pak Jokowi selama kurun waktu itu yang justru saat ini mengatakan PDIP tidak ingin larut dalam polemik ijazah Jokowi. Justru seakan lepas tangan nih, Mas Ian. Ya, saya enggak tahu cuci tangan, lepas tangan atau apa ya. Yang penting kan sekarang ini kan selama UGM-nya masih memverifikasi bahwa itu valid dan itu ijazah itu benar itu selama itu kan lebih rumit komplit di pengadilannya rumit di termasuk ee saya juga kritik baresing ngursus ijazah kan ada di Indonesia cuma ada kan itu PTUN ranahnya itu kan juga memalukan sebenarnya ngurus-ngurus ijazah begitu kan jadi artinya kita ini EQ Indonesia ini jangan dibawa spanse juga gitu enggak boleh juga kita bodoh-bodo amat gitu loh. Heeh. Masalah ijazah harus sampai ke bereskrim gitu. Urus pengadilan aja kan. Nah itu tadi kalau memang ini tidak aib ya kalau memang ada kemaluan enggak perlu takut karena itu kalau kalau kemaluan memang enggak mau perlu diperlihatkan itu problemnya. Nah ini kan cuma ditantan di challenge saja. Pamerkan misalnya UGM bilang ditantang dipamerkan ijazah sama skripsinya itu kan aib kan itu problemnya juga. Tapi kalau itu gaib dipamerkan pasti supaya ini orang-orang yang mendapatkan untungan untuk populer ini enggak ada lagi. Tutup kasus ini karena 6 bulan ini ngatur napasnya capek ini bisingnya luar biasa. Dan saya enggak tahu betul enggak Pak Jokowi mendapatkan elektoral di sini? Populis enggak dia ada gara-gara kasus ini. Nah, itu kan juga kita harus baca karena beliau juga enggak punya kepentingan Pilpres 202. Iya. Ya, tapi kalau sentimennya negatif kan repot juga. Drade juga bukannya ee apa mendulang elektoral gitu, tapi justru mendonggrade beliau sendiri kan. Nah, inilah rumitnya ee negara hukum dengan negara kekuasaan begini. Jadi ee maka saya bilang agak memalukan juga kita kalau kita lihat bagaimana proses hukum di Indonesia berbelit-belit panjang, melelahkan ya role modelnya kayak begini. Inilah proses hukum di negara kita. Oke. Baik. Hal yang rumit tidak disederhanakan. Iya, nanti kita akan menunggu ee tanggapan dari Bang Azwan. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa kabar Indonesia. Pagi kembali kita lanjutkan dialog saya ke Bang Azman. Bang Azman mungkin mau menanggapi tadi katanya ini ee politisnya tinggi sekali kasus ini dibandingkan dengan hukumnya gitu, Bang. Ya, kalau kita lihat ya apa yang ikatan Pak Pangi ini ya kalau menurut saya ini bukan hal yang remeh-temeh lagi. Memang ijazah. Tapi itu menyangkut harkat martabat seseorang, apalagi seorang mantan presiden gitu yang sudah jadi rakyat biasa masih aja diubek-ubek seperti itu. Dia kan beliau mengatakan saya ini dihina sehina-hinanya gitu. Ya memang sudah saatnya harus kita memberikan pelajaran kepada mereka-mereka yang menyebarkan ee berita-berita hoas, berita-berita dudoba yang tidak ada kebenarannya. Kalau fitnah dibiarkan dia akan semena-mena. Akhirnya terjadi apa ya perpecahan di negara kita kan seperti itu ya. Pada dasarnya adalah kita ini menghormati hukum. Apa yang telah dilakukan Pak Jokowi ini adalah ya sebagai rakyat biasa dia mempunyai hak untuk bisa melaporkan kepada pihak e berwajib bahwasanya saya sudah dihina dan saya punya bukti-buktinya kan begitu. Apa yang dilakukan oleh Bares Krim? Ya memang bukan PTUN dong. He kan ini kan ada barangnya, barang buktinya yang harus di apa? diuji karena yang dilihat adalah ijazah itu kan semua diambil tuh ada 20 bundel itu ya dari UGM juga menyerahkan itu Pak Jokei juga menyerahkan ijazah aslinya yang quote unquote katanya Roy Sures itu tidak diserahkan mana bisa tidak diserahkan sedangkan itu kan harus dicek karena ini adalah analog baik segi kimianya fisikanya terutama tinta dengan kertasnya itu berapa lama kertasnya itu kan itu harus diuji coba semuanya gitu loh tidak ada katanya itu adalah apa fotokopi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu perlu saya catat ya, Roy Suryo itu sudah mengatakan 2020 sudah membicarakan masalah ijazah ini gitu bukan 2025 ini yang di-upload yang k saya lihat itu mirip yang sekarang di dipertanyakan oleh beliau yang dia cek sama dia bukan hanya punya Dian Sandi berarti ini sejalan dengan Pak Joko bilang ada agenda di belakangnya kalau ada agenda tidak terlepas dari itu pasti ada agenda itu. Kenapa ada agenda itu? Karena itu ujung-ujung pemakzulan gitu. sasaran antaranya adalah Pak Jokowi itu ya kan muncullah ya namanya betor yang kita enggak tahu dari asal usulnya tiba-tiba dia mengatakan dengan kebohongan yang sangat besar sudah ada korban untuk itu Profesor Paiman korban loh dia dari aksi betor itu dan dia kan selalu mengaku saya ini adalah kader senior PDIP gitu kan pertanyaan buat saya lagi apalagi dia menggeret-geret lagi partainya bahwa sem rata-rata pada tahun 99 itu katanya adalah nyetaknya di Pasar Pramuka itu. semua anggota DPR, DPR RI mau DPRD dan juga Walikota maupun bupati itu. Ini kan pertanyaan juga buat kita gitu. Ada apa ini? I kan ya kan terjawab sendiriah oleh mereka. Kita enggak mau jawab mereka akan menjawab. Karena kebohongan-kebohongan yang ditutup-tutupi pasti akan tercium juga dari kepala sampai ekor. Kan kelihatan semua itunya gitu. Kalau agenda besar yang ada di situ ya. Tapi bagaimana kita membuktikannya? Ibaratnya kita dalam satu ruangan banyak orang penuh nih. Ada yang buang gas saling tunjuk-menunjuk akhirnya terjadi kan seperti itu. Perlu ada pembuktian yang lebih lanjut kalau kita serius untuk ee membuka tabir ini siapa biasanya. Nah biasanya nih kalau sudah di pengadilan sudah ada tersangka nah ini selametin diri masing-masing nih takar-cakaran nih kan ada yang ee nanti ada yang bilang, “Pak, saya mau judis kolaborator saya mau jadi G JC.” Dibongkar semuanya ini kelihatan gah? Kita lihat tunggu tanggal mainnya saja. Gimana, Bang Adika? Ini memang kalau pembuktian sih ya di pasti di pengadilan. Tapi kalau berbicara mengenai ee skripsi, transkrip, ya itu kan datanya tidak untuk diumbar ke publik memang harus dirahasiakan. Apa nanti langkah lanjutan dari kubu Anda? Apakah memang laporanlaporan, laporan lagi yang akan ee dimasukkan kepada pihak kepolisian? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya ingin sampaikan ya, jadi untuk kelanjutan dari ini kan kami masih mempertimbangkan untuk gugatan ee baru dan kami sudah melakukan banding kemarin kami sudah daftarkan terus juga apa namanya mungkin akan menggugah juga ke KIP. Terus yang kedua kami juga ingin menanggapi bahwa adanya ee apa narasi yang menyebutkan bahwa ee ini adalah kepentingan politik besar begitu. Jelas ini politik kepentingan besar karena yang berperan di sini adalah masyarakat, rakyat yang disuguhi ee dari pemilu kemarin itu ee pelanggaran etika yang jelas-jelas itu dipertontonkan ke masyarakat. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, jadi permasalahan ijazah ini kan bukan hanya muncul pada saat ini, tetapi pada saat itu ee ada Gus Nur dan Bambang Tri yang sudah dijatuhi hukuman pidana dengan tanpa adanya menunjukkan ijazah asli dipertontonkan di ee di persidangan begitu. Kemudian muncul tokoh-tokoh baru seperti Bang Rismon ini yang kita kenal sebagai ahli forensik terus dan lain sebagainya. Jadi masih banyak orang-orang yang ee apa namanya? berkepentingan untuk melihat ijazahnya mantan presiden ketujuh kita. Begitu. Jadi kalau ini adalah politik besar bukan orangnya yang harus dibungkan, tetapi memang permasalahan itu harus segera diclearkan dengan menunjukkan ijazah asli ee itu akan selesai. Jadi ketika ijazah itu asli maka ya sudah selesai dan serahkan kepada hukum begitu kalau memang ada kesalahan dan lain sebagainya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau seandainya ijazah itu tidak terbukti asli ya sudah minta maaflah kepada rakyat begitu. Karena yang menanyakan kan rakyat semuanya. Jadi bukan kalau kita lihat ee bukan hanya kepentingan sekelompok orang, tetapi banyak masyarakat yang ingin tahu bahwa kebenarannya seperti apa. Jadi betul agenda besar, tetapi agenda besar di sini bukan politik suatu partai atau dari kelompok tertentu, tetapi agenda besar rakyat yang ingin membuktikan bahwa kejujuran ini masih ada di Indonesia. Begitu. Oke, Bang Aswan. Eh, lagi-lagi dikatakan kalau ditunjukkan selesai begitu. Tapi kabarnya yang saya dengar pada saat gelar perkara khusus sempat ada pertanyaan itu juga ya disampaikan oleh kubu Anda ya. Iya. Jadi beginilah kalau kita gelar perkara khusus itu kan ada pasal 41 KHP itu kan mengatakan kalau ada no gelar perkara akan dibuka kan cash-nya kan sudah close ya sebetulnya kan. He. Kemudian ada pihak TPU kan meminta gitu loh, kok kita enggak diundang pada saat itu kan mengatakan perk nomor 6 2019 juga tentang Kapori bisa ada gelar perkar kalau diminta oleh masyarakat. Yang yang kita tunggu itu ada noum enggak? H ada noum baru enggak yang akan ditawarkan itu dichallenge di dalam perkara khusus kan enggak ada sama sekali. Yang dikeluarkan itu ada analisas. Heeh. Ya. Ela atau lele itu? Oh ya. Heeh. Analisis itu yang dikeluarkan ya kan? He. Ternyata kenapa tidak ada? Karena yang analisisnya itu ini analog kok dipakai digital. He. Dua kutub yang berbeda tidak akan ketemu untuk itu gitu loh. Nah, kemarin Bang Rifai ngobrol sama kita, dia bilang sempat dikatakan statement tadi ini kita punya ijazahnya ketika ditunjukkan apakah ini akan selesai mereka tidak menjawab. Benar, Bang. Betul. Betul. Itu kenapa? Bukan ijazah kok. Tujuan mereka dilihat itu terus terang bukan ijazah. Jadi apa tujuannya, Bang? Ya tujuannya mend-owngrade aja, Pak. Pak Jokowi ya tanpa ijazah pun apa yang dikatakan dengan apa ee penasutku mereka kayak Ahmad Fazinuddin tujak saya tunjukkan enggak ini kita sudah melihat ya gelagat-gelagat mereka ini apa gitu tujuannya karena kita tanyakan apa sih maksud dan tujuannya oke kebenaran tidak bukan kebenaran tujuannya pembenaran atas argumen-argumen dia untuk menggiring publik negatif terhadap Pak Jokowi sebelum ke Mas Ipang tanggapi sedikit Bang Andika K singkat saja. Iya. Ya, masyarakat kan sudah bosan sebenarnya ya. Jadi dari dulu ee disuguhi dengan akrobat seperti ini. Jadi tidak pernah ditunjukkan ijazah yang asli. Itu bukan hanya kepada orang-orang yang mempermasalahkan saja, tapi masyarakat kan juga belum pernah melihat gitu. Nah, ketika kita singgung ya, jadi ee dari masalah perkara ijazah ini muncul itu kan sudah banyak korban sebenarnya seperti apa tadi Bambang Bambang Tri dan Gus Nur itu dipidana. Terus kemudian yang saat ini juga mempertunjukkan sebuah apa ee apa istilahnya penggerakan kekuasaan begitu atau kewenanganlah boleh kita sebut seperti itu. Ini adalah pembuktian bahwa di Indonesia ini sebenarnya ee Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini apakah masih berlaku? Karena kalau kita lihat di pasal 1 ee ayat 3, Indonesia ini kan bentuknya adalah negara hukum, bukan negara politik. Tetapi hukum yang dipertunjukkan ini banyak sekali dipengaruhi oleh politik. Begitu. Bagaimana bisa seorang yang tidak apa namanya bersalah kemudian diadili. Nah, ini kan tidak sinkron dengan asas-asas atau adagi gium hukum yaitu nula punasine kulpa. Nah, ini kan wong aslinya saja tidak pernah ditunjukkan. Terus kemudian ada orang-orang yang dipidana dan lain sebagainya. Ini dilihat masyarakat, ini dilihat rakyat begitu loh. Jadi, maka dari itu penyelesaian ini sebenarnya gampang. tunjukkan ijazahnya kemudian ee diuji ee oleh-oleh pihak yang berwenang dan yang tentunya netral. Tadi juga disebut bahwa ada uji kertas dan lain sebagainya. Secara fisik aja belum pernah dilihat kok. Apalagi nanti seperti carbon dating atau mungkin tanda tangan dan lain sebagainya ya. Tunjukkan ke masyarakat begitu bagaimana caranya, bagaimana ee cara mengujinya begitu kira-kira. Baik. E poinnya sudah kita tangkap. Mas Ipang sudah kusut benangnya, Mas. Gimana nih cara mengurainya? Ya, di dalam pendekatan ilmu politik saya lihat ya apa yang disampaikan Pak Andi tadi kan ujungnya untuk menggembosi ee citra Jokowi termasuk bangunan warisan Jokowi termasuk ujungnya katanya pemakzulan Gibran karena distras. Kemudian ujung karena dinasti politik dan seterusnya. Itu kan persepsi itu boleh saja kan. Nah, persepsi lain juga mencermati ee bahwa ada ketidakadilan secara politik yang disampaikan oleh Pak tadi namanya Pak Andika. Pak Andika bahwa ada orang yang pernah dan itu enggak boleh dilupakan karena kita bangsa pemaaf dan pelupa kan orang dipidana tanpa ada kejelasan ijazahnya asli atau tidak. Nah, itu menurut saya juga enggak fair. Itu enggak gak boleh itu zalim namanya. termasuk yang orang ini kalau memang nanti ini ternyata itik ini kan persoalan mau asli enggak asli enggak ada urusan kan mau asli arti kan beliau ini siap masuk penjara kan itu aja e risikonya kalau enggak asli tinggal minta maaf buktinya presiden di dunia enggak ada yang dipenjara karena ijazah palsu ini contohnya nih presiden Ungaria kasus terbukti ya kan dicabut gela doktornya Universitas Samuel West mengundurkan diri sebagai presiden tahun 2012 terpaksa mundur tidak dipenjara hanya tekanan moral kan. Heeh. Jadi Jokowi pun Presiden sendiri sebenarnya mau mau diapain gitu setelah ini. Nah, itulah yang kemudian kita mencermati bahwa ee apalagi kasus-kasus selama ini pemalsuan dokumen hanya tidak dilantik kan itu aja paling banyak punya 11 bulan itu pun di Saburaju itu. Nah, itu artinya apa? Saya mencermati ee yang enggak boleh dibiarkan adalah ee ee apa namanya intersubjektif. He. Tapi semuanya bisa dibuat emperik objektif sebenarnya. Buktinya presiden yang berkuasa saja mau mundur. Artinya imunitas enggak jalan di negara tersebut. Iya. I ini kan sebagai warga negara biasa. He. Dia bisa tunjukkan, lihatkan. Nah, persoalan tadi teknologi uji tinta, uji kertas, semua orang-orang yang itu kan itu sudah nanti silakan di pengadilan nanti kan IPTUN itu dan semuanya bisa diperlihatkan, ditunjukkan, dipamerkan karena kalau itu memang bukan aib. Tapi kalau aib memang enggak bisa dipamerkan, enggak bisa ditunjukkan. Iya. Inilah yang kemudian menjadi ee tantangan challenge kita ke depan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi menurut saya ujungnya saya sudah baca semua bahwa ini memang ee apa ee model ee apa namanya e rumitnya ee Indonesia gitu. Yang rumit itu terakhir kan kasus yang dikritik di dunia itu kan di apa di Lombok itu kan orang masuk enggak diselamatkan cepat kan. Iya. Nah begini juga hukum dibiarkan lama akhirnya oke saya setuju dengan bangan diti terpolarisasi. Iya. He lama-lama ini identitas juga yang dulu kalau 2029 siapa yang buat identitas juga rusak negara waktu itu kan saya sudah bilang jangan masuk ke isu-isu identitas ini perkara elektoral dimasukin dipaksa masuk identitas hampir kita luka kita menganga hampir perang orang banyak cerai rumah tangga berantem gara-gara itu. Nah, sekarang gara-gara ijazah banyak orang yang hari ini ur perang urat saraf enggak pernah selesai ujungnya. Dan ini saya yakin ini kuat-kuatan aja nih. Kuat-kuatan aja mana yang kuat ini ngatur napas aja ini. Soal ini daya tahan ini. Kalau saya mana yang kuat daya tahannya itu aja dan tidak akan selesai. I dan tidak akan masuk penjara. Percaya sama saya. Sebetulnya sih ini kita sabar-sabar aja kan sudah tahapnya sudah penyidikan sebentar lagi kan sudah bisa tahu. Baik. Tidak mungkin karena kan ada pasal 184 di Kap itu kan ya artinya kan sudah ada alat bukti yang jelas menuju arah pidana. Oke, itu aja kita potokan. Baik, masih panjang sebenarnya ya walaupun waktu kita singkat dan harus mengakhiri segmen ini di sini. Terima kasih banyak e Bapak-bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Asalamualaikum. Yeah.
AKIP, https://www.tvOnenews.com – UGM Ditantang Pamerkan Skripsi Jokowi | AKIP tvOne
Baru-baru ini, media sosial kembali dihebohkan dengan munculnya seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar yang menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 Ir. Joko Widodo sebagai lulusan UGM. Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font time new roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menjadi pihak yang paling ketar-ketir dengan makin ramainya sorotan terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono yang terindikasi palsu.
AKIP01
MSP01
Saksikan live streaming tvOne hanya di https://www.tvonenews.com/live
Dan jangan lupa untuk follow akun-Akun Sosial Media tvOnenews untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan update dari kami:
Facebook – https://www.facebook.com/tvOnenews
Instagram – https://www.instagram.com/tvOnenews
Twitter – https://twitter.com/tvOnenews
TikTok – https://www.tiktok.com/@tvOnenews
Website – https://tvOnenews.com