Bupati Sudewo: Jangankan 5.000, 50.000 Orang Pun Saya Tak Gentar! Warga Pati Siap Turun Jalan?
Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan kenal. Sebuah keputusan yang mengguncang Kabupaten Pati datang dari pendopo pemerintah. Bupati Sudewo dengan percaya diri dan penuh keyakinan memutuskan menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB2 sebesar 250%. Alasan utamanya, pajak tersebut tidak pernah mengalami kenaikan selama 14 tahun terakhir. Namun sayangnya realitas di lapangan berkata lain, bukan sambutan hangat atau tepuk tangan apresiatif yang diterima, melainkan gelombang protes dan kemarahan warga. Bagi sebagian besar rakyat Pati, kenaikan ini bukan sekadar angka, tapi ancaman langsung terhadap kehidupan mereka yang sehari-hari sudah berjibaku dengan ekonomi yang stagdan. Bayangkan saja, warga yang tadinya membayar pajak puluhan ribu kini tiba-tiba harus merogoh kantong ratusan ribu hanya karena satu tanda tangan dari atas. Apakah mereka diajak musyawarah? Tidak. Apakah Anda dengar pendapat rakyat? Tidak. Yang terjadi hanyalah pertemuan eksklusif antara bupati dan para camat serta paguyuban solidaritas kepala desa Pasopati di pendopo yang menurut Sudewo sendiri telah menyetujui kenaikan pajak. Tentu saja publik langsung bertanya menyetujui atas nama siapa? Rakyat yang dipimpinnya atau untuk menjaga posisi kekuasaan mereka. Kebijakan ini dianggap sepihak dan mencerminkan pola pengambilan keputusan otoriter yang mengabaikan aspirasi konstituen. Ribuan warga Pati pun mulai bergerak membentuk solidaritas akar rumput dan menyusun strategi untuk melawan keputusan ini. Ketika negara dianggap tuli, rakyat bicara dengan caranya sendiri. Bukan lewat meja-meja rapat yang dingin, tapi lewat lapangan, jalanan, dan donasi rakyat. Sadar bahwa perjuangan butuh logistik, warga Kabupaten Pati dengan cepat membuka donasi untuk mendukung aksi demonstrasi akbar yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025. Lokasinya bukan main-main, alun-alun Pati, Pusat Simbolik Kekuasaan Daerah. Yang bikin publik makin geram adalah tindakan Sarpol PP yang tiba-tiba menyita donasi warga. Video yang viral di akun TikTok milik warga bernama Zande memperlihatkan suasana mencekam. Sekelompok Satpol PP bersergam lengkap tanpa kompromi mengangkut donasi rakyat di depan kantor DMP TSP barat Laut Simpang Lima Pati. Alasannya klise lokasi ini akan digunakan untuk kegiatan lain. Warga langsung meradang. Ini bukan sekedar kardus atau uang receh. Ini simbol perlawanan. Mereka merasa suara mereka coba dibungkum sebelum sempat terdengar. Tak butuh waktu lama, Amarah pun meledak. Mereka beramai-ramai mendatangi markas Sarpol Bigbati menuntut pengembalian donasi. Ricu, tegang, dan hampir meledak. Yang tak terduga, Sek Darioso, orang nomor dua dalam birokrasi Pati muncul dan justru adu mulut dengan warga. Videonya menyebar seperti api. Warganet terbagi dua. Sebagian mendukung tindakan tegas Alp. Sebagian lagi menuduh ini bentuk represi yang melanggar hak demokrasi. Sekda tampak mencoba menjelaskan, tapi sorakan warga menenggalamkannya. Frasa pemerintah takut pada rakyatnya sendiri mulai ramai digunakan sebagai hashtag di media sosial. Dan puncaknya, donasi akhirnya dikembalikan. Api luka di hati warga sudah terlanjur terbuka. Alih-alih mendinginkan situasi, Bupati Sudewo justru menyulut api kemarahan warga dengan pernyataan-pernyataan yang dianggap arogan dan menantang. Dalam potongan video yang kini tersebar luas di berbagai platform dari TikTok, Instagram sampai Facebook lokal, Bupati Sudewo tampak tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar atas rencana unjuk rasa yang disebut-sebut akan melibatkan ribuan orang. Pernyataannya, siapa yang akan melakukan penolakan? Yaya Gundul, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang sekalian digerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan. Pernyataan itu kontan menjadi bola panas. Bukan hanya menyurut amarah warga, tapi juga menjadi bahan cibiran publik nasional. Di kolom komentar warga net menyebut gaya bicara Sudewo seperti penguasa zaman kolonial. Meremehkan suara rakyat seolah mereka cuma angka di atas kertas. Bukan manusia dengan kehidupan yang terdampak. Tak sedikit pula netizen yang mempertanyakan apakah ini pemimpin atau penguasa? Apakah tugas bupati adalah menantang rakyat atau mendengar dan mewakili mereka? Sementara itu, warga Pati makin solid. Kelompok-kelompok kecil mulai bermunculan dari petani, pedagang kaki lima hingga mahasiswa lokal. Semua menyuarkan satu hal, batalkan kenaikan PBB P2. Tagar seperti #patimelawan, #pajak 250% gila, dan #Sudewo tantang rakyat mulai menduduki training lokal. Influencer dan aktivis mulai ikut bersuara. Sebuah gerakan akar rumput berubah menjadi tekanan publik. Namun tetap saja dari pendopo suara Sudewo tak berubah, tegas, dingin, dan tak bergeming. Dalam upaya memperkuat legitimasi kebijakan kontroversialnya itu, Bupati Sudewa menggelar pertemuan tertutup dengan para camat dan anggota paguyuban solidaritas kepala desa dan perangkat desa Kabupaten Pati atau yang disebut Pasopati. Lokasinya di Pendopo, Kabupaten Pati tanggal 18 Mei 2025. Hasil pertemuan itu klaim sepihak dari Sudewo bahwa para camat dan pasopati telah menyetujui rencana kenaikan PBBP2 sebesar 250%. Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras. Warga bertanya, “Siapa yang kalian wakili saat menyetujui itu?” “Kami sebagai rakyat tidak pernah ditanya, tidak pernah diajak bicara.” Kecaman pun mengalir deras. Pertemuan yang semestinya menjadi ajang klarifikasi justru dianggap sebagai simbol kolusi vertikal antara pemerintah dan aparatur desa. Yang lebih menyakitkan, para kepala desa yang dulu dipilih rakyat kini terlihat diam. Bahkan beberapa terkesan membela kebijakan bupati. Banyak warga net menyebut forum tersebut sebagai drama tepuk tangan satu arah. Di mana kesepakatan dibentuk tanpa debat, tanpa keberatan hanya penuh penganggukan. Sementara di sisi lain rakyat berteriak di luar pagar tak diundang dalam forum yang menyangkut nasib tanah dan rumah mereka sendiri. Kekecewaan warga memuncak. Sebagian mulai mendokumentasikan pernyataan-pernyataan resbi perangkat desa yang mendukung kenaikan PBBP2 dan menyebarkannya ke media sosial untuk menunjukkan siapa yang mereka anggap berpihak pada kekuasaan bukan pada rakyat. Satu hal yang jelas, krisis kepercayaan sedang berlangsung di Kabupaten Pati. Dan ketika rakyat merasa tidak lagi diwakili, maka yang terjadi bukan lagi sekedar demonstrasi, tapi revolusi persepsi. 13 Agustus makin dekat dan medan pertempuran bukan hanya di jalanan, tapi di pikiran dan hati masyarakat. Bayangkan ini terjadi tanggal 13 Agustus 2025, jalan-jalan utama Kabupaten Pati lumpuh total. Bukan karena banjir, bukan karena kecelakaan, tapi karena lautan manusia yang memenuhi pusat kota. Dari desa ke kota, dari pelosok hingga ke pinggiran, rakyat tumpah ruah menjawab tantangan yang pernah diucapkan oleh Bupati Sudewo sendiri. Bukan cuma 5.000, 50.000 orang silakan digerakkan. Saya tidak akan gentar. Ucapan itu viral, tapi yang lebih viral adalah jawaban rakyatnya. Mereka benar-benar datang bukan karena diorganisasi partai, bukan karena janji nasi bungkus, tapi karena satu hal rasa tidak adil yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Aliansi warga Pati Bersatu tampil solid. Barisan pemuda membuka jalur orasi. Para ibu membawa spanduk bertuliskan, “Kami bukan sapi perah negara. Naikkan pajak, kami naikkan suara. Jangan uji sabar rakyat, Pak Bupati.” Dan di tengah alun-alun, suara pengeras membahana. Hari ini kami tidak datang untuk mengemis, kami datang untuk bicara. Jangan hanya saat kampanye kalian ingat kami. Sekarang dengarkan. Media nasional berdatangan. Hashpat melawan memuncak di semua platform. Para tokoh akademik, aktivis hukum, bahkan influencer mulai angkat bicara. Dan di tengah semua itu, pendopo Kabupaten Pati tetap tertutup. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penyesuaian kebijakan, tidak ada kehadiran bupati. Yang tersisa hanyalah pertanyaan, apakah negara ini hanya bisa mendengar suara elit bukan jerit rakyat? Apakah 50.000 suara rakyat masih kalah dengan satu tangan yang memegang pena kekuasaan? Hari itu belum tentu ricuh, tapi hari itu mencatat sejarah bahwa satu kalimat tantangan dari seorang pejabat bisa memanggil puluhan ribu rakyat keluar rumah. bahwa ketika penguasa bermain dengan kesabaran rakyat, konsekuensinya bukan hanya politik, tapi psikologis. Karena mungkin yang selama ini ditahan rakyat bukan cuma suara, tapi amarah. Dan hari itu amarahnya dibuka selebar alun-alun. Catatan ini adalah analisa spekulatif berdasarkan eskalasi konflik yang telah terjadi. Sampai saat ini belum ada konfirmasi bahwa masa sebesar 50.000 orang benar-benar akan turun ke jalan. Tapi jika itu terjadi, apakah pemerintah siap?
Bupati Pati, Sudewo, dengan tegas menantang warganya yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250%:
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun saya tak gentar!”
Kebijakan kontroversial ini memicu gelombang protes besar di Kabupaten Pati. Donasi untuk aksi demo disita paksa oleh Satpol PP, terjadi adu mulut sengit antara warga dan Sekda Riyoso, dan ancaman unjuk rasa massal makin nyata. Apakah pemerintah daerah sudah mendengar suara rakyatnya, atau justru menantang untuk diperangi?
Simak kronologi lengkap dan analisa mendalam yang menggambarkan ketegangan antara warga dan pemerintah. Apakah ini tanda mulai runtuhnya kepercayaan antara penguasa dan rakyat di Pati?
💬 Jangan ragu berikan pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kenaikan pajak ini wajar? Atau pemerintah harus mundur?
Disclaimer:
Video ini berisi narasi dan analisa spekulatif berdasarkan situasi dan data yang ada saat ini. Isi video bukan laporan fakta atau kejadian nyata, melainkan skenario “bagaimana jika” yang bertujuan untuk memberikan gambaran kemungkinan perkembangan situasi. Mohon dipahami bahwa semua informasi dalam video dapat berubah dan tidak boleh dijadikan dasar keputusan tanpa verifikasi lebih lanjut.
Tonton video terkait lainnya: