Demo Pati Memanas, DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo
[Musik] Fokus perhatian kami masih tertuju di Jawa Tengah. Demo warga menuntut Bupati Pati Sudewo mundur sempat memanas. Polisi sempat melepas gas air mata. Saat kerecuhan berlangsung, satu unit mobil polisi turut dibakar masak. Mobil Provos berjenis minibus awalnya terparkir di Jalan Dr. Wahidin Kota Pati tak jauh dari alun-alun Pati lokasi unjuk rasa. Polisi membubarkan masa aksi dengan menembakkan gis air mata. Masa aksi terpecah lantaran situasi terus memanas. Merespons demo warga Pati yang menuntut mundur Bupati Sudewo. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku sudah memerintahkan Bupati Sudewo untuk menerima aksi masyarakat itu. Lutfi juga mempersilakan warga menyampaikan aspirasi. Namun ia berpesan agar aksi itu berjalan dengan tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum ataupun layanan masyarakat sekaligus pemerintahan harus tetap berjalan. Aspirasi ini akan saya peringatkan kepada bupati untuk menerima aspirasinya dan nanti dilihat perkembangan yang terjadi di sana. Prinsip silakan demo cuman jangan sampai mengganggu keterpan umum kemudian mengganggu pelayanan masyarakat. Pemerintah harus jalan mekanisme demokrasi harus berbuat yang lebih baik. Terima kasih. [Tepuk tangan] Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Abdul Khaliq mendorong adanya dialog antara masyarakat dan pemerintah Pati dalam menyikapi desakan mundurnya Bupati Sudewo. Menurutnya, aspirasi warga Pati ini telah dimonitor Gubernur, Kementerian Dalam Negeri hingga Presiden. Menanggapi tuntutan warga Patih ini, KH mengingatkan soal ketentuan dan prosedur yang sudah diatur. Namun ia berharap agar warga dan pemerintah daerah bisa mengutamakan dialog demi mencapai titik tebuk dilakukan secara ee sesuai ketentuan mekanismenya berjalan dan pada akhirnya terjadi ee titik temu antara aspirasi masyarakat dengan ee dan disikapi dengan baik oleh ee kepala daerah dalam bupati. Tentu semua ini juga di ee monitor atau dipantau oleh pemerintah pusat termasuk Kemendagri dan juga Gubernur agar ee semua ee aspirasi masyarakat tadi bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah. Analis politik Universitas Diponegoro Teguh Yuwiwono menyatakan soal desakan warga meminta mundur Bupati Pati Sudewo tergantung pada keputusan DPRD. Apakah akan merujung pada pemakzulan atau tidak? Berarti habis itu membentuk pansus ya kan. Pansus ini bertugas apa? Melakukan pemeriksaan terhadap bupati dan kebijakan-kebijakannya yang dinilai tadi ee tidak menguntungkan atau merugikan masyarakat. Tapi harus diingat ee keputusan ee hak angket nanti, keputusan pasus nanti kan juga harus dipastikan keputusannya seperti apa. Bisa kemudian kemudian misalnya keputusannya oke ditemukan pelanggaran sehingga bupati ee layak diusulkan diberhentikan atau yang kedua bisa juga tidak ditemukan ee pelanggaran yang memenuhi syarat apakah bupati harus diajukan untuk diganti apa tidak, diim apa tidak. Jadi tetap saja proses politiknya kemungkinan itu masih bisa dua-dua. bisa eh pansus itu memutuskan yes eh di eh proses impeachment atau tidak proses impeachment itu loh. Jadi masyarakat harus melihat dua kemungkinan gitu loh. Untuk mengulas aksi demo yang terjadi di Pati Jawa Tengah, kita sudah bersama dengan dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Triono Lukmantoro dan anggota DPR RI Fraksi Grindra Ramson Siagian. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami koordinator hukum aliansi masyarakat Pati Bersatu Nimerodi Gule. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Saya mau ke Bang Ramson dulu. Bang Ramson dari fraksi Grindra di DPRD tampaknya juga tidak ada penolakan soal usulan dari hak angket dan akhirnya pembentukan pansus. Apakah dari fraksi Grindra melihat memang apa yang terjadi sudah fatal? Ee ini kebetulan belum ee Oh oke. Ini belum Bang Ramson ya. Oke. Halo. Oke. Ini Bang Ramson. Kayak ini sudah jelas enggak? Udah sudah bisa. Oke, oke, oke. Bang Ramson, dari fraksi Partai Grindra di DPRD tampaknya tidak ada penolakan ketika diajukan pembentukan pansus hak angket. Apakah artinya dari Grindra melihat apa yang terjadi memang sudah fatal? Ee kebetulan itu ee otoritas ee DPD Provinsi Jawa Tengah. Jadi kebetulan belum ee saya tanyakan ke Pak Ketua DPD Jawa Tengah soal ee sikap fraksi DPRD di ee Kabupaten Pati. Karena ini kan mendadak nih ee teman dari Kompas menghubungi saya. Jadi, tapi keputusan ee Fraksi DPRD kabupaten itu ee arahan dari DPD ee Provinsi Jawa Tengah. Hm. Oke. Tapi kalau yang jelas bahwa kenaikan ee PBB 250% ee Ketua DPD sudah memberitahukan bahwa ee Bapak Presiden ee Prabowo sudah meminta agar ee ditunda atau dibatalkan kenaikan PBP 250% tersebut. seharusnya ee Bupati Sudeo harus segera membuat keputusan tadinya untuk membatalkan kenaikan PBB 250% tersebut. Jangan menunggu sampai ada ee demonstrasi oleh masyarakat. Apalagi ee sebelumnya ee beliau mungkin ee ada kesalahan bicara ee seakan-akan ee ee apa namanya ee menantang demo dari masyarakat ya. Oke, Bang Ramson, Bang Ron. Tapi kan itu arah terakhir itu adalah pernyataan respons dari ketua umum partai Grindra sebelum akhirnya dibatalkan. Sekarang setelah dibatalkan tapi tetap ada demo. Bahkan akhirnya hak angket sudah dibentuk juga untuk pansusnya. Respon atau arahan dari Partai Grindra apa yang terbaru? Ah ini belum. Jadi saya harus kontak dulu ee Ketua DPD ee Provinsi Jawa Tengah karena dari DPP belum ada ee DP itu DPD ee ini ee otoritas DPD. Jadi saya belum mengikuti perkembangannya, belum ee saya komunikasi. Oke. Karena ini kan sangat cepat ini ee perkembangan demonstrasi di ee pemda ee Jateng. Oke. Oke. Kalau gitu saya ke Mas Gule. Mas Gule untuk Bupati kan sudah minta maaf kemudian juga bilang kalau ini adalah pelajaran untuk semua, tidak hanya untuk bupati tapi juga untuk masyarakat. Anda puas mendengar hal ini. Heeh. Mas Gulo silakan. Mas Gulo bisa dengar suara Cindy di studio Mas? Oke, kami akan perbaiki lagi sambungan Zoom dan juga audio bersama dengan Nimorodi Gulo. Kok gitu saya? Eh, ee Mbak Mbak I. Halo. Iya, Bang Ramson silakan. intinya ee Partai Grindra selalu memihak untuk kepentingan rakyat bahwa Bapak Presiden sudah memberikan arahan Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Grindra agar dibatalkan ee kenaikan PB 250%. Jadi seharusnya setiap kebijakan dari setiap kader-kader Partai Gerindra ee di eksekutif ee baik bupati atau gubernur harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Jadi kalaupun ada kenaikan harus bertahaf secara kecil-kecil. Jadi oke itu sudah kami tangkap. Oke. Iya. Iya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Saya mau ke Bapak tuntutan ini jangan terlalu jauh. Diberikan ee peluang kepada Bupati Sudeo untuk memperbaiki ee di waktu-waktu berikutnya. Oke. Artinya arahan dari partai meminta untuk diberi kesempatan lagi untuk bupatinya. Ee seharusnya begitu, tapi saya akan saya cek apa yang telah diputuskan oleh DPD ee Provinsi Jawa Tengah. Oke. Dan dipastikan untuk Pak Prabo sendiri juga sudah memberi atensi untuk kasus ini ya. Ee itu soal PBB itu kanan oleh Ketua ee DPD Partai Gerindra Jawa Tengah agar ee dibatalkan kenaikan ee PBB 250% tersebut. Itu sudah disampaikan oleh Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah. Oke, kalau gitu saya ke Mas Gulo. Mas Gulo tadi Bupati sudah minta maaf dan bilang ini adalah pelajaran tidak hanya untuk bupati tapi juga untuk warga. Sebagai yang tadi ikut demonstrasi, Anda puas mendengar hal ini? Iya. Ee ini bukan soal puas tidak puas. Persoalan sekarang adalah ketidak diterimanya Pak Sudewo. Heeh. Masyarakat Banyapati akibat dari tindakan yang sangat arogan. He. Dan arogansinya ini menimbulkan banyak persoalan. Tidak hanya PBB. Kami mencatat dari alianasi masyarakat Pati Bersatu ada 22 item dosa yang dilakukan oleh Pak Sudewo selama 6 bulan ini. H sehingga kalau hanya bicara soal apa PBB maka persoalannya belum selesai. Nah, apa saja yang ada di situ? Misalnya ada beberapa tindakan yang dipotensi melanggar hukum yang dilakukan oleh Pak Bupati. misalnya pengangkatan direktur RSUD yang dari swasta yang sudah pensiun dan bahkan BKN sudah memberikan teguran tiga kali juga tidak dihindarkan. Pengangkatan-pengangkatan eselon 2 eselon 3 itu juga belum saatnya dilakukan itu dilakukan. Bahkan saking kebeletnya Pak Bupati untuk mengisi jabatan itu kita tidak tahu apa motivasinya banyak yang double jabatan. sehingga Mas Gulo. Oke, kami perbaiki lagi sambungan Zoom dan juga audionya. Kalau gitu artinya tadi disampaikan ini adalah akumulasi dari apa yang terjadi sudah selama 6 bulan terakhir. Pak Triono, kalau Anda juga mencermati jawaban dari bupati, minta maaf dan bilang ini jadi sebuah pelajaran, apakah ini akan cukup menenangkan dari warga Pati? Ya, saya kira itu justru akan semakin memancing warga Pati marah. Karena satu sebenarnya yang harus minta maaf itu kan bupati. Tidak perlu dia menyatakan bahwa ini bukan pelajaran bagi saya saja tapi bagi semua. Seakan-akan warga itu salah. Padahal kan persoalan adalah persoalan bagaimana awalnya ketika bupati itu membaca bahwa masyarakat akan menjalankan demonstrasi kok 5.000 Rp50.000 akan saya hadapi gitu kan. Jadi itu nantang gitu loh. Dan setelah itu warga secara swada apa ya mengumpulkan air minum, mengumpulkan berbagai ee apa namanya perbekalan yang lain untuk demonstrasi. Nah, itu malah dirampas, diambil dan setelah itu sampai terjadi gontok-gontokan, sampai terjadi katakanlah adu fisik dengan pihak SAT BB misalnya seperti itu. Artinya kebijakan ditambah pola komunikasi yang tidak sesuai. Oh, komunikasinya sangat jelek kalau saya boleh mengatakan seperti itu. Karena apa? Satu, dia sudah nantang, dua, lewat satpol PP dia melakukan satu bentuk pemaksaan atau kekerasan. tiga, sudah minta maaf pun itu bukan dengan satu kemutlakan atau tanpa syarat, tapi untuk semuanya gitu. Seakan-akan dia tidak tulus. Kalau kita bicara komunikasi seharusnya minta maaf ya tulus. Saya mengaku bersalah, saya akan memperbaiki komunikasi saya. Justru bukan dengan katakanlah loh ini bukan untuk saya saja tapi juga untuk semua warga. Ini kan salah juga. Jadi kalau dalam komunikasi itu ada prinsip sekali kita membuat satu pernyataan itu tidak mungkin bisa dicabut bahwa kita bisa mengoreksi, merevisi dan sebagainya itu tidak akan memperbaiki apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kalau oke yang menjadi pemicu itu menurut saya adalah ya kebijakan-kebijakan tentu saja iya. Tapi di bupati ini Pak Sudewo itu nantang gitu loh. Jadi kalau kamu masanya cuma R.000 Saya akan hadapi 5.000 itu seberapa kecil? Saya akan hadapi R.000 coba. Nah, sekarang sudah seperti ini akhirnya komunikasinya jadi rusak semua. Nah, Pak Triono sekarang kan juga di DPRD ee kabarnya sudah disepakati pembentukan pansus hak angket. Apakah dengan sudah ada keputusan ini artinya bola panas akan berpindah juga ke DPRD? Masyarakat akan fokus ke sana? Iya, saya kira tidak. Saya kira masyarakat tuntutannya tetap satu kan. Bupati Sido mundur sudah itu saja bahwa DPRD itu kan mekanisme politik ya. kita tunggu apakah akan di jalankan tuntunan masyarakat itu atau tidak. Tapi saya khawatir ya, bahwa nanti apa yang diputuskan oleh DPRD PD itu tidak memuaskan masyarakat dan nanti akan ini sekali lagi ini bukan mengancam atau bukan tapi saya memberikan prediksi ya kalau nanti bupati tidak segera mundur atau digantikan nanti akan muncul demo-demo berikutnya itu. Oke. Masih ada rangkaian demo lagi yang dikhawatirkan terjadi ya Pak jelek. Oke, kalau saya ke Mas Gulo dulu ya, Paknya itu. Oke, Mas Gulo. Tadi kan Anda juga ikut dalam e rapat paripurna ya. Apa yang akhirnya disepakati? Apa yang disampaikan DPRD merespons besarnya ee demonstrasi pada hari ini, Mas Gulo? Iya. Iya, saya dengar. Oke, silakan Mas Gulo. Iya, saya dengar. Saya dengar. Oke, Mas Gulo tadi saya dengar rapat paripurna apa yang disepakati termasuk juga soal pembentukan pasus hak angket itu, Mas Gulo. Iya iya iya saya dengar. Halo. Oke Mas Gulo. Iya. Oke Mas Gulo. Tadi Anda ikut rapat paripurna yang disepakati oleh DPRD terkait juga pembentukan palusang angket itu apa? Silakan. Ya. Jadi karena desakan masyarakat dan kemudian menyampaikan ada 22 dosa hukum yang dilakukan oleh Pak Bupati, maka kami mendesak tadi agar dilakukan pembentukan he pansus. Nah, pansus ini sudah dilakukan sebagai salah satu solusi yang tentu saja tidak begitu memuaskan warga. Karena sesungguhnya warga menghendaki agar hari ini Sudewo dinyatakan ee mundur dari jabatannya dengan keikhlasannya tanpa harus dipaksa. Tetapi sampai pagi tadi dari pagi sampai sore jam .00 ternyata Pasudwo tidak berkenan untuk mengundurkan diri. Saya pikir kalau ini tidak ikut Partai Demokrat dari pusat untuk menyelesaikan persoalan ini akan merugikan Partai Demokrat sendiri. Nah, soal pansus tentu saja ini kan sangat panjang karena proses untuk apa bekerjanya pansus ini kan ee sangat ee tidak mungkin bisa dilakukan. Memang ada batas waktu maksimal 60 hari, tetapi itu jangka waktu yang sangat lama menurut masyarakat. Masyarakat tadi berbonuh-bunoh karena enggak paham agar hari ini dituntaskan. Tetapi saya jelaskan dari sisi hukum itu mungkin hari ini diselesaikan Pansus itu karena Pansus harus bekerja tentu saja dengan pola pola kerjaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan satu investigasi terhadap atau kajian terhadap pelanggaran-pelanggaran apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Sudwo yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Oke, itu oke. Bang Ramson tadi kalau kata Mas Gulo, ternyata warga enggak cukup kalau cuman pansus ee pansus hak angket maunya mundur juga hari ini. Dari Gerinda seperti apa tanggapannya? Iya, semua kan ada mekanismenya. Jadi ee hak angket itu kan penyelidikan diselidiki dulu kenapa keluar kebijakan tersebut apa sesuai undang-undang atau tidak. Tidak bisa emosional juga ee yang penting kondusif dulu. Makanya mekanismenya ee melalui ee pansus hak angket di DPRD saya pikir itu sudah sangat keras. Sudah sangat keras. Jadi ee sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Semua kan harus sesuai dengan undang-undang. Berarti maksudnya tidak perlu mundur untuk bupati. Iya, kan semua harus melalui mekanisme. Jadi ee itu dengan mekanisme yang ada di di DPRD ee itu diadakan penyelidikan kenapa keluar kebijakan itu ee motivasinya apa, tujuannya apa. Jadi semua harus ee harus jelas. Sesudah itu baru ada keputusan selanjutnya. Jadi ee tidak perlu terlalu ee tergesa-gesa. Jadi harus ada mekanismenya. Oke. Nah, Mas Gulo tadi katanya masih ya ikut saja mekanisme yang ada dulu di DPRD. Apa yang akan dilakukan warga selanjutnya? Fokus dulu ke DPRD atau akan masih ada rangkaian demo? Kalau kalau bupati merasa bahwa proses impasmen itu harus dilakukan secara legal formal seperti yang dikatakan oleh Pak Siagian itu akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat sudah sangat tidak percaya dengan Bupati Sadewo akibat ulah hukumnya yang dilakukan selama 6 bulan ini. Baru 6 bulan kurang lebih dia sudah banyak membuat kesalahan-kesalahan dan bahkan melukai hati orang. Masyarakat Patih itu biasanya itu kalau tidak terlalu kebangetan tidak mungkin akan datang berbondong-bondong tanpa dikoordinir. Ini karena menyangkut soal arogansi dari Bupati Sadewo dalam memimpin selama 6 bulan ini. Jadi menurut saya kalau Partai Gerinda dan kemudian pemerintah tidak segera atau misalnya Sadewo tidak akan mengundurkan diri, saya takut akan ada gelombang aksi yang lebih besar lagi. Karena ini sudah target masyarakat ini tidak di-setting karena coba aja lihat TikTok masing-masing masyarakat membuat TikTok dan menghendaki segera turunkan sisa dewo. Oke. Khawatir akan ada rangkaian gelombang demo lagi dan ada ketidakpercayaan. Pak Triono kalau sudah ya dikhawatirkan tidak ada kepercayaan lagi kemudian jalannya pemerintahan di Pati apa yang harus diantisipasi? Ya, saya kira adalah satu bupati harus berbesar hati mengundurkan diri selesai gitu toh. Kalau misalnya pansus itu terlalu lama harus rapat ini, ketemu ini, cari data ini, cari bukti itu, dan sebagainya gitu loh. Walaupun juga sebenarnya seharusnya Partai Gerindra di tingkat DPD Jawa Tengah juga harus cepat mengantisipasi. Misalnya pada saat awal-awal masyarakat protes tentang kenaikan BBP 250% bilang ini enggak jadi, batal gitu loh. Bahkan sampai ke apa ee Presiden Prabowo ini orang tertinggi di Gerindra gitu kan katanya membatalkan juga, gubernur juga mengatakan membatalkan juga dan sebagainya. Oke. Tapi kata-kata pembatalan atau pencabutan itu belum terucapkan secara eksplisit gitu loh. Nah, saya khawatir bahwa ee serangkaian rapat, serangkaian proses politik di DPRD itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan justru mengakumulasi kemarahan masyarakat. Nah, seperti itu, Mbak. Mengakumulasi kemarahan masyarakat ini selama tuntutan masyarakat awal dan mereka sudah tersakiti. Iya. Oke, ini yang harus diantisipasi juga dalam jalan pemerintahan di Pati ya, Patrio. Baik, Patrio, Lukmantoro, Bang Ram dan Mas Gulo. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya.
PATI, KOMPAS.TV – Analis Politik Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menyatakan soal desakan warga meminta mundur Bupati Pati Sudewo tergantung pada keputusan DPRD apakah akan berujung pada pemakzulan atau tidak.
Untuk mengulas aksi demo yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, kita sudah bersama dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro, dan anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, dan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, dan Nimerodi Gulo Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
#pati #bupatipati #pemakzulan