Gerindra Ikut Setuju! DPRD Pati Proses Hak Angket Bupati Sudewo | Beritasatu Utama #Beritasatu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pemirsa, di tengah aksi unjuk rasa warga Pati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Telah bergabung pemirsa bersama dengan kami secara dating anggota DPRD Kabupaten Pati Bapak Teguh Bandang Waluyu. Selamat malam Pak Teguh. Ee selamat malam Pak. Baik Pak Teguh. Ada Arisa di studio. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung sama kami di berita satu utama. Pak Teguh. Emm ini langsung saja mungkin karena kita tahu bahwa dari sidang paripurna pansus hak angket ini digelarnya mendadak Pak Teguh. Undangan pun baru dibuat pada hari ini. Sebetulnya gimana sih Pak Teguh kronologisnya? Baik, Mbak. Ee ee begini, Mbak. Ee dalam kejadian tadi siang, kami semua anggota DPR, kebetulan hampir semua fraksi kami di DPR. Hm. Nah, secara tidak langsung sekitar jam 11.00 lebih sedikit masa merangsep masuk ke kantor DPR kami. Oke. Kami ditarik, dipaksa untuk melakukan paripurna sehingga yang pertama tadi dilakukan adalah paripurna pembuatan jadwal atau perubahan jadwal terlebih dahulu karena jadwal DPR di kabupaten kan sudah tersusun 1 bulan. Oke. Sehingga kami harus merubah jadwal tersebut. Heeh. Setelah jadwal tersebut paripurna selesai baru dijadwalkan lagi paripurna berikutnya terkait dengan ee pengusulan angket. Iya. Setelah angket paripurna sudah jalan, alhamdulillah semua fraksi, semua fraksi mensetujui pengusulan hak angket terkait dengan ee kondisi ee yang ada di Kabupaten Baki. Termasuk Gerindra juga, Pak Teguh. sebagai pengusung dari Pak Sudewo ya. Tujuh fraksi yang ada di DPR semua termasuk Gerindra, termasuk partai yang dulu mengusung beliau juga masuk semua masuk semua dalam ee hak angket tersebut mengusulkan. Setelah hak angket diusulkan kami paripurna selesai tapi tetap masa maksa lagi. Kami dilakukan paripurna lagi pembuatan pansus. Heeh. sehingga kami membuat ee pembuatan panitia khusus dan akhirnya di semua fraksi mengusulkan atau mengirim nama-nama yang masuk dalam pansus termasuk di dalamnya tujuh fraksi tersebut. Setelah ee nama-nama sudah dimasukkan, akhirnya terus kami di ee kasih waktu scorsing untuk memilih ketua, sekretaris, maupun wakil pansus. Kita dikasih waktu untuk eh scorsing. Kita rapat semua anggota Pansus. Kita sudah membentuk pengurus Pansus, ketua dan wakil dan sekretaris pansus. Ada 15 anggota pansus di dalamnya. Oke. Baik. Oke. Baik. Ini kan pembentukan pansus sendiri dari Pansu Sakangket tentunya untuk menyelidiki kebijakan ee kebijan yang sudah dibuat oleh ee Sudewo begitu ya yang dinilai ini bermasalah bagi masyarakat. Nah, tapi kalau kondisinya di sana Pak Teguh, sebetulnya ini sudah memenuhi unsur-unsur untuk kemudian memang ee dibentuk begitu ya pansus hak angket ini atau sebetulnya dari kondisi yang ada di ee pati sana bisa lebih serius lagi bahkan sudah memenuhi untuk pemakzulan itu sendiri tanpa adanya ee pembentukan pansus hak angkat ini? ee pansus angkat ini kan berdiri atas usulan teman-teman fraksi di semua fraksi mengusulkan He. Dan ternyata di semua fraksi itu mempunyai catatan-catatan terkait dengan ee apa ya? terkait dengan ee ee terkait dengan kebijakan Pak Bupati, Teman-teman. ternyata sudah mempunyai mengantongi beberapa data-data yang menurut teman-teman fraksi itu tidak masuk akal dan tidak tepat untuk digunakan di Kabupaten PTI. Apa saja catatannya, Pak Teguh? Yang pertama yang barusan kami ada 12 catatan, Pak. Ada 12 catatan. Salah satunya terkait dengan ee pengangkatan direktur yang kebetulan direkturond itu tidak PNS dan kebetulan BKN sudah menyurati tiga kali bahwa itu yang dilakukan tidak tepat, tidak benar. Bahkan kami di DPRD juga ditemp oleh BKN terkait dengan surat tersebut. Sehingga suatu hari teman-teman DPR diperintah Pak Ketua untuk konsultasi ke sana. Tetapi surat ketiga sampai surat ketiga pun masih diokan. Yang lebih parah lagi di saat direktur yang baru tersebut yang menurut BKL itu tidak sah ee ternyata di dalam perjalanan dia memutuskan 220 yang tenaga kontrak ee yang tidak ee di yang kebetulan diadakan seleksi dan tidak lolos dinyatakan tidak lolos. Iya. Nah, kami ya siap, Mbak. Baik. Oke. Ee lantas Pak Teguh sudah ada 12 catatan begitu ya yang dikantongi oleh dari DPRD khususnya dari panitia khusus hak angket ini sebanyak 15 anggota yang tergabung di dalamnya. Begitu. Ee ini rencana pemanggilan Bupati apakah akan dilakukan juga dan tanggapan dari Bupati Sudew setelah kemudian DPR menyetujui pembentukan pansus ini sudah dapat belum tanggapan? Ya, kalau dari DPRD ee kami juga melihat tanggapan Pak Bupati lewat ee sosial media ya, bahwa beliau ee memang itu hak dari teman-teman DPR. Beliau juga mempersilakan sekali lagi pansus ini tidak bisa menghakimi orang bersalah atau betul. Belum. Kami di posisi yang hari ini menyelidiki, mencari informasi, mencari kebenaran apakah ini benar dan salah. Sekali lagi kami belum bisa menyampaikan Pak Bupati ini salah maupun benar. Biarkan Pansus ini bekerja dulu. Biarkan Pansus bekerja dulu. Tetapi kami pengin masyarakat mengawal adanya kinerja Pansus. Terkait dengan pemanggilan Pak Bupati, kami masih menunggu menunggu apa yang menjadi proses di dalam Pansus. Kalau nanti ada temuan yang kiranya kita membutuhkan ee jawaban atau pernyataan Pak Bupati, mestinya kita akan panggil. Iya. Oke. Baik. Nah, lantas Pak Teguh setelah rapat hari ini begitu ya, agenda lanjutannya apa yang sudah dijadwalkan oleh Pansus tadi? Anda sampaikan begitu ya. Kalau untuk paripurna hari ini kan untuk merubah ee jadwal rapat dari DPRD sendiri begitu ya. Baik, Mbak. Tadi kebetulan setelah rapat paripurna dan pembentukan palsus, kami langsung mengadakan rapat palsus. Terkait dengan kinerja ke depan kita sudah sepakat ada 12 item yang diberikan ee rapat paripurnal yang fraksi ke pansus sudah kami terima dan kita sudah bahas. Yang kedua, hari ini kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus mencari tim ahli dalam hari hal ini bagian hukum yang ahli tentang pemerintahan. yang ahli tentang ini, akademisi akan kami undang untuk mendampingi kami. Nah, rapat pansus ini atas petunjuk Pak Ketua DPR kami, kami berjalan harus maraton. Besok sudah kita langsung mulai, Mbak. Iya. Oke. Baik, Pak Teguh. Ini juga kita sudah bergabung juga bersama dengan penggambarat kebijakan publik. Sudah ada Pak Ahmad Nur Hidayat. Kita juga akan ee kemudian menelah lebih jauh begitu ya terkait dengan hal ini. Kita sapa juga Pak Ahmad. Pak Ahmad, selamat malam. Pak Ahmad belum bisa terdengar suaranya, Pak Ahmad. Selamat malam, Mbak. Salam sehat, Mas. Selamat malam. Iya, salam sehat. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama dengan kami. Ini Pak Ahmad kalau kita lihat pernyataan kontroversial begitu ya dari Bupati Pati berujung pada kegaduhan dan juga unjuk kerasa besar-besaran. Kemudian ee berujung juga pada desakan untuk pemakzulan. Begitu ya. Artinya kepala daerah ini benar-benar harus sebetulnya bijak dalam mengambil kebijakan. terutama adalah lisannya juga ini ya sepertinya Pak Ahmad. Iya betul sekali bahwa sebetulnya kan ee kenaikan 250% itu kan sudah dibatalkan. He. Tapi kemudian ee masyarakat kelihatannya loss of trust ya, kehilangan kepercayaan kepada sosok bupati sehingga ini berlanjut dengan demo-demo besar. Meskipun saya perlu ee ya mungkin ini politik e daerah di ini agak unik. sehingga tidak bisa dijadikan satu apa ee kehilangan kepercayaan yang masif gitu ya terhadap pemerintah daerah. Tapi di level pimpinan kepala daerah memang ini satu lesson learn yang sangat berharga. Kita tahu ya bahwa seluruh kepala daerah itu memang ingin merencahkan kenaikan PBB, Mbak. Dan saya kira sudah ada yang mengkan di daerah salah satu di Jawa Tengah juga saya kira Semarang itu dinaikkan ngop-nya tapi disertai juga dengan diskon dalam masa tertentu. Saya kira tren menaikkan P ini terutama PBB P2 di daerah ini menjadi satu tren yang terjadi di banar tempat cuman cas-nya adalah di Pati ini kenaikannya sangat ekstrem 250% dan itu tanda kutip yang membanding rakyat terutama di daerah Pati yang merasa ini sangat keberatan dengan kenaikan ini dan kenaikan ini pun tanpa sosialisasi yang cukup. Jadi seolah-olah ini adalah ee satu ee ee diskretsinya bupati yang tidak melibatkan partisipasi publik. Nah, saya kira lesson learn-nya di situ bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil terutama di level daerah ini harus dengan partisipatif publik yang masif. Apalagi ini kan di daerah ini kan orang saling kenal, saling tahu alamatnya, saling tahu keturunan dan sebagainya. Sehingga kenapa dialog ini tidak dilakukan? Apakah ada sikap arogan yang dimiliki oleh kepala daerah? yang ini akan berakibat fatal ee hilangnya kepercayaan. Nah, saya kira leser berikutnya adalah untuk kepala daerah yang lain dalam menaikkan PB ataupun jenis pajak atau retribusi daerah lainnya yang diatur oleh Undang-Undang AKPD. Meskipun ini sudah diatur, tetapi perlu yang namanya komunikasi, sosialisasi dan juga menyelami apa yang terjadi di masyarakat, terutama kondisi ekonomi publik. Saat ini kan masyarakat mengalami satu tren penurunan ekonomi. Nah, kalau mereka dibebankan dengan retribusi, dengan pajak yang mereka juga masih sanksi akan kemanfaatannya ya, maka mereka akan protes. Nah, yang dilakukan adalah sebelum ya kemudian kebijakan pajak ini akan ditempuh ya sebaiknya masyarakat bisa selesaikan terlebih dahulu kebijakan itu untuk apa tujuannya. Iya. Memperbaiki infrastruktur kah, memperbaiki pendidikan dan sosial dan sebagainya. dan saya kira ada nanti komunikasi dan interaksi di antara pemerintah daerah dengan rakyat. Begitu ya sebetulnya juga yang semakin kemudian membuat gejolak dan juga eskalasi memang karena pernyataan dari ee bupati yang memang terkesan menantang dari warga kemudian juga dari sosialisasinya juga belum begitu pasif begitu ya. Tapi ini kita lihat ee bolanya sepertinya sudah mulai bergeser sekarang sudah ada di DPRD ee Pak Ahmad. Lantas e kalau kita lihat kan DPRD juga sudah sepakat untuk membentuk dari pansus hak angket. Gimana kalau Anda melihat peran DPRD sendiri untuk memediasi mungkin ataupun untuk mengawasi juga ya dari situasi ini? Pak Ahmad ya kita syukurlah ke DPRD bergerak cepat ya. Artinya ketidakpuasan masyarakat ini ditampung dengan baik dan ada proses untuk bertanya ataupun kemudian melakukan audit dan transparasi kepada bupati ya yang menjabat. Saya kira ada satu tindakan yang baik ya. Hanya saja mungkin DPRD perlu bergerak lebih cepat dan menyusun satu kriteria-kriteria apa yang kemudian menjadi tuntutan publik dan kemudian dilakukan komunikasi apakah nanti bupati akan menjawabnya secara resmi atau tidak. Tapi saya kira ee aspirasi rakyat ini harus ditangkap dengan cepat oleh teman-teman DPRD dan ini sudah terjadi. Kita bersyukur, kita senang tinggal bagaimana prosesnya. Apakah ini akan menjadi hanya sekedar mengkriminalkan kebijakan atau kita sudah masuk kepada proses politik dan tentunya DPRD ini punya hak politik ya. Misalkan menyatakan ee tidak percaya kepada pimpinan nanti kemudian di level berikutnyaalah kemudian apabila ini akan masuk ke dalam proses transformasi leadership ini bisa dilakukan oleh proses-proses yang lebih konstitusional, lebih bertahap sehingga tidak menyisahkan residuum yang akan terjadi di masa depan. Begitu. Iya. Kalau begitu saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, bagaimana kemudian ee untuk memastikan begitu ya dari DPRD bahwa proses penegakan ini maupun proses dari pembentukan pansus ee hak angket ini juga murni karena penegakan fungsi dari DPRD sendiri begitu ya yang mengawasi juga kemudian juga akan menyelidiki terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Ada 12 catatan tadi Anda sampaikan bukan karena kepentingan politik semata, Pak Tengku. Baik, Mbak. Ee yang jelas kami akan bekerja terbuka dan pembahasan pansus, rapat pansus. Kami mempersilakan awak media, masyarakat mau live TikTok mau gimana kami terbuka dan kami akan tidak ada yang kami tutupi. Kalau dari 12 catatan itu misal ada temuan Pak Bupati bersalah ya kita sampaikan bersalah. Kalau tidak juga akan sampaikan tidak. Tetapi prinsip kami tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Cuma tugas kami adalah bagian dari ee tugas ee DPRD. Oke. Baik. Nah, Pak Ahmad, kami juga ingin ee menanyakan juga kepada Anda jika kemudian begitu ya kita lihat bahwa pembatalan yang sudah dilakukan terkait dengan kebijakan kenaikan ee PBB 250% ini sebetulnya kan sudah dibatalkan oleh Bupati Pati. Akan tetapi ini belum cukup mampu sepertinya ya untuk meredam gejolak ataupun eskalasi yang kemudian ee semakin memanas di Pati Pak Ahmad atau sebetulnya memang kepercayaan masyarakat di sana sudah terlalu dalam begitu ya, sudah terlalu ee menghilang begitu kepercayaannya kepada Bupati Pati Sudewo ini. Iya. Lagi-lagi gini, pajak ini ya adalah isu yang sensitif di tengah masyarakat kita sedang turun ekonominya. Hm. dan menantang e rakyat dengan kalimat-kalimat yang arogan itu memunculkan distrasust ya, kehilangan kepercayaan atau katakanlah kepercayaannya turun terhadap kepemimpinan ee yang sekarang ini. Dan saya kira ini harusnya direspon dengan baik juga oleh ee bupati ataupun ee eksekutif di daerah untuk merespon apa sih sebenarnya tuntutan tuntutan dari masyarakat. Kalau tuntutan masyarakat adalah tidak mau adanya kenaikan pajak dan juga sejenisnya, saya kira juga ini harusnya pemerintah daerah meresponnya dengan mengatakan tidak akan ada kenaikan-kenaikan ataupun tuntutan-tuntutan pajak kepada masyarakat. Nah, itu salah satu komunikasi yang bisa dilakukan untuk meredam gejolak yang sudah panas ini. Tetapi kalau seandainya kemudian ee bupati kesannya hanya diam saja dan hanya melakukan satu hanya membatalkan saja, saya kira kepercayaannya sudah turun terlalu dalam sehingga perlu yang namanya sikap atau respons yang lebih mendengarkan aspirasi publik. Kan ini kan bupati dipilih langsung ya oleh masyarakat dan pemilihannya juga belum lama. Artinya sebenarnya legitimasi Pak Bupati ini kok begitu luar biasa mengalami penurunan. Ini kan di internal ini juga harus melakukan refleksi. Jangan-jangan memang ini daya kepemimpinannya, komunikasi publiknya memang belum mencerminkan apa yang menjadi aspirasi dari rakyat yang dipimpinnya. Nah, saya kira tidak boleh ada gap antara pemimpin dengan rakyatnya. pemimpinnya hidupnya enak ya, rakyatnya hidupnya susah bahkan terus ditekan dengan berbagai eh tekanan-tekanan seperti pajak dan repusi daerah. Nah, saya kira sense of eh crisis ini harus dip ya di kalangan para pemimpin daerah ee supaya pemimpin daerah ini merasa lebih aware dan lebih ee ee apa ee mengetahui perasaan dan kondisi masyarakatnya. Tapi yang terpenting begini, pemerintah daerah ini sebetulnya saya merespon dari ee ee pemerintah pusat dan kita tahu bahwa efisiensi yang dilakukan dalam waktu hampir 1 tahun terakhir ini membuat pimpinan kepala daerah ini menjadi kebingungan terutama dalam meningkatkan PAD. Sebenarnya ini adalah salah satu langkah ya kalau kita konteksnya dalam positif ini langkah kreatif sebetulnya ingin meningkatkan PAD cuman ingin meningkatkannya secara secara instan dan tanpa melibatkan partisipasi publik yang luas yang menaikkan 250% itu kan bisa dihitung berapa kenaikan PAD-nya dan mungkin PAD-nya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Sebenarnya kan dalam konteks ini sebenarnya positif kebijakan yang akan dilakukan ini. Tapi lagi-lagi niat baik tidak cukup, Mbak. Hm. harus dilakukan proses yang baik. Begitu. Oke. Nah, oke Pak Teguh ee ini tadi sebelumnya juga ada sampaikan begitu ya, bahwa penggerudukan oleh masa ke DPRD sebagai kronologi em untuk rapat paripurna dadakan pada siang hari ini. Nah, lantas Pak Teguh, sebetulnya apa yang kemudian ditarik begitu ya poin-poinnya oleh DPRD dari yang dirisaukan begitu ya oleh masyarakat saat ini Pak Teguh mengingat bahwa kalau dari ee PBB 250% kan ini sudah dibatalkan. Apalagi selain daripada itu, selain juga tadi Anda sampaikan ada 12 catatan kalau dari anggota DPRD. Baik, Mbak. catatan itu bermula darian dari fraksi masing-masing. Ternyata fraksi punya catatan daratan masing-masing terkait dengan kebijakan pemerintah daerah. Nah, ada yang mengkait dengan direktur, ada yang terkait dengan infrastruktur ee pembangunan yang ada di PI. Hampir berapa ratus miliar itu dilakukan e katalog. Memang memang itu dibolehkan, tetapi rasa-rasanya kami dapat aduan dari masyarakat bahwa ada yang ganjal di sana. Kalau ada yang ganjal di sana kan maksudnya kita masukkan ke dalam catatan-catatan kami, ke dalam bahasan kami. Kami akan panggil beberapa pengerja terkait pekerjaan yang resmi adalah di PI, Pak. Heeh. Nah, ee tapi Pak Teguh, lantas kalau dari DPRD sendiri kemudian untuk agenda lanjutan yang terkait dengan ee hak angket ini akan segera dilakukan rapat kembali. Kapan ini Pak Teguh? Langsung Pak atas petunjuk setelah kami rapat pansus tadi kami melaporkan ke pimpinan dan pimpinan mengizinkan kami melakukan rapat pansus langsung besok pagi jam besok langsung jam 10. Kita mulai Mbak. Oke. Besok jam 10. mulai ini ee kita kan tahu juga nanti pada tanggal 15 ee di sini juga ada agenda nasional begitu di DPR. Kemudian juga pada tanggal 17 kita tahu akan ee masuk pada ee peringatan hari Republik Indonesia, ulang tahun Republik Indonesia begitu ya. Apakah kemudian nanti dari agendanya akan berhenti besok saja atau akan dilanjutkan nanti setelah dari agenda-agenda besar yang akan terjadi atau seperti apa, Pak Tekuh? E yang pertama kami akan menghormati kegiatan 17 Agustus. Karena kegiatan itu memang acara sakral yang memang harus kita lakukan sebagai anak bangsa. Dan terkait dengan kegiatan kasus mestinya kalau memang itu dilaksanakan upacara pagi kita bisa rapat siang atau pas ada rapat ee upacara per bendera kita bisa melaksanakan rapat palsus malam hari. Prinsip kami akan kejar karena masyarakat menunggu hasil kerja dari Pansus ini. Iya. Masyarakat menunggu hasil kerja dari Pansus karena memang ee terkait dengan hak angket ini juga memakan waktu juga Pak Teguh. Tapi kalau dari PDIP sendiri sebetulnya aspirasi apa yang kemudian ee ingin disalurkan juga begitu ya terkait dengan dari catatan Bupati Sudewo ini, Pak Teguh? ee dari PDIP tadi sudah disampaikan ee dalam rapat paripurna tadi item-item saja ee salah satunya terkait dengan penurunan eslon, Pak. He. Dari eslon 2 diturunkan sebagai staf. Ini dasarnya apa? Alasannya apa? Terus selama sebelum 6 bulan Pak Bupati menjabat itu ada mutasi. mutasi yang dilakukan Pak Bupati. Padahal kami tahu, kami bisa membaca, kami mempelajari bahwa mutasi itu bisa dilaksanakan setelah 6 bulan menjabat atau sebelum 6 bulan beliau berhenti tidak boleh dilakukan mutasi. Ini sih baru kita pelajari bersama ya, Mbak. Terkait itu sekaligus kami banyak ee menemukan ada mutasi yang tidak masuk akal. Ada salah satu sekretaris daerah sekretaris desa di mutasi yang jauhnya hampir 25 kilo 25 kilo. Dari sekretaris desa, pengabdi di desa. Terus karena dia PNS terus dia ditarik terus digeser sampai 25 kilo jauhnya. Ini kan bagi catatan juga bagi kami gitu, Pak. Iya. Oke. Baik. Saya ingin ke Pak Ahmad. Pak Ahmad ini banyak sekali ternyata permasalahannya begitu ya. mulai dari kebijakan infrastruktur, pengangkatan direktur, kemudian juga terkait dengan mutasi dari eselon tersebut. Ee bagaimana tanggapan Anda, Pak Ahmad? Ya, saya kira ini kenaikan PBB ini berarti hanya trigger saja dari satu eskalasi politik lokal ya yang terjadi. Dan saya kira memang dinamika politik lokal ini kan konteksnya sangat unik ya, tidak bisa disamakan dengan daerah lain ataupun dengan pusat. bisa jadi trigger yang memicu ya mungkin ada pihak-pihak yang tidak puas terutama mungkin di kalangan ee partai politik ya entah itu mungkin ee lawan politik yang saat Pilkada atau partai pendukung yang tidak puas dan ini dirigger oleh kenaikan PBB karena kenaikan ini kan terjadi secara massal. Iya. Nah, kita hanya berharap bahwa marilah kita letakkan persoalan ini dengan komunikasi yang saya kira harga dari hiruk pikuk yang dilakukan di Pati ini sebetulnya sangat besar ya. Layanan terganggu ya yang harusnya kita selebrasi sementara 17 juga terganggu setidaknya belum lagi layanan-layan publik yang pastinya akan terganggu. Jadi saya kira ini kita berharap proses ini bisa terjadi dengan cepat ya. dicarikan bagaimana jalan tengahnya, ee rekonsiliasinya seperti apa. Yang jelas catatannya adalah kalau seandainya kita melakukan pendekatan secara konstitusional, kita ikutin aja aturannya ya, Teman-teman. Saya kira sudah menempuh cara yang baik dengan melakukan hak angket ya. Kemudian nanti ada peningkatan dari hak-hak angket itu manakala sudah dilakukan satu penelusuran ya. Saya kira ini akan dilakukan secara terb transparan dan saatnyaalah kemudian ee publik juga dicerahkan ya. bahwa dalam mengelola satu kebijakan publik tidak bisa hanya elit saja yang terlibat ya. Masyarakatnya harus dilibatkan secara baik supaya ee tidak terjadi penolakan. Iya. Nah, ee ini kan akumulasi dari kebijakan kontroversi ee dari Bupati Sudewo begitu ya. Nah, tapi kalau menurut Anda opsi terbaik begitu yang kemudian bisa kita ambil baik itu dari seorang kepala daerah untuk merespon ketika memang tuntutan ini kita tahu sudah sampai pada tuntutan untuk ee pemakzulan ataupun level mundur begitu ya saat ini. Nah, yang terbaik sebetulnya yang seharusnya memang dilakukan oleh Bupati Sudewo ini apakah tetap melakukan dialog bersama dengan masyarakat begitu atau kemudian ee memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dinilai memang kontroversial begitu ataupun ee mungkin agar tidak memperburuk situasi ee mengabulkan tuntutan dari masyarakat. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari yang diceritakan oleh Mas Teg dari DPRD ya ini kan ada satu persoalan turunan ketidakpuasan dalam hal mutasi saya kira. kemudian infrastruktur ada dugaan-dugaan ee gelap gitu ya. saya kira dan saya kira ini dibuat ke ranah yang terang saja kalau memang ternyata ada indikasi-indikasi misalkan kasus ini menjadi kasus pidana, kasus katakanlah kasus korupsi ataupun mutasi ini tidak sesuai dengan aturan kepegawaian dan ASN ini kan bisa diproses ada aturannya, ada sanksinya dan saya kira ee pengaturannya ini ee apa ee penilaiannya harus dilakukan secara ee terbuka dan transparan. Yang kedua, saya kira sekarang ini karena ini DPRD sudah berperan aktif, saya kira bolanya sekarang ada di DPRD. Nah, tinggal bagaimana DPRD ini menggunakan ya ee apa istilahnya momen ini untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi daerah terutama adalah ee bupati ya, kabupaten itu dan juga perangkat daerah lainnya. Karena begini, di era kita sudah tidak baik secara ekonomi, kita membutuhkan yang namanya kesolitan. Namanya tras kepada lembaga publik, trust kepada DPRD-nya, tras kepada bupatinya. Dan saya kira tras ini adalah kunci untuk kita mengatasi persoalan yang ada sekarang. Bahkan untuk kita menjadi Bank Indonesia yang lebih besar dan lebih bangkit lagi. Saya kira ini catatan dari saya, Pak. Iya. Nah, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh. Tapi kalau kita melihat demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada hari ini, kita tahu ee gejolaknya luar biasa, eskalasinya juga luar biasa, tapi ini memang pure sepenuhnya dari warga keseluruhan warga Pati begitu ya. Karena yang kita tahu kabarnya juga warga Pati dari berbagai daerah kemudian juga datang begitu ya sampai dengan hari ini atau memang masih ada blok-blok lain Pak Teguh ataupun blok-blok lain ini maksudnya adalah ee pihak-pihak yang juga masih mendukung dari Bupati Sudewo. Peguh. Ee saya rasa Pilkada selesai dan Pilkada selesai selesai Pilkada Pati selesai dan kita sudah mendapatkan bupati dan menurut saya pertandingan pilkada juga sudah selesai. Terkait dengan masa yang hadir jujur masa ini karena dapat undangan undangan dari Pak Bupati 50 orang pun tidak ada masalah. Nah, yang namanya undangan itu kan mereka bawa anak, bawa istri, bawa keluarga sehingga melebihi 50 yang hadir, Mbak. Bahkan terjadi keos tadi yang cukup luar biasanya, Mbak. Iya. Nah, jadi tapi Pak Ahmad kalau kemudian kita tahu desakan mundur ee tidak direspon kemudian kalau kita melihat juga em hak angket begitu ya ini ketika memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat, menurut Anda apa potensinya? apa konsekuensinya ataupun resiko jangka panjang yang akan terjadi di Pati, Pak Ahmad? Bisa saja misalkan ee Bupati Sudewo mampu meyakinkan elit ya untuk melakukan rekonsiliasi, tetapi rakyat tidak dipuaskan karena kebijakan-kebijakan lain yang menurut rakyat tidak sesuai itu belum dikoreksi. Nah, ini akan jadi persoalan antara rakyat publik dengan elitnya karena ketidakpercayaan ini sudah begitu membesar. Nah, saya kira konsernya adalah sekarangah bagaimana mengembalikan supaya masyarakat Pati ini percaya di level kepemimpinan eksekutifnya yang dibantu juga di level legislatifnya. Saya kira membangun kepercayaan itu harus dengan ketulusan ya kan. Bisa saja misalkan elit di daerah ini ketemu antara bupati dengan teman-teman elit di DPRD misalkan ketemu dan kemudian ada satu deal-deal yang mungkin mungkin tidak mengetahui secara detail permainan belakang. permainan belakang. Tapi publik juga akan melihat karena ketidakpercayaan ini kan triggernya akan menjadi karena kebijakan yang tidak ee sesuai dengan kondisi mereka, kondisi ekonomi mereka yang membebankan mereka. Nah, saya kira adalah kunci dari ini semua bagaimana teman-teman di eksekutif di level bupati ataupun di level legislatif itu sama-sama mencari akar masalahnya. Akan masalahnya saya kira tidak cukup selesai misalkan dengan melakukan ee apa yang disebut dengan transisi atau transformasi dari leadership, tetapi persoalannya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan itu langsung diadress oleh para elit karena para elit ini kan dibiayai oleh masyarakat oleh pajak dan saya kira ini yang menjadi konsernya harusnya apa yang menjadi keluhan mereka. Kalau mereka tentunya kaitan dengan ekonomi ee ee daya beli masyarakat yang turun kemudian ee pengangguran yang makin meningkat. Nah, bagaimana ee para elit di daerah ini bersama-sama mengatasi persoalan ini? Saya kira ini sekarang ini memang ee masyarakat distrasnya kepada eksekutif, kepada bupati dan ini bisa menjadi menurut saya ya ee satu ee kesempatan emas untuk teman-teman di legislatif untuk mengambil satu tindakan yang sangat-sangat berpihak kepada masyarakat. Jadi bukan hanya momentum politiknya yang diambil, tetapi semangat dari protes ini adalah perbaikan. Heeh. demi kesejahteraan mereka. Saya kira kita harus menangkap esensinya ke situ, e, Mbak. Oke, jangan sampai semangatnya bergeser, Pak Tengku boleh langsung saja menyambut tadi jawaban dari Pak Ahmad. Silakan. Ee kami menyambut baik ee sehingga kami bersempat untuk melakukan rapat pansus dan kami juga tadi sampaikan kepada masyarakat bahwa rapat Pus ini akan terbuka. Kami tidak ada yang mau ditutupi. Proses ini berjalan sebagaimana mestinya pasus berjalan. kami tidak mau ada ee gesekan lagi di masyarakat. Sekali lagi kami tidak melukai hati masyarakat. Iya. Ee Pak Ahmad eh Pak Teguh maksud kami tapi ini kalau secara teknisnya artinya kan membutuhkan waktu. Anda juga sampaikan bahwa masyarakat juga menanti-nantikan begitu ya hasil dari pansus hak angket ini. Nah ee targetnya sebetulnya kalau dari DPRD sendiri apakah ee kemudian sudah dicanangkan juga Pak Teguh? target ee waktu kami tidak bisa. Kami tetap berjalan sesuai dengan ee apa yang kita dapat dius apakah nanti kami membutuhkan waktu panjang atau pendek. Tapi pas kami memastikan kami akan bekerja ekstra mulai besok sudah mulai jalan. Bahkan Pak Ketua DPR kami memesan kalau butuh malam hari kita bisa rapat malam hari, Mas. Tidak usah ragu-ragu. Nah, Pak Teguh, jika ee Pansus kemudian menemukan alat bukti yang kuat juga begitu ya, setelah dari penyidikan, dari kebijakan yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh Bupati Pati, pelanggaran-pelanggarannya ada begitu. Langkah konkretnya yang dilakukan ini akan langsung menuju proses pemakzulan. Artinya nanti posisi ataupun kursi dari Bupati Pati ini langsung akan digantikan oleh Wakil Bupati Pati. Begitu Risma Adicandra. Betul seperti itu, Pak Teguh. Kalau itu kami belum sampai sejauh itu ya, Mbak. Kami hanya fokus kaitan pasus dulu. Kalau memang ada temuan kita sampaikan di paripurna. Nanti di paripurna juga akan diputuskan ee apa yang jadi wewenang DPR. Kita berseru ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung nanti selanjutnya kita serahkan ke Mahkamah Agung yang berjalan. Oke. Prosesnya masih sangat panjang sekali. Lantas terakhir kalau Pak Ahmad ee kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan begitu ya ke masyarakat agar kemudian masyarakat juga memahami bahwa aksi ini betul-betul ee ee tidak ditunggangi begitu ya. Tidak ada kepentingan politik lain seperti yang disampaikan juga oleh Pak Teguh begitu untuk kemudian juga tidak memecah belah begitu ya. Sehingga memang tujuannya tetap dapat tercapai. Pak Ahmad ya. Saya kira ee publik sudah semakin dewasa ya dengan berasnya informasi. Jadi apa yang menjadi tuntunan publiknya sebenarnya sederhana. mereka mau mencapai satu kemakmuran bersama dengan kontribusi dengan usaha yang aktif dari pemerintahnya. Dan saya kira ee apa yang terjadi di Pati ini sebenarnya adalah masih kategori wajar karena demonya adalah tidak rusuh kan dalam arti tidak ada yang namanya kerusakan-kerusakan yang sifatnya berartilah begitu ya. Dan saya kira ini adah satu proses demokrasi yang bagus ya yang ada di daerah dan saya kira yang perlu dikembangkan terus bahwa masyarakat kita ini harus lebih peduli terhadap kebijakan publik yang diputuskan untuk diri mereka dan ini jadi juga pelajaran buat elit terutama para bupati ya di seluruh Indonesia saya kira berhati-hatilah dalam mengambil satu keputusan apalagi keputusan itu langsung menyangkut pajak yang kaitannya dengan ekonomi masyarakat. Alangkah baiknya ya sebelum kita bicara peningkatan PAD yang memang dibutuhkan oleh daerah ya kita melakukan yang terlebih dahulu apa yang disebut dengan mendekati raket. Apa si masalahnya? Kalau seandainya PAD kita memang somehow adalah terbatas ya kita enggak bolehlah saya kira dengan melihat kondisi masyarakat sekarang untuk penaikan pajak begitu ekstrem mungkin bisa dilakukan dengan cara memutar kita punya pengeluaran belanja daerah jangan-jangan belanja daerah ini banyak yang bisa kita efisiensikan sehingga dengan hasil efisiensi ini ya kita bisa ada dana yang kemudian kita gunakan untuk yang namanya program pembangunan ataupun merealisasikan janji-janji kampanye dari para pemimpin daerah tersebut. Saya kira harusnya begitu modelnya. Pendekatan pertama ini kan katakan ini baru kan 8 bulan, 6 bulan jalan 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan begitu. Ini harusnya pendekatannya begitu. Jangan menggunakan pendekatan haji mumpung sedang berkuasa bisa menetapkan apapun ditetapkanlah sesuatu yang membankan rakyat. Dan saya kira rakyat setiap saat bisa merespon apapun kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Saya kira rakyat bisa merespon dengan cara-cara yang konstitusional tentunya yang damai. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Dipati dengan adanya satu gerakan masyarakat yang besar juga pas akhirnya didengar oleh ee elitnya dan elitnya kan kemudian juga sudah merevisi ee perubahan tidak di dinaikkan 250. Baik. Oke. Oke. Baik. Kalau begitu kita berikan juga kesempatan bagi DPRD untuk bekerja karena mulanya saat ini sudah ada di DPRD begitu untuk kemudian bisa mentaskan ee dari aspirasi masyarakat yang sudah disalurkan. Kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan dan juga waktunya ee Bapak-bapak sekalian, Pak Ahmad dan juga Pak Teguh. Salam sehat selalu. Salam sehat Mbak. Asalamualaikum. Sehat, Pak. Waalaikums
DPRD Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna pada Rabu (13/8/2025) siang, sebagai respons atas gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan warga. Dalam sidang ini, DPRD resmi menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Pati, H. Sudewo.
Anggota DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menjelaskan aksi massa terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, di mana ribuan warga mendatangi Gedung DPRD dan memaksa digelarnya rapat paripurna. Menurutnya, hampir semua fraksi hadir dan menyetujui penggunaan hak angket, termasuk Fraksi Partai Gerindra—partai pengusung Bupati Sudewo pada Pilkada lalu.
Keputusan bulat dari seluruh fraksi ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait berbagai persoalan di Kabupaten Pati. Pembentukan pansus hak angket ini membuka jalan konstitusional bagi DPRD untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Bupati Pati dan menjadi tahap awal menuju kemungkinan pemakzulan.
#bupatisudewo #pemakzulan #hakangket #rapatparipurna