Pansus Beberkan Temuan Baru Soal Kebijakan Kontroversial Bupati Sudewo, Hasil Ditunggu Warga Pati!
Jadi contoh tadi masalah ee karyawan rumah sakit yang itu ya. Jadi secara secara moral atau etika saja seb eh masalah kenaikan PBB 250% itu kami DPR gak pernah diajak bicara. Fakta baru terungkap dalam sidang pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Jawa Tengah. di Pansus terungkap ratusan karyawan RSUD Suwondopati dipecat tidak sesuai prosedur. Mereka menangis saat memberikan keterangan. Kami sudah sampaikan semua ke panjenengan. Mohon mohon Bapak I saya dengan kepemimpinan P sekarang pansus hak hangket pemakzulan Bupati Pati mulai memproses tuntutan masyarakat. Hari ini Pansus meminta keterangan beberapa mantan karyawan RSUD Suwondo. Mantan karyawan RSUD mengungkap mereka dipecat dengan alasan yang mengada-ada. Salah satu mantan karyawan mengaku dipecat karena diisukan menerima suap dalam penerimaan karyawan baru. Kuasa hukum mantan karyawan RSUD Suwondo menilai pihak yang melempar isu suap adalah Bupati Sudewo sendiri. sudah sampaikan semua harus dipekerjakan pendakwondo. Oke. Untuk yang ee tadi kan sempat diintimidasi ya, Bu ya, di tempat kerja yang baru sehingga tidak di pekerjaan itu gimana itu Bu? Berarti sampai sekarang jenengan sama sekali tidak bekerja. Saya sampai sekarang sudah gak kembali ke sana. Yang dividasi yang ada saya enggak berani enggak berani ngomongkan di sini ya. Masih ditutup. Maaf ya. Kita sering mendengar Bupati Patin mengatakan selain alasan efisiensi, alasannya adalah kawan-kawan ini masuk dengan menyuap, terindikasi menyuap. Sayangnya indikasi itu adalah hanyalah wacana yang dilempar kepada publik tanpa dibarengi dengan alat bukti atau upaya dari bupati untuk mengungkap bagaimana indikasi kawan-kawan BRS MUD yang sudah dikeluarkan ini itu menyuap. Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Teguh Bandang Waluyo mengaku kaget setelah mendengar berbagai keterangan mantan karyawan RSUD Suwondo. Ketua Pansus menyebut ternyata banyak persoalan kebijakan dan pernyataan yang seharusnya tidak pantas diucapkan seorang bupati. ini saya masih bodoh data pendukung keterangan teman-teman Wondo kami terima ee banyak hal yang menjadi catatan kami. Bahkan sampai ini kami kaget ada beberapa persoalan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tadi disampaikan juga ee keterangan Pak Bupati yang di TikTok atau di video atau di teman-teman media mengatakan kalau teman-teman ini masuknya tidak pakai tes. Teman-teman ini masuknya tidak ee pakai prosedur yang benar. Ternyata ada yang benar, ada posisi yang benar. I. Lalu bagaimana dari hasil sidang pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati hari ini sudah bergabung bersama kami dengan Wakil Ketua Pansus Pemaksulan Bupati Pati Joni Kurnianto. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore Pak Joni. Iya. Apa temuan baru pansus Pak hari ini? Jadi hari ini kita tadi pagi itu baru ketemu dengan ee tim ahli ya, tenaga ahli yang dari akademisi Mas Junaidi dari Wakil Rektor UNS ya Solo. Nah, itu memang ee apa kita menggali apa sih sebaiknya untuk ee pansus angket itu Mbak. Jadi sampai hari ini kita sudah memanggil contohnya tadi kita sudah memanggil para apa perwakilan dari ee apa namanya pegawai RSUD yang diputus kerjakan. He. Ee ada yang 20 tahun, ada yang sudah 15 tahun, ada yang 18 tahun nanti sudah ketemu kita perwakilan lima orang. Kemudian juga kita habis itu kita panggil dari manajemen rumah sakit. Kemudian juga kita panggil Badan Pembegawaian di di daerah Pati. Kemudian juga tadi terakhir kita manggil ASEN 1 beserta ee beberapa bagian hukum juga. hari kita panggil di ee apa ee di daerah deati yang apa pejabat-pejabat Dipati yang berhubungan dengan itu. Oke. Jadi ini ee pemanggilan untuk pejabat-pejabat ee bupati atau mungkin mantan-mantan ya ee mantan-mantan ee pegawai begitu. Apakah ini untuk memang mendalami sebenarnya bagaimana ee perilaku dari Pak Bupati Pati sendiri atau memang apa yang konsernnya, Pak? Iya. Jadi gini Mas, jadi begini Mbak. Jadi setelah dari ahli itu jadi menyampaikan bahwa kita itu di pansa angket itu adalah mencari data dan mencari bukti selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya yang nanti akan kita serahkan ke pimpinan DPRD melalui rapat paripurna DPRD yang hasilnya akan kita berikan ke MA. nanti MA yang akan memutuskan dan juga akan memberikan ke Mendagri dan Presiden. Tetapi memang MA itu tidak menyidangkan, tapi yang sidangnya ya di rapat langsung sini, Mbak. Jadi kita betul-betul ee mencari data selengkap-lengkapnya gitu, Mbak. Berarti artinya temuan-temuan yang sedang dicari oleh tim ee Anda ini adalah bukan hanya berkaitan dengan kenaikan 250% PBB ya, tetapi juga sekecil apapun bukti ini sedang dikumpulkan oleh DPRD. Iya. Ini, Pak. Jadi kami kan istilahnya kan kami diminta oleh pendemo itu kan masyarakat Pati itu kan ingin 22 tuntutan oke yang di yang dikerintangkan ke kita. Nah 22 tuntutan sudah kita sharing itu total itu 12 tuntutan. 12 tuntutan. Nah itu yang kita cari yang kita cari data dan buktinya ya itu Pak panggil ya seperti pengadilan. Jadi fungsi fungsi pansus hak angket itu seperti pengadilan Mbak. Hm. Dari hak angket sendiri apakah juga nanti akan dipanggil bupati patinya sendiri? Ya, bisanya di kan bergulir, Pak. Nanti kan bergulir nanti tuntutan dari ee teman-teman dan juga nanti diarahkan oleh tim ahli dari kita nanti kan sudah memanggil tenaga ahli yang dari akademisi, nanti juga ada tenaga ahli dari sisi hukum pemerintahan, hukum tata negara nanti akan memberikan masukan kepada kami, Mbak. Hm. Nah, biasanya nanti untuk e hasil dari hak angketnya sendiri berupa misalnya ee pada saat ee anggota DPR ee merespon atau dari temuan-temuan tersebut yang nanti akan dikaji oleh ahli dan juga saksi. Jadi ee temuan-temuan yang kita dapat itu yang mengaji ya kita tim pansusah angket. Nah, tenaga ahli itu hanya memberikan ee masukan, Mbak. Memberikan ini har jalurnya yang benar ini, yang benar, ini yang benar, ini salah gitu, Mbak. Oke. Lalu ee targetnya sendiri untuk ee kesimpulan dari pemakzulan Bupati Pati kapan Pak Joni? Targetnya kalau menurut Tatib kan itu sebetulnya Pak maksimal 60 hari atau 2 bulan. Tapi kami ini berusaha secepat mungkin. Kami ini maraton karena memang ee tuntutan dari marga masyarakat. Jadi kita maraton pagi, siang, sore, bahkan malam pun ini pun kita baru selesai ini setelah dari pagi dan ee tapi rencana besok itu betul libur karena apa ada acara kenegaraan sampai hari Senin juga libur bersama nanti baru Selasa kita mulai lagi. Hm. Pak Joni, tapi dari tadi Anda bertemu ee tadi pagi kemudian ee apa namanya? Ada mantan karyawan yang datang dan kemudian Anda bertanya begitu. Sebenarnya apa sih temuan-temuan sementara dari Bu Pati-pati? yang Anda ee kemudian saat ini sedang telaah ya. Jadi contoh tadi masalah ee karyawan rumah sakit yang itu ya. Jadi secara secara moral atau etika saja sebetulnya kalau karyawan sudah kerja 20 tahun apalagi kemarin mengalami yang membantu kita di masalah COVID terus dilepas dengan begitu saja tanpa alasan jas dan juga melalui tes yang betul-betul nilainya juga tidak tahu tapi disebutkan bahwa dia gagal atau tidak lolos. itu meang betul-betul ya ya kita ya gimana ya secara moral ya salah ya kan gitu loh jadi tidak ada juga pesangon segala macam jadi ada 220 orang ini Mbak jadi memang memang suatu apa ya ee hal yang yang enggak benar ini kelihatannya seperti itu. H oke Pak ee Pak Joni kan ada tuntutan dari warga sebenarnya tolak ukur dari pemangsulan ee seorang bupati atau seorang kepala daerah ini seperti apa sih Pak Joni? Jadi tolak ukurnya nanti adalah ee kelihatan. Jadi intinya adalah satu. Jadi Pak Bupati ini melanggar sumpah janjinya gak pada saat kemarin ee dia melakukan sumpah janji sebagai bupati gitu gitu aja. Kalau dia kelihatannya sudah melanggar itu melanggarnya melanggarnya seperti apa yang kemudian kemudian ini terbukti administratif kan bisa sisi administratif Mbak sisi juga bisa sisi moralnya sisi jadi banyak macam kan Mbak itu. Nah itu makanya kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya. He seperti itu, Mbak. Jadi satu contoh lagi adalah mungkin mutasi karyawan, mutasi ee kepala dinas atau mutasi PNS yang mungkin mungkin tidak benar ya. tadi sudah sudah mulai disinggung-singgung itu tadi mutasi-mutasi yang bahkan ada yang dobble rangkap jabatan cukup banyak ini. Oh itu juga di telaraa ya? Celaah juga itu juga termasuk tuntutan dari dari pendemo juga Mbak. Oh, oke. Pak Joni selama ee hak angket bergulir apakah juga diperbolehkan atau memang tidak diperbolehkan atau tidak ketika ada perwakilan dari masyarakat untuk bisa melihat atau menyaksikan langsung jalan yang angket atau memang ini internal? Ya, bukan bukan memang niat kami tim ee tim pansus hak angket DPRD Pati ini kita buat transparan. Jadi kita mengundang pendemo masyarakat bahkan persua persilakan dibuat dilihat secara apa live streaming monggo. Jadi jangan sampai juga anggota ini juga masuk angin. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang ke kami. Padahal kami itu niatnya betul-betul pengin ya sesuai dengan permintaan mendemo ke masyarakat. Pak Joni, kalau kita melihat juga Pak Bupati kemarin ini sudah membatalkan ee kenaikan PBB 250%. Apakah ini sebenarnya akan menjadi pertimbangan buat anggota DPRD kah? Ee ya bisa jadi tapi kan ini Mbak kita melihatkan prosesnya karena terus terang ee masalah kenaikan PBB 250% itu kami DPR gak pernah diajak bicara. Oke. Di komunisi gak ada komunikasi ke kamu. Hm. Oke. Dan kalau untuk pemanggilan dari Bupati Pati sendiri kapan, Pak Joni? Ee belum tahu, Mbak. Nanti nanti yang jelas tuh kami setiap kali rapat ini kan nanti ada empat session. Jam kali session berhenti selesai kita melakukan rapat internal. Rapat internal kita diskusi mana sih yang benar, mana salah sih, mana yang harus kita lakukan. Nah, itu baru kita anu Mbak Ini belum sementara belum, Mbak. Belum. Oke, Pak Joni ini kan ee Pak Bupati masih tetap menjabat sebagai ee Bupati Pati ya, Pak ya. ini dengan ee hak angket yang sedang bergulir, bagaimana jalannya roda pemerintahan daerah Pati? Ee ya kami berusaha berusaha Pansus ini memang betul-betul independen. Independennya memang betul-betul harus kita ee jaga betul sehingga kalau tetap urusan pemerintahan mungkin ada perwakilan ada undangan dari PMKP ya biar jalan Pak biar berjalan sebagaimana mestinya. Tapi yang jelas kami sudah bertekadus angkatnya harus independen dan memang transparan dan juga harus ee secepatnya sehingga biar masalah-masalahnya selesai sehingga kita jalan normal lagi, Mbak. Oke. Dan ee untuk dari anggota DPRD sendiri bagaimana caranya juga meyakinkan bahwa ya ada tuntutan dari warga kekesalan. Kemudian juga tapi bagaimana juga dalam ini juga betul-betul dilihat ee apa-apa saja temuan-temuan yang akhirnya ini ee memfinalisasikan pemaksulan seorang bupati. Bagaimana caranya itu bisa melihat transparan dan juga memang ee terbuka begitu, Pak? Ya, kalau sekarang kan banyak PR yang memuat ya. Terus juga wartawan wartawan-wartawan lokal tuh live TikTok, Mbak. Sudah kelihatan, Mbak. Itu itu kelihatan. Jadi nanti bisa dilihatkan anggota dewan dari fraksi apa yang gak hadir. Oke. Apa yang gak bertanya apa gimana kelihatan semua, Mbak. itu tuh itu nanti ee Mbak bisa lihat nanti komentar-komentarnya tuh lucu-lucu. Tapi ya gak apa-apa harus itu harus seperti itu. Oke, Pak Joni. Jadi penegasan saja ketika nanti sudah ada hasilnya nanti bahwa ee hasilnya ini akan dibawa atau diserahkan kepada Mahkamah Agung ya. Iya. Nanti setelah kami laporkan ke pimpinan dewan terus nanti di dalam rapat paripurna laporan rapat paripurna nanti begitu itu langsung kirim ke mahkamah aku. Itu kalau terbukti ya, Pak? Gimana itu? Kemudian kalau terbukti ya dan kemudian I e kalau misalnya ya pokoknya hasilnya kita serahkan sama hasilnya hak angket itu. Hmm. Oke. Kemudian juga ada tuntutan-tuntutan lain ee Pak Joni. Selama berjalannya HK angket dari warga apakah warga juga akan menyatakan bahwa akan tetap misalnya untuk bersuara untuk ya yang penting gini. Kalau belum bagi mereka sih ayo Pak seceepatnya Pak cepatnya. Tapi memang kita harus proses dan hati-hati, Mbak. Jangan sampai nanti dalam prosesnya kita salah. Kita juga nanti menyerahkan ke MA juga nanti ee juga disalahkan juga. Nanti percuma kalau kita buru-buru terus tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Itu juga percuma, Pak. H. Nah, itu tadi balik lagi ke pertanyaan saya adalah bagaimana caranya juga meyakinkan iya ada tuntutan dari warga tapi satu sisi juga akan ada mekanisme yang memang harus dijalankan dalam hak angket ini untuk pemakzuran seorang kepala daerah Pak Joni. Iya. Makanya kami adakan terbuka Mbak US bisa meliput siapapun bisa melihat bisa meliput bisa live TikTok silakan sudah itu bisa kelihatan Mbak ya. Kita mengajari masyarakat bahwa ini loh dewan itu gak selamanya jelek. Jadi kita nih betul-betul kerja seperti ini gitu, Mbak. Biarpun yang komentarnya lucu-lucu, wah Dewan ini kok diam aja, mulut aja, macam-macam ya. Tapi ya kita gak maaf biasa itu. Oke. Dalam ee hak angket apakah juga akan misalnya ee memanggil mungkin atau meminta pendapat dari pihak Kementerian Dalam Negeri, Pak Joni? Bisa saja, Mbak. Bisa saja. seperti nanti rencana kita juga memanggil ada beberapa yang dari pusat bisa dan nanti pun juga kami lagi mempelajari kami akan memanggil ahli yang jadi dari pusat dan memang itu orang terkenal nanti. Tapi belum saya sebutkan di nanti biar ini untuk menjadi ahli saksi atau apa tim ahli tim ahli yang memang betul-betulnya punya kemampuan tentang hukum tata negara gitu. Oke. Eh, Pak e Joni ini kan Bupati Pati, Pak Sudewo. Ini merupakan ee karir dari partai politik ya, Partai Gerinda. Apakah kemudian juga ini bagaimana ee kemudian di internal di gejollek DPRD sendiri yang punya kadernya dari Gerinda? Seperti apa Pak Joni? Jadi seperti kemarin pada saat Rapit paripurna pembentukan ee pansusa angker kita semua ee kalau enggak salah delan fraksi utuh itu termasuk Grindra ikut mendukung diadakannya hak angket itu Mbak. Jadi semuanya mendukung termasuk. Oke. Kalau untuk besok adakah pemanggilan lagi saksi atau mungkin ahli? nanti libur besok libur sampai Senin nanti Selasa mulai lagi. Ada nanti kita panggil lagi. Oh, jadi berarti besok ada jeda untuk 17 Agustus sampai Selasa depan lagi. Iya, siap, Mbak. Selasa depan, Pak Joni rencananya akan memanggil rencana memanggil yang kita mendalami lagi bidang rumah sakit sama nanti yang masalah PBB juga yang kemarin masalah PPB yang ramai itu kita panggil nanti prosesnya seperti apa. He kita coba kita lebih dalami. Oke. Ee Pak Joni. Tapi kalau menurut ee dari pandangan Bapak sendiri sebenarnya aksi e warga ini adalah buntut ya atau pada saat klimaksnya adalah ini buntut dari kekecewaan ya ee mereka terhadap bupatinya sendiri yang mereka pilih waktu Pilkada kemarin. Sebenarnya kalau dari Pak Joni sendiri melihatnya bagaimana sih Pak? Ya, kalau saya melihat saya selama 4 periode jadi DPR Pati, saya tuh memang memang kemarin itu hal yang luar biasa sekali. Karena gini, warga masyarakat itu urunan loh, Mbak. Nyumbang-nyumbang bahkan tukang becak, tukang ojek, tukang petani. Sampai saya ke pasar ya. Orang pasar bilang, “Pak, besok paso libur loh, Pak. Loh, ke mana? Ada yang bilang demo, ada yang bilang buat nasi bungkus untuk pendemo. Saya heran toko-toko pada tutup semua, perusahaan juga pada ditutup semua. Padahal ikut pengin ikut demo. Hm. Itu loh, Mbak. Jadi ini benar-benar warga. Tapi kalau nanti kalau ternyata memang betul ada ee partai politik yang menunggangi istilahnya pasti gak seramai itu, Mbak. Ini murni warga, Mbak. Murni warga. Oke. Dan artinya nanti ini juga masih terus bergulir ya, karena tadi ada waktu untuk kemudian ee menggunakan hak angketnya ya anggota DPRD untuk kasus e pemakzulan Bupati Pati. Terima kasih Wakil Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati Joni Mbak Mat.
KOMPAS.TV – Pansus Beberkan Temuan Baru Soal Kebijakan Kontroversial Bupati Sudewo, Hasil Ditunggu Warga Pati!
#sudewo #pemakzulan #bupatipati #dprd #pati #jawatengah #breakingnews #pajaknaik #kontroversial #polemik
Sahabat Kompas TV Jawa Timur jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kompas TV Jawa Timur, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.
Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live.