Blak Blakan! “Kalau Sudewo Masih Jadi Bupati, Pati Akan Rusuh!”
Pansus angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo masih berlangsung. Lalu bagaimana warga Pati menanggapi pengkajian yang dilakukan tim Pansus DPRD Kabupaten Pati? Kita telah terhubung dengan warga Pati yang merupakan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Bapak Supriono dan juga pengamat politik Universitas Diponegoro Bapak Teguh Jono. Dan kami juga sudah mengundang pihak DPRD Depati dan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk membahas pansus pemakzulan ini. Namun belum ada yang bersedia bergabung dalam diskusi petang kali ini. Selamat petang Pak Teguh dan juga Pak Supriono. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Selamat pangak, Mas. Ya, saya ke Pak Supriono terlebih dahulu. Pak Supriono ini bahwa Bupati Pati Sudewo menyatakan bahwa ia secara tegas menolak untuk mundur. Lalu tanggapan Anda sebagai salah satu pengunjuk rasa kemarin juga ee melakukan demo seperti apa tanggapan Anda dan juga kawan-kawan aliansi? Ya, itu kan haknya Bapak Bapak Bupati Sudwo. Target target kita tanggal 13 Agustus itu kan satu Bapak Sudewo untuk menandatangani surat pengunduran diri. Kalau itu tidak terlaksana nanti kita yang yang kedua kita akan merasa ke gedung DPR untuk menuntut DPR mengusulkan hak angket. Dan alhamdulillah kemarin ee usulan hak angkat dari ha usulan hak angkat dari Aliansi Masyarakat Pati dipenuhi oleh DPR Kabupaten Pati. He. Artinya Anda akan mengikuti dan juga terus mengawasi proses pansus yang tengah berjalan di DPRD saat ini. Iya. He. Tadi pagi pansus H angket mengundang karyawan pabrik eh maaf. Tadi pagi Pansus H angkat DPR Kabupaten Pati mengundang karyawan Rumah Sakit Swondo yang dipecat secara sepihak oleh Bapak Bupati. He yang jumlahnya sekitar 200 orang lebih. Hm. Koreksi bila saya salah. Ada 27 tuntutan dari ee Aliansi Masyarakat Pati. Untuk saat ini ada 12 kebijakan yang saat ini tengah diuji di Pansu. Seperti apa tanggapan Anda? Kalau itu yang tahu kuasa hukum saya, Pak. He he. Oke. Baik, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh ini melihat bahwa modal sosial politik dan juga ketidakpercayaan publik terhadap Bupati Pati Sudeo ini semakin mengemuka dan seperti apa Anda melihat bahwa ini tekanannya ada horizontal dan juga vertikal. vertikal dari ee DPRD yang tengah melakukan pansus dan juga horizontal dari masyarakat. H ee harus dilihat dalam dua ee ee paradigma ya. He. Jadi yang pertama ee dari perspektif politik bahwa sudah terjadi aspirasi masyarakat, terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepimpinan bupati yang diawali dari ee berbagai macam ee masalah yang pemicunya waktu itu adalah kenaikan PBB P2 hingga 25% 250% I kemudian itu merempet ke mana-mana sampai sekarang juga soal ee rumah sakit dan sebagainya. I itu satu sisi. Sisi yang kedua adalah negara demokrasi itu kan selalu mengedepankan ee proses hukum, negara hukum. Jadi memang tadi disampaikan ee Mas Priono dan kawan-kawan, tekanan-tekanan yang dilakukan publik itu harus prosedural dan berbasis kepada ee norma-norma hukum. Karena kalau kemudian tidak prosedural, kemudian tidak berbasis norma hukum, maka tidak akan ada kekuatan hukum yang bisa dilakukan untuk memaksa seseorang. Termasuk tadi misalnya dikatakan ketika misalnya bupati diminta untuk mengunjukkan diri ternyata beliau tidak bersedia, itu tentunya hak beliau sebagai seorang warga negara. Nah, kemudian bergeser prosesnya memang kemudian kepada tahapan-tahapan di dalam impeachment. Di dalam teori dan praktik impeachment memang langkahnya jelas. Impen dilakukan paling tidak ada lima tahap memang panjang ya. Impisment pertama adalah pengusulan oleh DPRD. Pengusulannya tadi melalui hak angket. Hak angket. Kemudian DPRD membentuk pansus. Kemudian pansus itu nanti melakukan pemeriksaan. Nah, jadi sekarang ini sebetulnya kalau dilihat dari aspek tahapan itu sekarang masih di tahapan ee kedua ya. Tahapan pertama. Tahapan pertama kan pengusulan sudah diusulkan, sudah diproses. Tahapan yang kedua sekarang ini adalah pemeriksaan. Nah, saya lihat DPRD juga bertindak hati-hati supaya tidak cacat hukum. Karena kalau ini cacat hukum kemudian digugat di pengadilan itu bisa lebih berkepanjangan. Oke, kami putarkan kembali terkait dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad merespon soal tuntutan mundur Bupati Sudewo yang juga merupakan kader Partai Gerindra setelah pernyataan kontroversialnya menaikkan pajak bagi warga Pati hingga 250%. Dasco menyatakan akan menghormati proses dan mekanisme yang saat ini tengah berjalan. Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh ee DPRD Pati dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita ee akan monitor perkembangannya demikian. Gimana ke Bupati? Ada sanksi atau peringatan? Ya, itu belum dibicarakan ya. Nanti kita akan lakukan evaluasi-evaluasi secara menyeluruh. Demikian ya. Saya sambung lagi ke Pak Teguh. Pak Teguh tadi melihat bahwa ketidakpercayaan bahwa adanya bahwa ee tidak adanya ketidakpercayaan dan juga runtuhnya kepercayaan ini juga berjalannya pemerintahan saat ini seperti apa? Karena masyarakat sudah tidak mengakui bahkan juga meminta mundur. Lalu seperti apa? Apakah proses pansus di DPRD harus dipercepat? Pak Teguh. Oke. Baik. Kami akan mencoba ke Pak Supriono terlebih dahulu. Pak Supriono untuk saat ini tadi proses yang Anda telah ikuti di pansus DPRD Pati seperti apa dan juga ee poin-poin apa saja terutama tuntutan dari pihak aliansi masyarakat Pati? Halo. Ya, Pak Supriona. Jadi proses pansus telah berjalan dan apa saja yang telah disampaikan terutama dari pihak aliansi masyarakat Pati terkait dengan tuntutan mundur bagi Bupati Sudewo. Tuntutan aliansi masyarakat Kabupaten Pati tetap mendesak untuk Bapak Sedew untuk segera turun dari jabatannya. Dan tadi ee yang dimai keterangan karyawan rumah karyawan rumah sakit Swondo itu yang hadir sekitar 15 orang ya yang dimintai keterangan tapi hasilnya seperti apa saya tidak tahu karena baru setengah saya pulang yang di lokasi kuasa hukum saya ya proses pansus ini tentu masih panjang Pak Supriono bahwa ada waktu 60 hari itu paling lama dan kemudian nanti juga akan dihas hasil dari pembuktian bila terbukti akan diberikan kepada pihak Mahkamah Agung. Lalu seperti apa bila nantinya proses pembuktian dan juga penetapan bahwa tidak terjadi pemakzulan? Apa tanggapan Anda? Kita sudah sepakat seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pati selama Sudewo masih menjabat bupati di Kabupaten Pati dipastikan Padi akan rusuh terus. Kita akan melakukan asid demo terus. Baik. Baik. ke saya akan ke Pak Tegu. Pak Tugu ini bahwa telah runtuh kepercayaan terhadap bupati. Halo, Pak. Pak ya. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Suprion. Heeh. Karena masal ini bukan terkait masalah kebijakan dan masalah pajak ini. Karena masalah moral. Heem. Heeh. Bapak Bupati Sudewo sudah beberapa kali berbohong kepada masyarakat waktu pencalonan Pilkada. Bapak Bupati menyampaikan untuk pembangunan untuk pembangunan Kabupaten Pati jangan membebankan pajak PBB ataupun retribusi itu sangat membebani masyarakat. Setelah Pak Sudowo dilantik baru beberapa bulan dia menaikkan pajak 250%. Heeh. Tanpa ada pelibatan terhadap masyarakat sendiri ya, Pak ya. Heeh. Setelah ada penolakan dari masyarakat, ramai di media sosial. Bapak Bupati, Bapak Bupati Sudeo berstatmen di media itu provokator, sengkuni dibilang Dasmu setelah itu. Baik saya ke Baik kami tangkap poinnya, Pak. Baik. Ya. Setelah itu bupati juga menetapkan pajak pedagang kaki 5 sebar sebesar Rp300.000 R000 per bulan. I terus gejilah semakin besar. Akhirnya kita membuat aksi demo apa e kita berencana menggaris demo 13 Agustus itu. Oke. Baik. Kami ke Pak Tegu. Pak Teguh ini bahwa ketidakpercayaan sudah cukup tinggi bagi ee dari masyarakat kepada Bupati Pati. Bahkan juga pemakzulan ini merupakan kalau tidak salah bahwa ini merupakan harga mati dari masyarakat, bahwa sudah ada kekecewaan yang begitu tinggi. Lalu bagaimana menjalani pemerintahan untuk saat ini yang juga tentunya belum ada genap setahun dan akhirnya apakah pansus harus digelar lebih cepat agar proses makzulan dan juga kepastian terkait dengan hukum ini terus berjalan? Iya, tadi sudah saya sampaikan ya di awal bahwa dua proses ini berlangsung, proses politik dan proses hukum. proses politik tadi e aspirasi masyarakat mereka yang tidak happy, tidak puas dengan bupati ee mereka melakukan demonstrasi besar-besaran. Itu proses politik. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam sistem demokrasi panglimanya itu bukan ee politik ya, panglimanya adalah hukum. Jadi kalau ada kemudian proses politik seperti ini maka pasti akan kemudian bergerak ke ranah hukum. Maka kemudian tadi ee setelah ini dilakukan e proses demonstrasi kemudian bergerak ke DPRD karena pemerintah pusat, pemerintah provinsi tidak akan menerima proses usulan apapun kalau tidak melalui prosedur hukum. Oleh karena itu kan komentar Mendagri, komentar Gubernur itu komentar yang ee sangat hati-hati supaya kekuatan-kekuatan itu berada di dalam koridor hukum. Jadi, oleh karena itu hari ini sebetulnya kalau kita bicara bolanya ada di mana? Hari ini bolanya ada di DPRD. Jadi sekarang kita beri waktu DPRD untuk melakukan ee penggalian, pemeriksaan terhadap ee pelanggaran-pelanggaran yang di ee apa tuhkan kepada bupati. Nah, DPRD itu memverifikasi itu bisa mengundang kelompok-kelompok yang kemarin berdemonstrasi, bisa mengundang ee apa pegawai, bisa mengandung mengundang pak untuk memastikan itu gitu. Iya. Dan ini persoalan terakhir yang tadi sebut disampaikan oleh Pak Supriono bahwa ada ee sikap yang arogan dari Bupati Sudeo bahwa juga kita melihat apakah ini menjadi fenomena bahwa masyarakat juga menilai bahwa pemimpin yang arogan ini perlu ee sadar bahwa aspirasi masyarakat itu penting dan kita mengetahui bahwa Bupati Pati ini juga mengikuti pembekalan pada saat Februari lalu. Dan seperti apa sebenarnya Anda melihat ee adanya fenomena ini? itu harus diverifikasi ya, Mas. Harus diverifikasi di dalam proses ee di DPRD. DPRD nanti akan mengundang semua orang apakah itu opini, apakah itu pendapat. Karena kalau proses hukum kan harus berbasis fakta. Oke. Untuk berbasis fakta itu maka nanti diuji di semua diundang terus kemudian menyimpulkan, oh ternyata ini e memenuhi syarat untuk diberhentikan maka diproses lebih lanjut. Kalau tidak maka akan seperti apa? Oleh karena itu kan jelas sebetulnya ya dari aspek itu sebetulnya sangat jelas bahwa kalau pemimpin harus ee mendengarkan rakyat kemudian pemimpin harus ee peduli terhadap ee kepentingan saya kira itu standar yang ada di mana-mana gitu. Iya. Dan waktu itu juga pada Februari ee pembekalan terhadap kepala daerah telah dilakukan pada ratusan kepala daerah yang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Baik, kami tangkap e pesannya dan kemudian kita menjadi evaluasi dan juga akan melihat bagaimana proses pansus dan proses hukum yang tengah berjalan di DPRD Pati. Terima kasih Bapak Tegu Yono, pengamat politik Universitas Diponegoro dan juga Bapak Suprono Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah berbagi informasi di Kompas petang. Baik, terima kasih. Yeah.
KOMPAS.TV – Panitia khusus angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, masih berlangsung usai warga Pati menggelar aksi demo pada Rabu (13/08/2025).
Lalu, bagaimana warga Pati menanggapi pengkajian yang dilakukan tim pansus DPRD Kabupaten Pati?
Berikut dialog KompasTV bersama warga Pati yang juga merupakan koordinator demonstrasi, Supriyono, serta analis politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono.
Kompastv juga sudah mengundang pihak DPRD Pati dan anggota DPR Fraksi Gerindra untuk membahas pansus pemakzulan ini, namun belum ada yang bersedia hadir dalam diskusi ini.
#pati #bupatipati #pemakzulan #demo #hakangket