PRABOWO MURKA, Semprot Bupati Pati di Tengah Kerusuhan Demo Warga yang Ingin Lengserkan Sudewo
Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang disuruh ngerahkan. 50.000 orang disuruh ngeron maaf yang saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Jangan sebenar-benar kamu tidak adalah ruang yang memang untuk perjuangan kita bersama. 13 Agustus lalu jantung Kota Pati berubah menjadi lautan manusia. Ribuan orang dari berbagai penjuru berdesakan di alun-alun menyuarakan satu tuntutan yang sama. Bupati Pati Sudewo harus turun dari kursinya. Bagi warga ini bukan sekadar protes. Ini adalah ledakan kemarahan yang dipicu kebijakan yang dianggap menekan dan tak masuk akal. Rencana menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250% menjadi pemicu utama. Seolah menegaskan bahwa suara rakyat tak pernah menjadi prioritas. Namun api amarah itu bukan hanya soal angka di atas kertas. Selama ini sikap Sudewo yang dinilai arogan telah mengikis wibawa kepemimpinannya. Kritik dan aspirasi yang seharusnya ia sambut dengan bijak justru sering ia balas dengan nada menantang. Puncaknya, sebelum kebijakan pajak itu dibatalkan, ia melontarkan pernyataan yang membuat darah rakyat mendidih, meminta 50.000 orang turun ke jalan jika berani dan rakyat menjawab tantangan itu. Mereka datang bukan sekadar untuk dilihat, tapi untuk memperlihatkan bahwa kesabaran mereka telah habis dan bahwa kekuasaan pada akhirnya tetap berada di tangan rakyat. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerak.000 orang saya suruh ngerak. Pada mulanya ribuan warga yang terhimpun dalam masa Aliansi Masyarakat Pati berkumpul di kantor Bupati Pati, Jawa Tengah tepat di tanggal 13 Agustus kemarin. Sebelumnya demo berlangsung dengan tenang, akan tetapi ketika warga merasa tidak kunjung mendapatkan tanggapan padahal sudah meminta baik-baik agar Sudewo mau menemui mereka di luar, masyarakat yang merasa diabaikan mencoba menerobos masuk ke kantor bupati dan gedung DPRD Pati. Masa yang sedang emosi pun terlibat bentrok dengan kepolisian. Masa melemparkan benda-benda yang terdapat di sekitar mereka serta botol-botol air mineral ke arah gedung. Aparat mencoba menghentikannya dengan menyemprotkan meriam air ke arah para demonstran. Aksi saling balas itu terus terjadi. Hingga akhirnya pada pukul 1045 waktu setempat, Masa berhasil masuk ke dalam gedung dewan. Kericuhan semakin menjadi-jadi dan warga meluapkan kekecewaan mereka dengan merusak beberapa pot bunga dan barang-barang di dalam gedung. Selang beberapa hari kemudian, pada pukul 1216, Sudewa akhirnya bersedia keluar menemui masyarakat dengan menaiki mobil yang dikawal oleh kepolisian. Dari dalam mobil yang dijaga ketat, Sudewo muncul dan meminta maaf. Ia juga berjanji akan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi. Namun, warga sudah kadung merasa kecewa. Masa kembali melemparkan botol hingga sendal dan kali ini ke arah Sudewo yang masih berupaya meredam kemarahan warga. Di dekat Sudewo tampak pula seorang ajudan yang berupaya melindungi sang bupati. Dan dikarenakan kondisi yang tidak kondusif, Sudewo pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam gedung bupati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Jauh sebelum demo besar tersebut berlangsung, simbol dari perlawanan dan kemarahan warga Pati sudah ditunjukkan sejak tanggal 1 Agustus lalu. Sebuah bendera hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami yang juga terdapat dalam anime One Piece tampak berkibar dan terpasang di tiang yang sama dengan bendera merah putih yang dipanjangkan di atas sebuah ambulan yang diparkir di bagian barat kantor bupati. Aksi pemasangan bendera One Piece tersebut diprakersai oleh kumpulan masyarakat yang tergabung dalam masyarakat Pati Bersatu. Bersamaan dengan itu, mereka juga tengah melakukan penggalangan dana yang kemudian dipakai dalam aksi protes besar-besaran di 13 Agustus kemarin. Sang koordinator aksi Teguh Istianto menuturkan bahwa pemasangan bendera One Piece merupakan bentuk simbolik atas keresahan masyarakat. Lebih lanjut lagi, ia menegaskan bahwa aksinya dilakukan tanpa ada campur tangan pihak lain. Aksinya itu murni bertujuan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Masa yang hadir pada saat demo berlangsung bisa dibilang benar-benar datang dalam jumlah yang fantastis. Diperkirakan terdapat ribuan orang yang terlibat dalam aksi protes tersebut. Mengapa warga begitu tergerak untuk ikut turun ke jalan? Tampaknya ini bukan hanya protes biasa. Saat secara sepihak pemerintah hendak menerapkan pajak bumi dan bangunan, masyarakat dari Kabupaten Pati, sebuah daerah yang juga dikenal sebagai bumi Minatani yang mana menggantungkan sebagian besar kehidupannya kepada tanah dan pertanian merasa sangat terpukul. Atas dasar itulah masyarakat yang jumlahnya ribuan pun kompak bergerak berbondong-bondong untuk ikut serta dalam aksi protes terhadap Bupati Sudewo. Dan tidak hanya sampai di situ saja, donasi yang terkumpul untuk kepentingan demo betul-betul luar biasa. Donasi tersebut terdiri dari berbagai jenis keperluan seperti air mineral, snack, dan bahkan para ibu-ibu yang tidak ikut serta berdemo ke jalan, tapi ikut membantu membungkus makanan dengan sukarela. Menariknya, setelah ditelusuri, para pendemo yang bergelar aksi di alun-alun Kota Pati dan sekitarnya ternyata bukan hanya berasal dari Kota Pati saja, melainkan ada pula yang datang dari beberapa daerah lainnya seperti ada yang berasal dari Semarang, Kalimantan, Bogor, dan Jakarta. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa seluruh lapisan masyarakat terhubung oleh kepentingan bersama yang sedang diperjuangkan. Tidak peduli dari mana mereka berasal. Sayangnya, aksi demo yang semula diharapkan akan berlangsung damai itu justru diwarnai dengan kericuhan. Saling balas antara pihak kepolisian dan masa aksi itu terus terjadi sehingga puluhan korban luka mulai berjatuhan dan penangkapan terhadap beberapa demonstran juga terus dilakukan. Hal yang kemudian menjadi salah satu yang mengejutkan adalah pihak kepolisian menembakkan gas air mata kepada para pendemo hingga ke rumah-rumah warga. Lalu ditemukan keterangan bahwa gas air mata yang ditembakkan itu telah kadal luarsa. Tentunya karena itu pula suasana menjadi semakin memanas tergendat karena ini adalah ruang yang memang untuk perjuangan kita bersama. Di tengah gelombang aksi protes berskala besar, Bupati Pati Sudewo tampak enggan mundur dari jabatannya. Kepada wartawan yang sempat ia temui, Sudewo mengatakan bahwa ia telah dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis. Maka dari itu, ia tidak bisa berhenti menjabat hanya karena tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Lebih lanjut lagi, ia menegaskan bahwa segala sesuatunya memiliki mekanisme yang harus dijalankan. Sementara itu, sebagai kader dari Partai Gerindra, permasalahan Sudewo ini pun tak luput dari perhatian Sekjen Partai Gerindra, Sugiono. Sugiono telah memberi perintah kepada Sudewa agar ia tidak menambah beban rakyat dan mau menanggapi aspirasi rakyat terlebih dahulu sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Selain itu, Sugiono mengaku bahwa Gerindra ikut memantau aksi protes yang terjadi di Pati. Tanggapan lainnya kemudian datang dari DPRD Pati yang merespon tekanan massa yang semakin meluas. DPRD Pati menggelar sidang paripurna secara mendadak hingga membentuk sebuah panitia khusus pemakzulan bupati. Pembentukan pansus ini rupanya disetujui oleh hampir seluruh fraksi bahkan dari perwakilan Gerindra sendiri. Pimpinan DPRD Pati menyampaikan bahwa setelah adanya pertimbangan mengenai banyaknya masyarakat yang terluka, DPRD Pati sepakat untuk mengambil hak angket dan pembentukan pansus. Pansus yang terbentuk ini pun secara cepat mulai bergerak dan menyoroti berbagai kebijakan Sudewo yang sebelumnya telah ditetapkan dan dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Pansus mulai mengkaji desakan masyarakat yang ingin Sudewo diberhentikan. Tim Pansus yang diketuai oleh Teguh Bandang Waluyo dari PDIP dan wakil ketuanya Joni Kurnianto dari Demokrat mencoba meninjau sejumlah kebijakan Bupati Sudewo dalam kurun waktu 6 bulan menjabat ini yang diduga sebagai pemicu munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat. Misalnya saja nih mengenai kebijakan adanya rotasi jabatan di Pemkap Pati yang tidak jelas hingga ditemukan adanya rangkap jabatan. Selain itu, ada pula masalah mengenai terbitnya surat peringatan ketiga dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN terkait dengan penunjukan Direktur RAA Suwondopati yang baru. Joni Kurnianto mengungkapkan bahwa surat peringatan dari BKN tersebut telah diabaikan oleh Sudewo. Dan dalam permasalahan ini diketahui terdapat 220 pegawai yang diberhentikan secara mendadak. Namun rupanya tidak sampai DPRD saja. Kabar protes yang mendesak Bupati Sudewo untuk mundur telah sampai kepada DPR pusat. Muhammad Toha, anggota Komisi 2 DPR yang berasal dari Fraksi Partai PKB menyampaikan sebuah permintaan kepada pemerintah pusat agar ikut turut tangan untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi di Pati. Ia pun menambahkan bahwa peran pemerintah itu sangat penting dalam memastikan penyelesaian masalah agar dapat berjalan dengan cepat, adil, serta tidak menimbulkan perpecahan. Hei, jangan sebenar-benar kamu takut tidak takut. Nah, melihat masa berjumlah ribuan yang bergerak demi satu tujuan, menggulingkan sosok penguasa yang dinilai telah menyalahi aturan sebagai seorang pemimpin seakan-akan merupakan alarm, sebuah peringatan keras agar para pemegang kekuasaan tidak tenggelam dalam praktik-praktik yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri dan menimbulkan kerugian bagi rakyat yang dipimpinnya. Hal ini sejalan dengan postingan Neneng Rosdiana, seorang petani muda yang sempat viral beberapa waktu lalu karena tulisan-tulisannya yang cenderung bijak dan dekat dengan realita yang dirasakan rakyat khususnya para petani. Kini ia pun kembali menanggapi mengenai yang terjadi di Pati. Menurut Neneng, Pati adalah kunci. Jika rakyat berhasil menurunkan raja kecil dari singgahsananya, maka itu bisa jadi semacam tanda peringatan atau rambu kuning yang berarti agar para pemimpin lebih berhati-hati dalam menjalankan semua kebijakannya. Peristiwa Dipati Pati bisa dikatakan sebuah barometer yang akan menentukan apakah rakyat masih berkuasa. H
13 Agustus lalu, jantung Kota Pati berubah menjadi lautan manusia. Ribuan orang dari berbagai penjuru berdesakan di alun-alun, menyuarakan satu tuntutan yang sama: Bupati Pati, Sudewo, harus turun dari kursinya. Bagi warga, ini bukan sekadar protes—ini adalah ledakan kemarahan yang dipicu kebijakan yang dianggap menekan dan tak masuk akal. Rencana menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250% menjadi pemicu utama, seolah menegaskan bahwa suara rakyat tak pernah menjadi prioritas. Kritik dan aspirasi yang seharusnya ia sambut dengan bijak, justru sering ia balas dengan nada menantang. Puncaknya, sebelum kebijakan pajak itu dibatalkan, ia melontarkan pernyataan yang membuat darah rakyat mendidih, meminta 50 ribu orang turun ke jalan jika berani. Dan rakyat menjawab tantangan itu. Mereka datang, bukan sekadar untuk dilihat, tapi untuk memperlihatkan bahwa kesabaran mereka telah habis… dan bahwa kekuasaan, pada akhirnya, tetap berada di tangan rakyat.
For Support Channel Mbak Poppy..
🫣 👉https://sociabuzz.com/advdaftarpopuler/tribe
🫣 👉 https://saweria.co/daftarpopuler
For business inquiries please contact : adv.daftarpopuler@gmail.com
Follow kami juga disini:
👉 Facebook : https://www.facebook.com/daftarpopuler
👉 Twitter : https://twitter.com/DaftarPopuler
👉 Instagram : https://www.instagram.com/daftarpopuler/
👉 TikTok : https://www.tiktok.com/@daftar.populer
#DaftarPopuler menyajikan #informasi berupa kumpulan #kejadian dan #fakta di balik #peristiwa #tren #viral #unik dan #aneh di #dunia . Konten ini adalah video yang memiliki komentar orisinal dan sarat nilai pendidikan. Video kompilasi ini telah melewati berbagai riset dan pengolahan data berupa foto, video dan berita dari berbagai sumber yang dikemas dengan cara hitung mundur dan atau acak.
For copyright matters please contact us at:
adv.daftarpopuler@gmail.com
Disclaimer – Some contents are used for educational purpose under fair use. Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.