Diminta Mundur Imbas Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ini Jawaban Dirjenpas

Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Mashudi mundur jika tidak sanggup membenahi tata kelola lapas, menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Desakan itu disampaikan Yanuar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Yanuar awalnya menyoroti potensi pelanggaran yang dilakukan petugas lapas dalam kasus fasilitas mewah di lapas tersebut.

Ia menegaskan, apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran, sanksi tidak boleh berhenti pada penonaktifan.

“Ini terkait lagi juga dengan warga binaan. Kalau lapas, petugas-petugasnya dengan proses investigasi ini diberikan sanksi, bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan, Pak, tapi diberhentikan,” ujar anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo di ruang Komisi XIII DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

“Kalau ada unsur pidananya di dalam proses dengan warga binaan ini, entah suap-menyuap, entah pemerasan, ini juga harus diproses. Ini Pak Dirjen masih sanggup enggak, Pak, ngurus ini nih, Pak?” sambungnya.

“Masih,” kata Mashudi.

“Kalau Bapak enggak sanggup, Bapak mundur juga. Semua ini di dalam pengawasan Pak Dirjen,” tegas Yanuar.

Menurutnya, jika Mashudi sudah tidak sanggup menata dan merotasi para pegawai Ditjen Pemasyarakatan maka lebih baik dia berhenti saja.

Yanuar mengingatkan Mashudi betapa pentingnya reward and punishment bagi petugas. Sebab, ia mendapati Mashudi malah mempromosikan petugas yang bermasalah.

Lengkapnya baca https://rilis.id/Nasional/Berita/Diminta-Mundur-Imbas-Temuan-Fasilitas-Mewah-di-Lapas-Cibinong-Ini-Jawaban-Dirjenpas-GFJnN3d atau klik link di bio profil