KANG DEDI BUKA SUARA!! Tanggapi Walkout PDIP dengan Sikap Dewasa: Hak Ekspresi Politik yang Wajar
Dewas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan respons terkait aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PD Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat, 16 Mei 2025. Aksi tersebut dipicu oleh pernyataan Kang Dedi saat Musren Bang di Cirebon beberapa waktu lalu yang dianggap merendahkan martabat DPRD. Dedi Madi menyampaikan bahwa pernyataannya tidak bermaksud untuk merendahkan atau mendiskreditkan lembaga DPRD Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif harus tetap dijaga dengan saling menghormati dan membangun sinergi demi kemajuan daerah. Kang Dedi juga menanggapi aksi walco tersebut dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan hak setiap orang dan partai politik. Ia mengatakan bahwa setiap individu berhak mengekspresikan kepentingan politiknya termasuk melalui tindakan seperti walk. Pak, itu hak setiap orang. Mau apa mau tidak? Artinya setiap orang kan berhak. Setiap partai politik fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik,” ujarnya. Menurut Dedi Mulyadi, komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif antara pemerintah provinsi dan DPRD sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Jawa Barat. Ia berharap perbedaan pandangan tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan yang mewakili Kang Dedi dalam rapat paripurna tersebut melanjutkan agenda rapat dengan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi lain serta memberikan respons atas usulan Raperda yang diajukan DPRD. Aksi Walcout yang dipimpin oleh Memo Hermawan, anggota DPRD dari Fraksi PDIP menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan terhadap martabat dan kehormatan DPRD sebagai wakil rakyat. Mereka juga menuntut adanya klarifikasi resmi dari gubernur atas pernyataan yang dianggap menyinggung lembaga legislatif. Peristiwa ini menjadi sorotan publik sebagai contoh dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi. Kang Dedi menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang baik demi kemajuan Jawa Barat dan kesejahteraan masyarakat. Saya melihat ya seharusnya DPRD maupun ya legislatif dengan eksekutif berbarenganlah saling isi- mengisi, saling memperkuat ya. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga ya. Kita tidak saling merendahkanlah. Saya saya memintalah perbaiki kehormatan marwah marwah DPRD ini ya pimpinan supaya hubungan yang harmonis baik gubernur, Wakil Gubernur maupun dengan legislatif ini dengan DPRD ya. Saya meminta juga ya sebagai kehormatan dan maruah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini ya. Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau workout termasuk Bapak Ono Surono untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif. Baik, terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan workout. Atas interupsi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar keluar. Iya. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Kita berjuang. Ya, kita masing-masing. Selamat berjuang. Ya, lafat paripurunan DPRD yang kami hormati. Kami sebagai pimpinan ee sangat menghormati ee Pak Gus juga meresmikan ee di Karawang, Pak. Mungkin Iya. Nanti yang jelasin itu kan teknis ya, teknis pengamanan. Terus haknya fraksi PDIP tadi. Iya, itu hak setiap orang mau wafat mau tidak kita tip artinya setiap orang kan berhak. Setiap e partai politik fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik. Pak wajib militer download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yeah.
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan respons terkait aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025). Aksi tersebut dipicu oleh pernyataan Kang Dedi saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu yang dianggap merendahkan martabat DPRD.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pernyataannya tidak bermaksud untuk merendahkan atau mendiskreditkan lembaga DPRD Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif harus tetap dijaga dengan saling menghormati dan membangun sinergi demi kemajuan daerah.
Kang Dedi juga menanggapi aksi walkout tersebut dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan hak setiap orang dan partai politik. Ia mengatakan bahwa setiap individu berhak mengekspresikan kepentingan politiknya, termasuk melalui tindakan seperti walkout. “Pak, itu hak setiap orang, mau apa mau tidak. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik,” ujarnya.
ve: Rehan Mei
#kangdedi #kangdedimulyadi #dedimulyadi #kdm #kdmchannel #fraksipdiperjuangan #walkout #respon #bukasuara #dprdjabar