Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Arah Baru Politik Indonesia?

Presiden Prabo Subianto memberikan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta amnesti untuk seksyen PDP Hasto Kristianto pada Kamis kemarin. Pemerintah menyebut alasan utama kebijakan ini adalah upaya merajut Persatuan nasional jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah kebijakan hukum ini mencerminkan proyeksi politik Presiden ke depan? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Pretno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Bram. Baik, Mas Adi. Jadi kalau kita lihat ee bagaimana ya ketika kita tidak mengkaitkan ee putusan abolisi dan amnesti, tapi di sisi lain ada pertemuan pula e Pak Dasasco dengan Megawati yang kemudian menjadi simbol seakan-akan ada persatuan dua pihak. Begitu, Mas. Ya, saya kira sebenarnya secara prinsip pernyataan Menteri Hukum itu kan mengkonfirmasi ada alasan alasan politis terkait dengan pemberian abolisi dan amnisti. Abolisi kepada Tom Lembong dan amnisti kepada Hasto. Apa argumen politiknya? Adalah untuk e persatuan, adalah untuk alasan-alasan kebangsaan. Itulah yang kemudian ditafsirkan oleh publik. Pemberian apolisi ini tentu untuk membuat bagaimana ada jembatan komunikasi politik, ada harmoni dan rekonsiliasi politik terutama kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi outsider, bukan menjadi bagian dari kekuasaan dan kemudian bisa dirangkul dan bisa diajak kerja sama. Karena apapun judulnya kalau kita melihat Tom Lembong ini kan bagian dari salah satu faksi politik yang terkait dengan Pilpres 2024 yang lalu yang memberikan dukungan secara total kepada Anis Baswedan. Begituun dengan Hanso adalah faksi politik yang lain di mana kerja politiknya memenangkan Ganjar Paranowo dan Mahfud MD. Dua figur ini harus diakui sampai detik ini masih menjadi bagian dari luar. dia outsider dan bukan menjadi koalisi pemerintah. Dan bahkan kita bisa lihat secara seksama sepanjang proses peradilan, sepanjang proses hukum baik yang terjadi pada Hasto ataupun Tom Lembong itu kan narasi politiknya cukup kencang bahwa ini mirip sebagai sebuah kriminalisasi hukum. Ada muatan-muatan politiknya dinilai jauh lebih kuat dibandingkan dengan persoalan-persoalan hukum. Oke. Narasi narasi-narasi itu kan besar dan yang disasar oleh para pencari keadilan itu adalah penguasa dan kekuasaan saat ini. Itulah yang kemudian sepertinya ingin diamputasi. Oke. Bahwa persoalan keterbelahan, persoalan kegaduhan yang dikait-kaitkan dengan persoalan politik dengan adanya abolisi, dengan adanya analis itu selesai dan tidak ada kaitannya dengan kekuasaan hari ini. Kan itu sebenarnya pesan yang tersirat berapa. Oke. Jadi artinya sebetulnya lebih-lebih kuat mana begitu. Apakah kemudian ya meredam gejolak yang ada ee persepsi yang muncul di publik bahwa ini sebuah kriminalisasi begitu kalau Anda mengatakan atau kemudian soal rangkulan tadi kepada PDP, kepada faksi Anis Baswedan misalkan ya sebenarnya dua hal yang bisa ditafsirkan. pertama memang ini kan untuk mengakhiri gejolak-gejolak yang muncul karena sampai detik ini sebenarnya masih begitu banyak kan suara-suara yang muncul ke publik untuk terus mencari keadilan bagi Tom Lembong untuk terus misalnya mencari keadilan bagi Hston dan bahkan mengkritik bagaimana putusan yang telah diberikan kepada dua figur ini itu kan dianggap sebagai keputusan yang tidak rasional dan masuk akal. He. Ini yang sepertinya ingin dihindari karena dalam banyak hal telah menimbulkan friksi, telah menimbulkan kejolak dan itu tentu tidak kondusif bagi stabilitas politik di Indonesia. Apalagi Indonesia saat ini kan menghadapi situasi politik yang tidak baik-baik saja. soal dunia internasional yang selalu bergejola, kondisi internal Indonesia kita yang terus stagel bagaimana misalnya terus menumbuhkan iklim investasi dan ekonomi. Karenanya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu bagi saya adalah alasan yang rasional. Merajut kebersamaan, kerja sama dengan semua pihak adalah kunci bagaimana membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya sebutkan karena apapun judulnya Hasto dan para pendukungnya, Tom Lembong dengan para pendukungnya dan pihak-pihak yang selama ini secara komen bicara tentang keadilan dalam kasus ini terkonfirmasi dan mereka bahkan dalam banyak kesempatan meminta kepada pemerintah untuk mengintervensi dan menghentikan yang disebut dengan kriminalisasi ini. Nah, doa mereka ini dijawab tuh ada abolisi dan ada amnisti. Tapi kan kita juga tidak bisa membantah. banyak juga akan kritik terkait dengan abolisi dan amnisti ini karena miselnya dinilai akan mencederai proses soal bagaimana komitmen terkait dengan pemberantasan korupsi. Tapi overall he itulah yang saya tangkap bahwa soal kegaduhan, soal huruhara tentu dengan adanya amnisti dan abolisi ini menjadi hal-hal yang kemudian bisa dihindari. Tapi yang kedua banyak banyak juga yang sebenarnya melihat ini semacam koreksi terkait dengan proses e peradilan yang selama ini terjadi pada dua figur kunci ini. Makanya munculkan belakangan ini untuk menelusuri soal adanya dugaan-dugaan pesanan ataupun kesalahan kesalahan yang lainnya. Kan itu yang berkembang per hari ini. Baik. Oke Mas saya ingin ee fokus pada proyeksi politiknya begitu. Bagaimana kemudian apa yang bisa Anda bayangkan ketika di satu sisi lain Ketum PDP yang baru, Megawati Sukarno Putri mengatakan kader PDP diinstruksikan untuk mendukung pemerintahan sekarang, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, publik menganggap ini adalah sebuah kesinambungan. Apakah kemudian dengan pemberian amnesti pada Sekjen PDIP ini akan juga mempertegas positioning PDP kepada pemerintah hari ini? Begitu, Mas. Ya, saya kira secara prinsip sebenarnya tanpa ada pernyataan dari Megawati Sokano Putri yang menginstrusikan kepada kader dan pengurus PDIP untuk mendukung penuh program-program pemerintahan Prabowo hari ini, sejak lama sebenarnya secara politik PDIP itu sudah mendukung begitu banyak kebijakan-kebijakan politik yang dimiliki oleh pemerintah. Kenaikan PPN 12%. PDIP paling depan ketika ada revisi Undang-Undang TNI, PDIP paling depan ketika ada program makan pergizi gratis, PDIP paling depan ketika ada sekolah rakyat, PDP paling depan. Artinya apa? Sesaat pernyataan PDP setelah adanya amnisti kepada Hasto itu kan mengkonfirmasi sekaligus mempertebal bagaimana sebenarnya posisi politik PDP yaitu mendukung secara total dan mendukung secara penuh pemerintahan Prabo Subianto. Program-program strategis untuk rakyat akan mereka dukung sampai tuntas hingga 202. Kan itu makna politiknya Mas Bra. Oke. Banyak pihak yang bertanya-tanya apakah ini akan menjadi tanda bagi PDIP akan menjadi bagian dari kekuasaan menjadi kabinet dan seterusnya. Bagi saya sudah tidak penting lagi itu. Karena tanpa masuk dalam koalisi sekalipun, tanpa ada kader PDIP jadi menteri sekalipun, per hari ini PDIP menunjukkan komitmennya. Mereka loyal, mereka tegak lurus dan mendukung penuh apa yang terjadi pada pemerintahannya. Pak Prab. Oke. Jadi maksud Anda amnesti ini cukup menjadi substitusi, tidak perlu ada kemudian masuk clear dalam kabinet mendapatkan jatah menteri begitu, Mas tanpa tanpa masuk dalam kabinet sekalipun kalau kita membaca komitmen yang ditunjukkan oleh Megawati, oleh PDIP setelah ada amnesti kepada HSTO itu kan menunjukkan satu hal yang clear bahwa tak ada cerita PDIP di masa-masa yang akan datang mereka itu tidak bersama dengan pemerintah. dukung gaspol, dukung total apapun kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang dinilai itu memberikan efek positif kepada pemerintahan dan kepada rakyat secara signifikan. He. Oleh karena itu kalau saya membaca rata-rata syar umum PDIP itu ingin kelihatan berada di luar menjaga jarak dalangan kekuasaan, tidak menjadi bagian dari kubu pemerintah, tidak ada kader mereka yang jadi menteri. Tapi dalam praktiknya mereka itu dukung total apapun yang akan diwujudkan oleh pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Oke. Saya selalu mengatakan bahwa PDIP itu judulnya saja luarnya merah, tapi dalamnya isi kepentingan politiknya itu tegak lurus bersama dengan Prabu Subianto. Oke, Mas Adi. Saya ingin melihat juga apakah kemudian ini semacam politik keberimbangan begitu yang ingin ee oke satu sisi kita melihat itu dirangkul oleh Pak Prabowo, tapi apakah kemudian juga kemudian ingin menunjukkan bahwa siapapun bisa ada di dalam ada di bawah komando Prabowo Subianto begitu ya. Saya kira memang sejak awal politik bangsa ini, terutama setelah Pilpres 2024 adalah politik kerja sama dengan mengacu satu keyakinan bahwa stabilitas politik itu adalah kunci untuk menciptakan bagaimana ekonomi dan kehidupan bangsa di masa-masa yang akan datang itu kondusif dan mantap. Artinya apa? semua pihak sekalipun itu kalah dalam Pilpres ada kecenderungan dilangkul, ada kecenderungan diajak kerja sama, ada kecenderungan untuk menciptakan kondusivitas. Kan itu yang tercermin dalam pernyataan Menteri Hukum bahwa salah satu alasan pemberian dari abolisi dan amnesti itu adalah untuk menciptakan suasana politik yang kondusif bekerja sama dengan semua pihak. Tujuannya apa? menciptakan politik yang kondusif supaya ekonomi, investasi itu muncul secara signifikan. Artinya apa? Stabilitas itu adalah kunci. Kalau terus ada gonjang-ganjing, saya kira investasi, kekhawatiran investor dari luar itu untuk datang ke Indonesia itu menjadi sesuatu yang menjadi ancaman. Oleh karena itu, stabilitas ketika tercipta faksi-faksi yang selama ini outsider tidak menjadi bagian dari pemerintah dan memberikan dukungan secara total itu adalah sebagai sebuah kepastikan bahwa di Indonesia tidak akan ada gonjang-ganjing, tidak ada lagi huruhara, tidak akan ada gejola karena semua sudah bekerja sama. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan dalam konteks ini, Mas. Jadi artinya apapun nanti rencana dan wacana kebijakan pemerintah akan dengan mulus begitu Anda perkirakan lewat saja di legislatif sepanjang itu tidak menimbulkan kontroversi saya kira semua partai politik termasuk PDP akan memberikan dukungan secara total. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak populis, tidak pro rakyat, saya kira partai-partai seperti PDIP akan memberikan feedback, akan memberikan masukan secara signifikan. Mungkin masukannya itu tidak terlampau diekspos di permukaan, tidak terlampau memunculkan ada friksi dan konfrontrasi secara berlebihan. Jadi di belakang layar pasti akan ada titik temu, ada kompromi, dan ada negosiasi sehingga kesan perbedaan politik itu bisa diturunkan. Kesan yang muncul adalah pesan kebersamaan, pesan persatuan. Tujuannya adalah untuk menjaga kondusivitas bagaimana suasana politik dan kerukunan itu terjadi. Kan itu yang saya tangkap sebenarnya. Oke. Ini soal pola bagaimana memberikan masukan sekalipun ada pandangan-pandangan berbeda dari partai-partai koalisi termasuk PDIP itu tidak akan ditonjolkan di media. Itu tidak akan ditampilkan secara signifikan di panggung depan politik tapi di belakang mereka berkompromi. Mereka cari solusi. Kira-kira apa yang terbaik untuk suasana kebatinan Indonesia hari ini. Saya kira di situ arah politiknya. Oke. Oke. Akan banyak panggung belakang begitu ya yang kemudian akan mewarnai ke depannya. kita akan lihat seperti apa. Terima kasih atas insight dan informasi dari Anda Mas Adno, Direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas Adi. Am

Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta Amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis kemarin.

Pemerintah menyebut alasan utama kebijakan ini adalah upaya merajut persatuan nasional jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Apakah kebijakan hukum ini mencerminkan proyeksi politik Presiden ke depan?

Anchor CNN Indonesia Bram Herlambang akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
======
Website: www.cnnindonesia.com
Facebook: https://m.facebook.com/CNNIndonesia/
Instagram: https://instagram.com/cnnindonesiatv
Twitter: https://twitter.com/cnniddaily
TikTok: https://www.tiktok.com/@cnnindonesia
Spotify: CNN Indonesia