KAPOLDA METRO JAYA DIGANTI, APA PENGARUHNYA DENGAN KASUS IJAZAH PALSU JOKOWI?

KAPOLDA METRO JAYA DIGANTI, APA PENGARUHNYA DENGAN KASUS IJAZAH PALSU JOKOWI?

[Musik] [Tepuk tangan] [Musik] Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kembali kali ini kami ee menyorot ya masalah perkembangan kasus ijazah palsu yang memang statusnya sudah naik ke penyidikan. Ee namun seperti apa saat ini ya karena banyak terjadi ee perubahan atau dinamika di politik Indonesia saat ini ya. Mulai tadi itu ada pergantian di tubuh Polri ya. ee Kapoldanya sudah berganti, Kapolda Metro Jaya. Demikian juga Bares Krim. Nah, ini apakah ada pengaruhnya ya? Ada saat ini sudah ada Rizal Fadilah ini. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Sarita. Ada Pak Narko. Pak Senaro. Asalamualaikum Pak Narko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Marwan Batubara. Asalamualaikum Bang Marwan. Waalaikumsalam. Ya, ini memang meskipun sudah naik ke tingkat penyidikan tapi ee status ee Bang Rizal Fadilah ini masih terlapor ya. Masih terlap bukan tersangka. Belum terlapor tapi tidak ada yang melaporkan. Tapi tidak ada yang melaporkan karena Jokowi sendiri mengatakan ee tidak melaporkan. Tidak pernah menyebut nama. Tidak menyebut nama ya. Jadi bukan dilaporkan Jokowi terlapor yang tidak dilaporkan. Aneh. Iya iya aneh. dan statusnya ee belum tersangka memang ee terlapor tapi seperti apa kasus ee proyeksi atau prediksi kasus ini ke depan ya karena kan ini peta di Polgi. Ini ya saat ini sudah sudah apa poldanya sudah ganti Pak Asep siapa? Heru Asep Suhieri. Suh ya Pak Asep Sueri. Kemudian bares krimnya sudah ganti. Ini kira-kira bagaimana nih Bang Rizal? Ya, saya kira kita ee mencoba mencari harapan gitu kan dari perubahan, tapi juga dari sisi perlawanan kan berjalan terus Mbak Sarita ya gitu. bahwa kemarin terakhir ee tim advokasi ee apa antikriminalisasi akademis akademisi dan ee aktivis itu kan yang menjadi kuasa dari beberapa terlapor itu menyampaikan somasi gitu kan somasi ke Jokowi langsung karena Jokowi membuat satu pernyataan bahwa ada orang besar di belakang ee kasus ini dan ee dia tidak pernah tadi melaporkan nama-nama katanya gitu kan. Ee seolah-olah lepas tangan atas pernyataannya itu kita somasi. Ayo kalau begitu Jokowi minta maaf dong dan ee nyatakan bahwa itu tidak benar gitu kan. Nah itu akan berdampak nanti gitu. Kalau misalnya dia tidak mau menjalankan, mengindahkan somasi kita, berarti dia telah memfitnah gitu. Fitnah dan melakukan pencemaran. Nah, berarti nanti gitu kan kita akan melakukan laporan nih ke Polda Metro Jaya fitnah pencemaran oleh Jokowi gitu kan kepada yang soal orang besar di Bali itu. Iya. Orang besar gitu kan yang sudah direspon juga karena ada sinyal baju biru katanya kan. Demokrat mengklarifikasi kanak enggak pernah kamu ikut campur dalam urusan ini gitu. Jadi dia juga marah juga gitu kan. Berarti terfitnah juga ya terlapor ini terfitnah juga gitu kan. Seolah-olah semua langkahnya ini ada orang besar yang m-backup padahal enggak ada. Nah berarti ucap dikira kayak termul juga kali ya Pak tadi ya. Iya yang termul ada enggak jalan kalau enggak dibayar gitu kan. Padahal kita membayar diri sendiri kan gitu semua perjuangan ini gitu. Jadi ini potensi kita untuk melaporkan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya atas pencemaran dan fitnah. Jadi terbalik sekarang gitu kondisinya gitu kan dan membuktikannya gampang gitu. Beda dengan pembuktian dia. Kalau pembuktian kita gampang tinggal putar lagi aja itu apa pernyataannya selesai. terbukti dia kena 3110 KUHP, 311 KUHP gitu kan. Yang pertama pencemaran, yang kedua fitnah gitu. Walaupun kalau bukti sih banyak sebenarnya, Bang Rizal itu apa e uji forensik segala macam itu sebenarnya juga banyak buktinya kalau mau sebenarnya. Iya. Itu poin kedua, Pak. Poin kedua yang akan menjadi poin penting karena sekarang sudah disita di e Polda Metro Jaya itu kan ijazahnya. kita sekarang tuntut kalau sudah disita uji forensik dong dan kita minta uji forensiknya terbuka gitu karena ini kasus ini bukan kasus pribadi bukan lagi ee konsumsi kelompok tapi ini sudah publik ini. Apalagi TPUA kan sudah pernah menggugat juga ya ee tentang ijazah ee Jokowi ini harusnya ditunjukkan dong kalau memang ada itu dipegang di situnjukkan ke orang yang cuman omon-omon doang Jokowi katanya nanti kalau di pengadilan kami akan tunjukkan sudah berkali-kali TPU menggugat ke pengadilan tapi dihentikan kasusnya enggak sampai ke pengadilan tapi kan dihentikan kasusnya kan ke tapi artinya kan ada mediasi dalam proses sebelum pokok perkara itu ada mediasi. Mediasi itu prinsipal harus hadir. Bahkan di situlah sebenarnya kita saling menunjukkan bukti-bukti awal dan itu tidak dilakukan. Jokowinya enggak datang kuasa hukum tapi kasusnya tiba-tiba dihentikan gitu aja. Jadi no namanya di tahun perklar itu ee putusan sela. Jadi proses peradilan itu gitu tapi putusan sela belum masuk pokok perkara gitu. Tapi di sini juga sudah bisa saling membuktikan. Itu yang tidak dilakukan Jokowi. Jadi omong-ngomong doang dia. Tapi langsung keluar putusan selanya. Putusan sela keluar. Hampir semua kasus perdata itu putusan sela yang di Sleman, yang di Jogja. Jadi enggak pernah ada yang nyampai ke pengadilan. Ke pengadilannya jalan, tidak sampai ke pokok perkara. Iya. Enggak sampai dibahas nih. Betul. Tapi itu semua pengadilan. itu peradilan itu bisa yang kemarin juga ada ya yang UGM digugat ya yang di Sleman Jogja enggak NU lagi N lagi semua N semua NO NU NO gitu cuman kasusnya ee ketika giliran Jokowi yang melapor malah naik ke penyidikan. Nah itu pidana gitu. Pas pidana dia melapor cepat kita juga melapor ke bares krim eh dihentikan. Jadi ini masalahnya, Mbak yang yang TPUA melaporkan Dumas dihentikan 22 Mei, tapi yang di Polda Yoki yang melaporkan jalan sampai ke penyidikan gitu. Jadi sampai sekarang penyidikan sedang berjalan dan kita mensomasi untuk mengimbangi lagi gitu kan bahwa Jokowi juga punya potensi melakukan pencemaran dan fitnah. Nah, nah ini kalau Bang Marwan melihatnya ada perubahan Pak Karotonya ini kan sekarang sudah bukan ee Kapolda lagi. Jadi, nah ini kira-kira ada perubahan enggak? Karena kan kalau dilihat bukti sebenarnya banyak tergantung komitmennya saja sebenarnya komitmen dari pihak kepolisian. Nah, ini dengan personil yang baru gitu di Polri. Baris krimnya baru, Kapoldanya baru. Kira-kira ada perubahan enggak kalau menurut Bang Marwan? Ya, makasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ee saya kalau bicara apa namanya kemungkinan ya apakah berubah atau tidak, saya cenderung memilih bahwa ini akan ada perubahan. Ee kenapa? Karena justru bermasalahnya Polri ini telah memicu terjadin terjadinya pergantian di tiga pejabat kunci, Wakapolri, Kabares, Krim, dan Kapolda. Dan saya coba cek ke teman-teman itu ini ada hubungan dengan ee Jokowi atau tidak. Menurut yang bersangkutan teman ini orangnya netral. H. Nah, kalau netral lalu bicara objektif ya gantinya nih netral bukan termal. Netral. Betul. Bicara objektif ya dan tidak terkontaminasi maka saya cenderung bakal ada ee perubahan ya. Karena ee selama ini memang ee kenapa sampai ada istilah parcok he partai coklat ya. ada geng Solo itu kan karena memang ujungnya itu adalah ke Jokowi. Jokowi bermasalah. Lalu ee masalahnya ini harus bagaimana supaya tidak sampai bikin ee problem atau menjatuhkan Jokowi. Nah, karena itulah geng ini berupaya salah satu geng yang utama itu adalah Parcok, Partai Coklat. Ya, bisa saja kita bilang itu yang main ee apa namanya? Kapolda atau kabar es krim. Ee tapi yang jelas mereka ini kan punya bos. Siapa bosnya? Sigit Kapolri. Jadi saya yakin ini satu paket cuma mungkin diambil dipreteli dari bawah dulu gitu. Nah harapan kita begitu. He. Nah, tadi yang disinggung Pak Rizal misalnya bahwa ee kenapa sampai di ee bares krim itu penyelidikan dihentikan tanpa sebetulnya mereka melihat ijazah itu. Ini kan sudah sangat nyata ee skenarionya sama seperti yang dulu waktu kasus Bambang Tri dan Gus Nur tidak pernah terjadi proses peradilan ya. Tapi di sisi lain ada yang gugat pencemaran nama baik. Sama juga yang di ee Polda kan ada yang gugat termasuk Jokowi tadi yang disebut bahwa ini kan cuma menyebutkan ada kasus ya, ada huruhara atau apalah gitu. Peristiwa peristiwa peristiwa. Lalu itu kan dianggap sebagai saksi. Lalu kenapa kok ujuk-ujuk ini yang namanya Polda meningkatkan menjadi e kasusnya penyidikan? Ya, jadi saya yakin ini bahwa Polda ini memang bagian dari parcok yang dikendalikan oleh ee Jokowi ya. Jadi kita jangan juga nanti menyebutkan bahwa ini sudah merusak nama Polri. Tidak. Sepanjang bahwa orang-orang yang tiga ini yang menjadi pemimpin, saya yakin mereka memang satu paket dengan Jokowi melakukan apa yang diinginkan oleh Jokowi. Nah, sekarang mungkin ya kita bisa bilanglah bahwa ee untuk menyelamatkan nama lembaga kita bilang bahwa ini mereka dirusak namanya oleh Jokowi. Padahal sebelum pergantian saya yakin ini bagian dari ee apa namanya? geng Jokowi yang memang ee ingin menjalankan agenda Jokowi terserah itu mau melanggar hukum aturan atau mempermalukan lembaga Polri gitu. Jadi karena itu ee kita sebetulnya berharap karena menyangkut nama bangsa negara gitu ya ee janganlah lembaga seperti ee Polri, UGM, kemudian MA atau pengadilan itu menjadi bagian dari yang ee apa terlibat dalam ee kejahatan Jokowi. mereka harus dibersihkan ini. Dan dengan adanya presiden baru, kita berharap Pak Prabowo itu benar-benar memang kembali memulihkan nama baik tiga lembaga yang saya sebut tadi. Sekaligus juga untuk ee memulihkan nama baik bangsa. Bagaimana bisa kita punya presiden 10 tahun tapi ijazahnya palsu? misalnya ya memang kalau aparat tenaga hukum itu memang ada memang sudah ada rumor ee kuat sekali ya bahwa memang ee kepolisian KPK itu berada di bawah Jokowi sementara kejaksaan itu ee di bawah Prabowo begitu kan sekarang ini sekarang sehingga terjadi gesekan makanya ee publik e baru heboh kemarin ya ketika Iya sampai-sampai ngirim ANO ya ke Kejaksaan itu ke Kejaksaan Dijaga TNI pertama-tama Kejaksaan Dijaga TNI kemudian rumah Rumah Jampitsus sudah dijaga TNI juga 5 sampai 10 personil ee dengan ee senjata menjaga e rumah Jampitus yang kabarnya akan digeledah oleh Polri. Jadi kayak semacam terjadi gesekan karena beda bos begitu ya. Ya, artinya masih ada peristiwa atau matahari kembar dulu ya waktu lebaran itu kan muncul istilah itu yang kalau waktu lebaran itu kan mungkin posisi Jokowi itu masih sangat kuat sampai ada sekian menteri itu datang justru lebarannya ke Solo bukan ke rumah Prabowo misalnya ini kan. Nah, terus ee sebetulnya dengan satu persatu partai itu ee mundur atau tidak lagi terlalu dekat dengan Jokowi, maka partai terakhir Parcok itu juga harus benar-benar pulih namanya oleh Prabowo. He. Jadi itu saya kira sangat prinsip sehingga kita berharap di samping pemulihan nama-nama nama baik lembaga ini termasuk UGM yang juga terkontaminasi gara-gara Jokowi, Mahkamah Agung yang juga selalu ee menyatakan NU tadi kan, Pak, ini kan sebetulnya ee tidak berdiri sendiri. Tidak bahwa ini mereka melihat secara objektif bahwa ini harus NU, tapi karena pengaruh tapi kalau melihat tren saat ini ya Tom Lembong sudah ee dibebaskan begitu ya. Ada Aulizi, demikian juga Hasto yang mana itu adalah lawan-lawan politik e Jokowi. Lepas kalau Hasto ada mungkin ada kasusnya ya ee tapi orang tahu bahwa ini adalah tebang pilih begitu. Nah, ini ee kita lihat seperti itu semakin jelas ini bahwa memang sudah semacam ada gesekan ee yang kemudian berujung berdampak juga pada kasus ijazah ini gitu gitu. Mudah-mudahan begitu. Tapi jangan juga sampai nanti ee ini dengan alasan untuk soliditas kebangsaan ya. Lalu Prabowo itu juga menghentikan kasus Jokowi gitu. Karena ini jauh lebih fatal. Kalau teman-teman yang dapat pembebasan itu syarat dengan kepentingan atau agenda politik. Kalau ini kejahatan pidana yang sangat mempermalukan bangsa, jadi ee kita berharap sebetulnya mana yang objek apa ee presiden itu harus objektif ya kan. bahwa kalau memang ini gara-gara ee apa namanya pendekatan politik teman-teman atau siapapun yang dapat ee amnesti dan abolisi itu dibebaskan, itu kita ee mengapresiasi dan itu juga yang dilakukan dulu oleh misalnya ee Pak siapa namanya Pak SBY atau Pak Habibi ya. Banyak sekali tahan tahanan politik yang memang terus dibebaskan. He. Nah, tapi kalau Prabowo saya kira untuk kasus Jokowi ini kan bukan politik yang lebih kental alasannya, tapi pidananya. Ini ya yang saya kira jangan sampai pemberian amnesti katanya 1168 orang yang mungkin banyak yang kaitannya dengan politik. Ada juga yang sampai di Papua. Jangan sampai ini dipakai alasan untuk membebaskan Jokowi dari pidana yang dilakukan. Itu harapan kita. Nah, saya sedikit ingin tanya Pak Rizal. Tadi kan disebutkan somasi. Iya. Nah, segera gitu. Kalau dulu-dulu misalnya ada teman-teman aliansi masyarakat sipil bulan Maret 2020 kalau tidak salah itu menggugat Jokowi atau 2024 ya menjelang ee pemilu itu kan ada tiga alasan mereka mensomasi Jokowi itu dikasih waktu 7 hari. Nah, teman-teman ini berapa hari? Saya kira 7 hari juga. gitu kan untuk ee itu sebenarnya good saja tanpa somasi juga kita sebenarnya bisa gitu kan tapi ada good way lah dalam konteks hukum kan beri kesempatan ayo cabut minta maaf walaupun kita skeptis kan beratlah di Jokowi mencabut minta maaf berarti proses hukum berlanjut gitu ini peluang yang kita maksudkan tadi nah dengan adanya perubahan kepemimpinan di Polda Metro Jaya gitu kan apalagi lagi juga di kabar es krim berubah sebenarnya kita kan dua arah ini yang gitu kan dihentikan di ee Mapori berarti kabar es krim bawahnya kan kara kara sidik bawahnya e Dirtipidum kan itu yang menghentikannya sekarang kita masih melawan itu jadi barri masih kita lawan enggak belum berhenti gitu kita ada keberatan bahkan kita mengadukan ke presiden juga gitu kan berat dan sekarang diganti kabar es krim nah Nah, itu disebut tadi peluang ya akan kita lanjutkan perlawanan ini gitu kan. Semoga ini ee pejabat baru harapan baru gitu. Nah, termasuk yang Polda kan yang Polda ini kan ganti K poldanya. Wah, ini maka di situlah kita bisa menjadikan arena perang kita gitu dalam konteks hukum. Baik, silakan. Ini ee Pak Narko ya kan kalau Jokowi ini ini Pak Narko memang suka bikin kaget pernyataannya ya Pak Narko ya. Kadang-kadang ya tadi itu e tiba-tiba bilang ada orang besar e di ee di balik isu ijazah kemudian bilang, “Oh, saya enggak ngelaporkan orang-orang itu kok.” Gitu. Terus tadi itu Tom Lembong juga dia komentar, “Eng ya memang saya kok yang memerintahkan enggak dari dulu.” Jadi memang suka suka aneh-aneh begitu itu ee Pak Narko ya. Tapi kalau soal orang besar di balik kasus ijazah palsu ini saya rasa agak ini sih agak pengalihan isu juga kan sebenarnya bukan mas yang dipermasalahkan bukan siapa di balik ijazah palsu tapi ijazahnya palsu apa asli itu kan ya ini silakan ini Pak Narko. Makasih Bu Rahmah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya saya jadi warga negara saya ini rada-rada bingung gitu. Setahu saya negara ini kalau mau jalan lancar, negara itu harus power full power. Iya. Karena semua dimiliki oleh negara. H ya, terutama dalam hal ini eksekutif, pemerintah. Pemerintah atau eksekutif untuk menjalankan negara ini harus full power gitu. Dan memang dia dikasih kekuatan itu oleh undang-undang dan oleh ee ini mandat dari rakyat gitu. Tapi kan sekarang enggak. Menurut saya negara ini lagi powerless nih. Kalau sudah negara powerless ini khawatir saya hancur. Powerless atau enggak punya power karena ada kekuatan luar yang saya katakan mafia ini bisa mengendalikan aparat-apart negara. Saya mau tanya di sini pemerintah di mana dalam arti presiden malu enggak? Malu enggak? Pemerintah itu diberi wenang besar sekali. eksekutif maksud saya yang dipimpin oleh presiden aturan untuk menjalankan pemerintahan banyak sudah ada yang namanya konstitusi itu kan gelap lengkap kan undang-undang peraturan TTB kan sudah ada tapi sekarang peraturan itu dilanggar oleh kelompok mafia tadi saya katakan mafia lah Jokowi ini dengan pendukungnya ini mafia nih karena dia sudah di luar pemerintahan kok masih bisa mengendalikan orang dalam pemerintahan Yang saya tanya pemerintah di mana harga dirinya, kehormatannya. Contohnya tadi ini kembali ke tadi bahwa Jokowi melaporkan ada pencemaran nama baik yang salah satu orangnya di sebelah saya ini Pak Rizal Fadilah ini. Dia ngatakan bahwa saya enggak melaporkan itu kok. Saya enggak, tapi saya enggak melaporkan 12 orang yang katanya sekarang berstatus terlapor lah. Terus polisi kok seenak perutnya saja menetapkan 12 terlapor. Iya. Jokowi yang enggak ngakuin hukum mana yang dipakai ini. Hukum rimba, hukum suka-suka. Nah, dari sini yang saya katakan pemerintah kok diam saja gitu. I karena kalau nama pencemaran nama baik, kalau saya dicemarkan, saya enggak boleh nyuruh orang lain untuk melaporkan. Harus Jokowi kan. Iya. Nah, Jokowi sendiri katanya sudah melaporkan, tapi dia enggak ada yang nyebutkan. Jadi, di sini kesimpulannya pemerintah itu enggak punya tenang, enggak punya kekuatan, enggak punya keberanian. Justru yang punya kekuatan dan keberanian adalah kelompok mafia ya, kelompoknya Jokowi dan pendukung-pendung tadi. Ini ini saya khawatir Pak Narko benar begitu ya. Karena pertanyaannya itu juga begitu. Benar beliau. Tapi tapi sangat memprihatinkan jika benar ya. Karena yang berkuasa adalah kelompok mafia kata Pak Narko ini ini itu membuat mengkhawatirkan jika memang ternyata benar begitu ya. Karena kalau dilihat tadi itu memang benar Pak Narko pertanyaannya pemerintah di mana begitu ya. Itu menunjukkan jika pemerintahnya enggak ada ya berarti benar yang berkuasa itu mafia kelompok mafia ya. Maf. Jadi menurut saya sekarang ini, makanya saya tadi mau saya bilang saya heran, mau saya bilang saya bingung, saya mau apa gitu. Tapi saya lihat sekarang pemerintah itu tak punya kekuatan menghadapi kelompok mafia Jokowi Ces bukan? Iya. Dan di dalam kelompok kelompok MAPI itu sampai sudah nguasain polisi. H. Di sini kan kelihatan sekali polisi menjalankan misinya MAFIA. Iya. Iya. Iya. Kan? Padahal setahu saya, saya ini juga bekas aparat gitu. Kalau tadi Pak Marwan sudah bisa memprediksi, oh ganti ini ada harapan ya. Alhamdulillah kalau ada harapan ya. Kalau katanya penggantinya itu orang independen, dia harusnya objektif gitu ya. Tapi saya gitu di di dulu di tentara itu mau dua mau mau namanya seminggu ganti pejat sebulan, setahun. Kita itu punya program kerja, program operasi yang dibuat setiap tahun. Jadi di tengah jalan ganti pejabat A ganti dengan B. Si B ini tinggal mempelajari lagi atau sebelum seratnya tanya mana program yang sudah selesai, mana yang belum tinggal lanjutkan. Dan panduan pegangannya itu pegangannya ya kodi etiknya itu hukumnya itu ya sama kan. Jadi harus mau si Karya diganti segala macam gitu atau sebelum Karyao siapa ganti karya harusnya jalannya sama karena dia sudah ada buku pedoman kerja sudah ada panduan, sudah ada kodi etik segala macam tapi sekarang kan tidak terjadi ganti pejabat bisa ganti program juga program juga kan aneh gitu tapi itu panjang ya tapi yang saya katakan sekarang tadi ini saya tadi saya katakan pemerintah saat ini enggak punya tenaga, enggak punya punya keberanian, enggak punya nyali untuk menghadapi kelompok mafia yang masih cawe-cawe mengendalikan aparat pemerintah dalam har ini polisi dan mungkin juga KPK, mungkin juga kejaksaan. memang presiden itu boleh aja ganti eh segala macam yang tidak berjalan sesuai dengan rule, tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sejalan dengan kebijakan atau kebijaksanaan dia sebagai kepala negara ganti copot kalau perlu adili gitu. Nah, ini ini baru menyangkut masalah yang tadi yang katakan pencemaran nama baik. Saya lagi heran. Saya bukan orang hukum tapi saya tahulah. Hm. Namanya ada pencemaran nama baik yang dicemarkan laporan kepada polisi dan nyebutkan yangcemarkan siapa. Ini katanya dia enggak nyebutkan polisi menetapkan ada 12 terlapor. Iya. Iya. Nah, ini yang yang gendeng siapa? Iya. I polisi. Kalau menurut saya polisi operatornya polisi. Iya. Ya, dia polisilah gitu. Pesanan tapi pesanan. Pesanan atau tidak? Kalau tadi kan Jokowi bilang bahwa saya kan tidak melaporkan ya. Tapi terus kenapa polisi seperti ini? Ya karena memang polisi dibawa kendali Jokowi. Tapi pura-puranya ini kan untuk jaga citra dia bilang tidak lapor tapi di bawah meja dia paksa ini untuk dijadikan sebagai tersangka. Istilah saya istilah saya itu aparat negara dalam polisi bisa dikendalikan. Iya betul. Itu kan di mana negara ini? Iya. Karena di mana kehormatannya pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo? Dia punya aparat dikendalikan oleh kelompok. Iya. Iya. Di mana kehormatan, di mana rasa malu? Terutama kalau nanti yang 12 ini dilanjutkan prosesnya begitu, Pak, ya. Nah, ini ujian bagi Pak Prabowo, kan berarti. Betul, betul, betul banget. pemerintah secara jadi itu masalah itu. Terus itu satu ya menyangkut masalah pencemaran naik yang kemudian ada 12 terlapor yang enggak dilaporkan yang kemudian saya simpulkan aparat pemerintah dikendalikan oleh mafia pemerintahnya sendiri atau bos pemerintah oleh presiden diam saja di mana kekuatan itu berikutnya kembali kepada Jokowi yang kita sedang mengejar masalah ijazah palsu. He saya dulu pernah ngomong, saya bilang kalau saya diberi kuasa secara penuh, enggak perlu 2 minggu itu orang tinggal nangkap Jokowi. Mana ijazahmu? Ya, tapi kuncinya kuncinya itu kan begini ee Pak Narko sekarang ini kan apa dari Kapolda ke bawah sudah tokoh-tokohnya diganti gitu ya. Bares krimnya diganti. Tapi kan ada biaknya ya kapolrinya kapolrinya belum diganti begitu ya. Nah, ini ada rumor begitu Bang Marwan ya ee di lapangan bahwa memang sebelumnya itu sudah ada kontrak dengan Prabowo Jokowi ini bahwa orang-orang tersebut itu kontrak 1 tahun katanya baru boleh diganti. Jadi kita tunggu aja ini belum setahun kan katanya. Jadi Kapolri, menteri-menteri Bahlil dan lain-lain titipannya Jokowi itu kontraknya 1 tahun. Jadi ya mungkin itu berarti kondisi amburadul negara ini. Amburadul dari sisi penegakan hukum, dari sisi ee politik, ekonomi, tetek bengek. Kalau ada kontrak politik itu berarti Prabowo pun ikut ikut tergabung dalam kelompok mafia yang merusak bangsa dan negara ini. I tapi enggak boleh dong di mana saja. Berarti kerusakan ini juga ada perannya Prabowo? Ada dia sebagai presiden udahlah gampang sajalah janji-janji politik dia kampanye itu dia laksana. Jangan tadi yang dibilang omon-nomon doang ya. Janji politik dia pertama begitu saya duduk saya akan berantas korupsi ke Antartika itu ya. mau kejar sampai ke benua Antartika atau ke Gurunsara. Sekarang koruptor ada di sekitar dia didiamkan. Terus sekarang terlihat tadi acak-acak apa? Acak-acakan penegakan hukum di depan mata. Siapa enggak tahu? diam aja dia h khusus penegakan banyak ya tadi masalah tadi masalah kelompok TPUA yang menuntut ijazah aslinya si Jokowi yang TPUA dilaporkan oleh ini kemudian masalah-masalah tuntutan rakyat lain banyak sekali banyak sekali yang banyak itu sebetulnya nuntut apa yang diomongkan oleh Prabowo pada saat kampanye terutama membersihkan ini. Kalau saya yang kebudan purnawirawan sudah ngajukan 8 poin kepada Prabowo untuk ya dipraktikkan atau dikerjakan oleh Prabowo dan Purnawiran siap mendukung kalau perus siap mati dalam mereka menegakkan atau menjalankan delapan poin itu i kalau dia menghadapi mafia sampai sekarang cuman omon-omon doang dan yang kita ajukan delapan poin itu bukan maunya polnawirahan saja aja itu sudah konsultasi dan sudah komunikasi dengan segua pihak termasuk Bapak Pak Rijal Pak ini kan kita betul memang itu perlu demi kemarin forum Purnawirawan ke Medan ya Pak ya terus menggalang terus ya bukan bukan menggalang kita diundang diundang oh nah Pak Marwan ikut kita diundang untuk memberikan penjelasan yang undang siapa ini kelompok aktivis e Sumatera Utara artinya dapat dukungan seluruh Indonesia lah ya ke daerah-daerah kemarin ke Jogja juga iya betul termasuk ada perwakilan dari kampus Bandung sudah menyatakan kampus USU, kampus UISU itu banyak wakil-wakil yang hadir gitu. Jadi kalau menurut saya kalau Pak Prabowo sebagai presiden menggunakan semua kekuatan undang-undang yang otoritas yang dimiliki dimiliki untuk mengantem mafia ini, yakin saya mafia ini hancur sebentar. Tapi jangan jangan Prabowo terus terikat apalagi saya Bu saya gimana saya bilang saya itu saya enggak memegang prinsipnya mikul duwur mendem jeru enggak saya enggak meninggal saya harus loyal kepada senior enggak saya loyal kepada kebenaran mau junior mau mau rakyat jelata kalau dia benar saya ada di pihaknya gitu jadi ini semuanya tergantung pada pemerintah kok berani ini atau enggak dan risiko dan risiko terus tadi nyinggung apa yang disampaikan Pak Marwan, jangan kita nanti me apa jangan sampai inilah kita mau melakukan perbaikan tapi tidak tidak dengan mengabaikan soliditas takut ada benturan dah kalau terus kita kita disuruh solid sama mafia eh sor aja ah iya Pak Parman mau disuruh solid sama mafia enggak ah sama iblis enggak ah ya kita harus beradapan mengantem dia. Dia yang mati atau kita yang mati. Memang cuman itu pilihannya. Cuman pilihannya itu. Tapi oh nanti memecah soliditas bangsa harus pecah memang ya harus pecah memisahkan antara yang hitam dengan yang putih yang hak dan yang batil. Hak dan yang batil. Jadi enggak ada alasan macam takut soliditas bangsa terpecah. sekarang ini sudah dipecah-pecah sama mafia itu. He begitu. K saya percaya itu eh Pak Narko bahwa kita ini memang di bawah pengaruh ee mafia begitu negara ini termasuk aparatnya itu kalau kita lihat dalam penegakan hukum itu sudah jelas sekali terlihat ya dalam bahkan yang terbaru itu yang Kemen L diplomat muda yang tewas di lakban itu kelihatan sekali bagaimana ee mafia yang bicara ya yang mafia yang bicara pemerintah enggak enggak memberikan keterangan yang jelas pemerinta pemerintah di mana itu pertanyaannya juga ya berti ya pemintana gitu pemerintah di mana karena kalau sambo dulu dulu masih ada ee walaupun tibu-tibu masih ada lagit ya masih ada yang bersuara ya ada Mahfud MD waktu itu ya sekarang pemerintah diam benar-benar e silent gitu ya untuk yang kasus Kemen lu ini dan publik hanya disuguhi ya iya itu hanya disuguhi tontonan bahwa ya memang mafia yang berkuasa mau apa gitu kan kita harus diam karena kan kalau fakta yang diungkap benar-benar di luar logika sehingga ya sulitlah untuk ee mempercayai jadi ini menunjukkan bahwa ya kita benar-benar sudah dibawa pengaruh e mafia negara ini sudah dibawa kontrol betul dibawa kontrol mafia mafia tanah mafia judul mafia mafia human trafficking mafia hukum mafia hukum mafia politik kekuasaan itu politik kekuasaan dan di mana pemerintah nah kan nyesal kita rakyat yang punya kedaulatan dan sudah memberi amanah kepada orang yang kita pilih untuk ngurus negara ini t enggak diurus dengan benar nyesal kan rakyat Hah. Saya pikir ngajak rakyat protes ambil alih. H. Kan lagi viral tuh di medos. Iya. Itu nyesal enggak milih joget-joget? Itu kan dalam dalam hukum itu, Pak, ada ee demokrasi yang bentuk pemerosotannya mobokrasi gitu. Mobokrasi. Jadi, krasinya itu kekuasaan di tangan mob. Mob itu gerombolan. Mob gerombolan. Gerombolan ini Indonesia ini gitu ya namanya negara demokrasi praktiknya mobokrasi gitu tadi. Itu geng-gengan mafia itu saya kira inilah yang perlu dibaiki secara perbaiki secara mendasar. I makanya pemerintah sekarang ini kalau memang enggak mampu ya enggak mampu udah teriak sama rakyat biar rakyat bergerak atau serahkan cari orang yang lebih kuat. Tapi jangan sekarang kehormatan dia, kehormatan pemerintah enggak ada di mata rakyat. Rakyat menderita ngadepin mafia diam saja gitu kan. Iya. Gitu. Ee tapi benar kata Bang Marwan ya ee beda dengan waktu masih baru-baru dulu ini ee geng Solo ini sama sekarang. Sekarang kayaknya sudah mulai dipereteli. Keropos istilah saya mulai keropos. Sabar setahun. Agak sabar aja, Pak. Terlalu lama ya. Terlalu lama. Tapi, tapi sudah permintaan sudah berkepanjangan di rakyat itu. Ini bulan Oktober batasnya. Hah. Ya, mudah-mudahan. Kalau dulu menteri-menteri lebaran banyak yang e sowan. Bahkan presidennya sendiri sowan ke ke ini. Bahkan pulang dari luar negeri sowan. Sowan. Laporan bukan sowan. Dia sendiri yang ngomong laporan. Laporannya ke Wapres lagi. Ke Wapres. Wapresnya di depannya begitu kan ya. ee ee seperti itu. Tapi sekarang tampaknya ee sebenarnya Jokowi sendiri sudah terlihat insecure gitu ya, Kak ya. itu kan baru-baru ini diundang semua itu ke Solo kan. I ee menunjukkan bahwa saya itu kalau ngomong Jokowi itu mau muntah gitu enek gitu kok ada manusia kok enggak punya malu gitu loh. Kayaknya Pak Narko enggak sendiri deh. Enggak punya malu. Banyak kawannya Pak yang ini mungkin ditambahkan ini e Bang Marwan sebelum kita ini silakan ditambahkan mungkin. Iya. Jadi saya kira ee kalau kita membaca pertimbangan pemberian abolisi dan amnesti ya katanya kan ingin merajut ee persatuan kebangsaan ya salah satunya itu. Maka semua apakah itu tadinya oposisi atau lawan politik itu ee dirangkul ya. Ee karena itu misalnya salah satu yang menjadi ee penentu jadinya Presiden ee Jokowi itu adalah PDIP yang ternyata ee justru partai inilah yang paling utama menjadi ee apa namanya? Lawan politiknya Jokowi gitu. Nah, jadi yang tadinya satu kelompok dengan Jokowi saja sudah bergabung ya ke partai-partai apa ke pemerintahan dan ee kemudian kita melihat misalnya Nasdem, PKB, kalau PKS dari awal juga sudah tidak ada merasa perlu ee berhubungan dekat dengan Jokowi ya. Tapi ini satu persatu kan sudah pindah ini untuk bergabung dengan ee Prabowo yang ada tinggal Golkar. Nah, Golkar konon katanya juga sekarang dalam proses untuk nanti akhirnya ee tidak tidak dekat lagi atau meninggalkan Jokowi. Lalu tadi saya sudah sebut partainya Jokowi itu Parcok. Parcok ini pimpinannya atau yang yang apa punya jabatan strategisnya sudah diganti terutama tadi yang di Bareskrim, Wakapolri, Kapolda dan Kapolda. Mungkin ee sedikit lagi itu Kapolrinya diganti kalau nanti ada rombongan ee terjadinya resavel misalnya. Nah, ee karena itu saya kira memang bagi Prabowo itu kalau tadi ingin ee konsisten dengan sikap merajut kebangsaan persatuan dengan menerbitkan amnesti dan abolisi, maka saya kira ee dan partai-partai politik juga tidak perlu lagi dikhawatirkan untuk mendukung Jokowi. Sudah waktunya bagi Prabowo untuk bersikap tegas kepada siapa? Kepada Jokowi. Karena justru Jokowilah yang kita yakini sebagai pemecah belah. Kasus ijazah palsu kan rakyat terbelah. Kemudian kalau kita ingat dulu ratusan guru besar itu sampai menyatakan sebagai sahabat pengadilan ya. Karena memang bermasalahnya Jokowi yang dulunya mendukung Jokowi begitu-begitu banyak itu meninggalkan Jokowi itu karena menunjukkan bahwa ini sangat bermasalahnya ini orang. Nah, jangan sampai nanti Pak Prabowo itu justru ee tidak konsisten dengan sikap persatuan dan apa merajut kebangsaan itu dengan memaafkan Jokowi karena ini orang yang sangat bermasalah. termasuk juga itu satu paket dengan e anaknya yang namanya Gibran. Jadi tiada maaf. Iya. Ya memang begitu kan kesalahannya tidak main-main. Bukan soal maaf memaafkan tapi bu menyangkut kelanjutan bangsa ini. Bangsa ini gitu. Jadi bayangin kalau NKRI dipimpin Gibran itu mau apa coba? Iya. Nah itu aja. Dan itu didapat dengan mengamput dan bagaimana banyaknya pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi untuk ee Gibran. Jadi wapres misalnya, jadi kejahatan yang dilakukan itu sangat fatal untuk di bisa di maafkan dengan alasan merajut kebangsaan dan persatuan. Jadi, jadi bukan masalah maaf memaafkan tapi sebagai upaya untuk menghentikan kerusakan lebih itu istilah untuk menghentikan kerusakan. Iya. Iya. Sebenarnya ini silakan disambung ee Pak Narko closing statement. Mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi masalah amnesti. Kalaupun Prabowo, Presiden Prabowo kem memberikan amnesi ribuan orang dan kita juga mungkin berpikir akan ada lagi. Saya setuju itu aminasi diberikan kepada tahanan atau narapidana politik. Kalau masalah tahanan atau narapidana kriminal tidak boleh. Koruptor. Koruptor itu termasuk kriminal. Tidak boleh hukum. Tapi kalau dikoruptorkan, dikriminalisasi seperti Tom Lembong itu ya itu masih namanya anu politik ya. Kalau tangan politik bolehlah. Dulu ingat saya Pak Habibi melepas semua tahanan politik yang bahkan yang sudah punya poniuman mati. Tambah tahanan politik kriminal tidak. Nah saya khawatir ini dimanfaatkan lagi karena mafia ini masih begitu kuat ya. Maling-maling yang begitu banyak itu. Iya. abolisi semua nanti di di anu di apa amnesti amnesty kalau abolisi itu bisa aja kan itu kan penghentikan penghentian suatu perkara yang memang dipelajari itu tidak tidak benar itu ada salah gitu kan amnesti ini yang dikhawatirkan itu jangan sampai diberikan kepada pelaku-pelaku kriminal pidana koruptor dan lain sebagainya itu bahaya itu. Karena kita tahu sekarang negara ini lagi dikuasai koruptor itu diampunin rusak bangsa. Padahal Prabowo sekarang ini babak blur memimpin negara ini karena apa ya mewarisi pekerjaan koruptor. Contohnya ya rak yang rakyat teriak APBN itu 86% dari pajak. kita diperes ke mana itu hasil bumi, hasil sumber daya alam kita yang luar biasa itu ke mana itu? Itu kadang-kadang juga uang koruptor itu ke mana yang disita itu enggak ada laporannya juga disimpanak ada laporannya disimpan koruptor-koruptor diita uangnya tapi namanya koruptorak Sri Mulyani enggak pernah ngelaporkan bancak dikorupsi lagi. Jadi uang hasil korupsi dikorupsi itu itu yang masalah AMN. Yang kedua, saya berharap setelah ini Presiden Prabowo menunjukkan kekuatan kehormatan dan harga diri yang ngadapin mafia ini. Enggak usah takut, rakyat pasti mendukung. Ya, mendukung. Apalagi para purnawirawan yang dia juga purnawirawan. Yang saya katakan senior-senior saya itu sudah bilang, “Kita siap mati tuh backup Prabowo kalau dia ngadapin mafia-mafia yang merusak bangsa ini. Kok rakyat juga siap? Rakyat juga siap. Jadi enggak usah takut dan enggak usah terikat dengan mungkin ada perjanjian. Perjanjian dengan setan boleh diputuskan. Coba tanya Pak Ustaz boleh wajib. Perjanjian dengan koruptor berarti perjanjian dengan setan atau iblis boleh di dilanggar harusnya. Nah, itulah dari saya. Terima kasih. Harus. Silakan. Ini Bang Rizal Fadilah. Saya kira ini kan penyakit ee apa kewenangan kepolisian yang luar biasa ini berangkat dari ee Masa Tito Karna Pian ya. karena dia punya konsep ee democratic policing itu salah satu salah satu koruptor dan pengkhianat bangsa kok. Nah, jadi sudah terang-terangan ngomong dari situ dulu gitu sehingga ee semacam antitesis dari dulu di fungsi ABRI sekarang multifungsi kok polisi gitu. Jadi dibuatlah bahwa polisi harus merangkana. Nah, di situ terbuka nantinya gitu kan ee penyelewengan hukum oleh penegak hukum gitu dari situ mulainya yang kemudian sampai sekarang ada ee statement darurat hukum ini gitu. apa yang terjadi ee kejaksaan diproteksi oleh TNI itu enggak lazim gitu kan. Walaupun dikeluarkannya melalui Perpres, Perpres 66 tahun 2025 kan keluarkan begitu bahwa ee jaksa dilindungi oleh TNI. Enggak lazim itu. Itu menggambarkan sebenarnya memang kita kondisinya darurat hukum. Ini hukum ini masalah yang diacak-acak oleh penegak hukum gitu yang tadi berbasis pada ee filosofi atau paradigma democratic policing gitu. itu awalnya sehingga jadilah penegak hukum sebagai mafia gitu bagian dari mafia yang menggeserkan tadi akhirnya kekuasaan negara ini bukan rakyat yang berdaulat tapi mob gitu kan gerombolan ini ini negara kita ini sedang menghadapi kekuasaan termasuk di dalamnya geng-gengan kedaulatan di atas tangan gerombolan iya hukum hukum menjadi alat kepentingan kaum gerombolan gitu itu mokrasiah kalau menurut saya namanya teori polibos ya. Teori PBIOS itu pemerosan dari demokrasi adalah mobokrasi gitu. Nah, oleh karena itu kita sekarang sedang tidak berada di jalur demokrasi. Ini yang harus dilakukan sebetulnya revolusi. Revolusi hukum dululah karena darurat hukum revolusi hukum. Jadi kalau ee Prabowo memang betul mau berangkat dari penegakan hukum ya harus revolusi hukum gitu. termasuk tadi pembenahan aparat penegak hukum. Salah satu bentuk konkritnya ganti kapori itu bentuk konkrit tuh. Karena sekarang bergeser dari bawah-bawah tapi jangan sampai di atasnya malah enggak berubah. Sementara kita tahu kan sistem tuh sistem komando gitu. Ujung-ujungnya Gibran nanti yang harus di diganti ya. Itu Gibran itu bakal satu paket bukan bukan ujung-ujungnya secepatnya. Kalau Gibran itu satu paket gitu ya. Jadi saya malu jadi orang Indonesia. Adili Jokowi gitu kan. turunkan Gibran. Tapi Gibran juga punya indikasi ijazah palsu, adili juga nanti gitu kan. Iya. Dengan potret pemimpin kita seperti itu ya, wapresnya Gibran begitu ya. Dengan dan dengan ini dengan apa yang terjadi penegakan hukum presidennya presidennya banyak omon-omon gitu i dan penegakan hukum yang di luar logika kemenangan presiden WPRES juga itu mafia. Saya khawatir citra Indonesia ini di internasional itu hanya sebagai lelucon jadinya. Jadi lelucon. Jadi lelucan, jadi lelucu. Mbak, saya ada dua hal yang terlupa ya. Pertama, kita perhatikan dalam 2 minggu ee Jokowi ee membuat dua pernyataan penting. Tanggal 14 Juli dia mengatakan bahwa ada agenda politik besar di balik ee tuntutan ijazah palsu dan Gibran. Jadi ee agenda politik besar. Kemudian tanggal 27 Juli menyebutkan ada orang besar. Nah, ini sebetulnya orang besar dibalik tadi ee Roy Suryo CS. Nah, ini saya kira adalah bisa saja menggambarkan kondisi desperate, putus asa, tapi mau bawa-bawa mungkin pemerintah Prabowo dan sebagainya supaya diamankan. tapi juga bisa dengan ini untuk mengingatkan ada alasan nanti mafia itu akan ee melindungi. Jadi ee intinya ini harus dicermati ini 2 minggu bikin pernyataan yang sebetulnya tidak relevan bahwa misalnya ada yang mengatakan ee kalau memang urusannya ijaah palsu, Anda tunjukkan saja. H bukan dengan mengadakan reuni misalnya kan enggak relevan. Apa hubungannya reuni dengan perlunya pembuktian palsu, tapi memang kondisinya bermasalah gitu. Nah, nah yang kedua poinnya juga kita harus mengingatkan Pak Prabowo yang namanya kejaksaan ya itu kan bosnya Prabowo. Kenapa harus ada ini? Ini kan mempermalukan kok harus ada TNI yang awal. Iya kan? Lalu presidennya di mana? Artinya mungkin presidennya ini bebek lumpuh lagi atau berada di bawah kendali Jokowi. Nah, kita mengingatkan ini bukan apa-apa untuk mengingatkan Pak Prabowo. Anda jangan seperti itu. Ini kan di bawah kendali Anda. Kalau ada yang ganggu kejaksaan berarti ganggu Anda juga. Anda punya agenda. Iya kan? Kok takut sama polisi mau nyerbu misalnya ya ganti aja. Makanya digantinya dikit-dikit diganti saja gitu. Nah, tapi saya kira ini kita menyatakan ini untuk mengingatkan Pak Prabowo di satu sisi juga mengingatkan yang namanya DPR dan rakyat. Kok negara dikelola seperti ini gitu. Lalu seolah-olah kita tidak punya presiden yang berdaulat. Tapi seperti itu. Tapi benar Pak Narko tadi dikatakan ada agenda besar di balik isu-isu ada ada agenda saya itu ngusur dia kok besar kan. Iya, memang benar. Karena kalau enggak rusak NKRI ini, itu memang sudah diucapkan bahwa ujung-ujungnya nanti kita mau memakzulkan Gibran dan Jokowi mengadili Jokowi. Memang itu agenda besar. Itu agenda besar untuk mengamankan NKRI. Terus kalau ada orang besar e yang menunggangi, saya rasa menunggangi bukan hanya bukan hanya orang besar. Orang besar kecil semua seluruh rakyat Indonesia ingin menunggangi itu ya untuk tujuan melet. Tujuannya dia kan ngungkap itu untuk berlindung sudah tidak sudah putus asa dia padahal yang menunggangi Jokowi juga i gitu kayaknya begitu kan playing victim playing iya betul ya baik terima kasih nih Bang Warw terima kasih Bang Risa Fadila juga e Pak Narko terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahmar Sarita. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. [Musik]

Realita TV – Sarinya Berita
Dukung & Support Channel kami dengan Share Channel ini.
Follow Akun Tiktok : @realita_tv

JAJARAN REDAKSI

PenanggungJawab
RAHMA SARITA

Pemimpin Redaksi
ARIFUL HAKIM

Staf Redaksi / Produksi
EKO YUSWANTO
ANDI SANDRA
IHDHAR FIRMANSYAH
BAHRUDIN
PERA PITRIA

Penerbit :
PT. BINTANG SARITA MEDIA

ALAMAT REDAKSI & KONTAK KAMI
PT. BINTANG SARITA MEDIA (REALITA.TV)
JL.PENYELESAIAN TOMANG IV KAV.DKI BLOK 85/21. MERUYA ILIR, JAKARTA BARAT 11620
TELP : 021 – 5859328

Untuk Pemasangan Iklan, silahkan WA https://wa.me/6285954365496

# realita tv
# rahma sarita
# sarita tv
# metro tv
# rahma sarita metro tv
# realita tv rahma sarita
# rocky gerung
# rocky gerung terbaru
# berita terbaru hari ini
# berita terbaru
# berita terkini
# politik
#realitatv
#rahmasarita
#saritatv
#metrotv
#rahmasaritametrotv
#realitatvrahmasarita
#rockygerung
#rockygerungterbaru
#beritaterbaruhari ini
#berita terbaru
#berita terkini
#politik