VOI Hari Ini: Heboh PBB Naik 250 Persen, Bupati Pati Sudewo Terancam Mundur dari Jabatannya
Bupati Pati Sudewo menghadapi gelombang protes besar dari warganya. Kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 250% memicu amarah publik yang diperburuk oleh pernyataan kontroversial dan respon dari pemerintah daerah yang dinilai tidak solutif. Kini protes warga tak hanya soal pajak, melainkan juga menuntut bupati untuk mundur karena kebijakan kontroversian lainnya. Simak informasi selengkapnya di Voi hari ini. Polemik ini bermula pada 18 Mei 2025 saat Pemkat Pati memutuskan menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB2. hingga 250%. Kebijakan ini diambil karena PBB Pati tak pernah naik selama 14 tahun. Bupati Sudewo beralasan pendapatan PBB Pati saat ini hanya Rp29 miliar. Jauh di bawah daerah tetangga seperti Jepara dengan Rp75 miliar serta Rembang dan Kudus yang mencapai Rp50 miliar. Kenaikan pajak ini diklaim untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pembenahan rumah sakit, serta sektor pertanian dan perikanan. Kebijakan ini menuai penolakan dari warga Pati. Warga merasa keberatan dengan besaran kenaikan pajak yang mencapai 250%. Bukannya mendengar pendapat warganya, pada 15 Juli, Bupati Sudewo justru menantang pihak-pihak yang menolak kebijakannya. Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan saya tidak akan merubah keputusan. Pernyataan ini memicu pergerakan warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sejak 1 Agustus, aliansi ini mulai menggalang donasi logistik untuk aksi demonstrasi. Mobil ambulans disulap menjadi posco donasi. Aksi ini sempat berujung ricu pada 5 Agustus saat anggota Satpol PP mencoba membubarkan Posco dan merebut puluhan dus air mineral. Jangan dibenang-benang kamu aku tidak takut. Terserah. Jangan Rp50.000 sama saya saja. Tertamkan, Pak Polisi. Jangan polisi gak berhak. Turunkan langsung masuk Mas sana. Ngerti nak kebijakan masuk melanggar perda kok samp pas tertib kamu aja tertibah kamu kar pada 7 Agustus gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ikut angkat bicara dan menyemprot Bupati Sudewo. Luthfi menilai polemik ini terjadi akibat lemahnya komunikasi publik. Ia mendesak Sudewo untuk segera mengkaji ulang kebijakan dan menurunkan besaran pajak. Di hari yang sama, Bupati Sudewo pun memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya kericuan pada hari Selasa kemarin. Saya kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut. hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu girap boyong hari jadi Kabupaten Padi dan tidak mengganggu acara-acara 17 Agustus. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silakan, Rp50.000 masa silakan. Saya tidak menantang rakyat. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi bukan karena ditumpangi biak-biak tersebut. Yang ketiga, saya menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Namun demikian, kalau ada pihak yang menuntut supaya yang 250% itu diturunkan akan kami tinjau ulang. Jadi saya minta maaf di awal pemerintahan saya ini saya memang banyak kekurangan, banyak namun permohonan maaf itu tidak mengendurkan semangat massa. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar aksi besar pada 13 Agustus. Tuntutan mereka kini meluas. Selain menolak kenaikan pajak, Masa juga menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Mereka menyoroti sejumlah kebijakan lain yang dianggap merugikan seperti rencana renovasi alun-alun senilai 2 miliar, proyek videotron Rp1,39 miliar, hingga wacana pembongkaran Masjid Agung Pati, serta wacana penarikan pajak bagi PKL sebesar Rp10.000 per hari atau sekitar Rp300.000 per bulan. Kontroversi ini juga menyoroti inkonsistensi janji politik Sudewo. Dalam debat Pilkada 2024 lalu, ia pernah berujar sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati jika pendapatan daerah hanya bertumpu pada pajak dan retribusi. Ia berjanji akan mencari skenario yang elegan untuk meningkatkan pendapatan tanpa membebani rakyat. sebuah janji yang kini justru berbanding terbalik dengan kebijakan yang ia ambil. Kenaikan pajak hingga 250% di Pati diklaim untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pertanyaannya, apakah kebijakan kenaikan pajak yang ekstrem seperti ini efektif untuk pembangunan jangka panjang atau justru berisiko menimbulkan resistensi dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah? Ee kalau secara umum tentu saja ketika satu pemerintah daerah ya itu pengin melakukan kenaikan apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya pajak begitu ee pajak bumi dan bangunan sebetulnya perlu didasari oleh kajian yang kuat terlebih dahulu ya. Jadi harus ada basis background study-nya begitu. Ee terus kemudian ee itu untuk menentukan nanti apakah ee seberapa besar willingness to pay istilahnya begitu ya, kemampuan membayar dari warganya gitu. Kalau ekonominya sedang situasi kayak begini ya, ekonomi kecenderungannya kan daya beli ini ee banyak persoalan gitu ya di pusat maupun di daerah. terus kemudian ditimpa dengan kenaikan ee PBB yang sampai 250% saya rasa kok tidak bijaksana ya. Jadi dalam situasi seperti ekonomi sulit seperti ini kemudian menerapkan kenaikan pajak ee yang disebabkan oleh mungkin penerimaan di Kabupaten Mati memang tidak tinggi mungkin gitu ya. tetapi juga jangan kemudian langsung ee kekurangan e dari PAD-nya itu kemudian ditimpakan kepada masyarakat begitu. Saya rasa ya jarang juga ya. Saya saya enggak ngelihat tuh daerah-daerah lain yang sampai naikin PBB sampai ratusan persen seperti itu, Mbak ya. Dalam waktu singkat begitu harusnya itu bertahap melihat kondisi masyarakat juga begitu. Jadi ee upaya menaikkan PAD itu sebetulnya adalah langkah yang sangat ee baik ya bagi kepala daerah di manapun. begitu. Karena dengan kenaikan PAD ee tentu tingkat ketergantungan daerah kepada pusat akan berkurang begitu. Nah, ee cuma caranya itu adalah jangan langsung kepada menghantam kepada aspek-aspek yang langsung memberikan penerimaan dalam jangka pendek seperti pajak atau retribusi seperti itu. Yang paling bagus itu adalah menstimulasi perekonomian daerahnya ya. misalkan mendorong UMKM ataupun juga ee katakanlah Pati juga dekat dengan laut ya, mungkin di sektor-sektor perikanan dan seterusnya itu bisa dikembangkan. Nah, dari situ kalau ekonomi ee masyarakat daerah itu bergerak maka mereka kan akan contribute kepada pembayaran pajak yang lebih banyak gitu ya. Termasuk juga PAD gitu ya. Karena kan nanti dalam konteks misalkan ee ada pelabuhan, ada ee pasar dan seterusnya, kalau dia semakin ramai retribusi yang akan dibayar oleh masyarakat juga semakin banyak begitu. Jadi harusnya ee kenaikan PAD itu harus diikuti dengan peningkatan aktivity ekonomi yang ada di daerah begitu. Jadi tidak langsung ya ngambil dari masyarakatnya gitu. Kalau misalkan ee ini Mbak ya ee restoran di sana hidup, kafe-kafe hidup karena mungkin banyak aktivitas yang distimulasi oleh pemerintah daerah ya. Entah itu bikin festival, bikin macam-macam gitu ya yang bisa menggerakkan roda perekonomian. Toh pada akhirnya itu kan jadi pemasukan untuk pemerintah daerah juga begitu. Nah, cara-cara itu saya rasa akan lebih sustain dan akan sangat diapresiasi oleh ee warga daerah ya. karena ee mereka ikut ee katakanlah tidak hanya ikut membayar, tapi kemudian ikut mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan kegiatan yang distimulasi oleh pemerintah daerah. Begitu. Heeh. AK aktifkan ini Mbak Rifa ya, aktifkan misalkan alun-alun bikin yang kreatif. itu banyak kepala-kepala daerah di daerah mungkin di luar Pati ya menghidupkan alon-alonnya bisa untuk digunakan untuk aktivitas ekonomi, stadion kalau dia punya gitu ya ee pantai dan seterusnya itu. Jadi gunakan ee cara-cara yang lebih kreatif lah gitu ya untuk menaikkan pad. Iya. Jadi menstimulasi ekonomi itu jangan terlalu dilakukan dari ee konteks narik pajak dulu, narik ee penerimaan negara dulu begitu ya. dan retribusi begitu. Tapi hidupkan ekonominya dulu baru nanti dari situ akan ya dengan sendirinya kan mereka akan bayar gitu. Jadi balik lagi gitu ya aktivitasnya ada, aktivitasnya meningkat dari situ penerimaan daerah juga akan meningkat gitu. Kalau ditarik di depan ya orang jadi enggan gitu ya. Wong belum kelihatan bukti bahwa itu bisa menumbuhkan ekonomi dan seterusnya tapi kemudian semuanya sudah dinaikkan. Kontroversi ini menunjukkan betapa sensitifnya kebijakan pajak serta pentingnya komunikasi politik. Menurut pemirsa Voi, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menaikkan pajak? [Musik]
Bupati Pati, Sudewo diprotes warganya karena menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2) hingga 250 persen untuk menaikkan Pendapatan Daerah. Sudewo menantang rakyat yang tak setuju dengan kebijakannya untuk melakukan demo. Warga akhirnya bergotong-royong menyiapkan demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatag. Sudewo kemudian ditegur Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Sudewo pun meminta maaf dan membatalkan rencana kenaikan pajak. Meski dibatalkan, warga tetap akan menggelar aksi pada 13 Agustus di depan Kantor Bupati Pati. Massa menuntut Bupati untuk mundur karena kebijakan kontroversial lainnya. Seperti rencana penarikan pajak bagi PKL sebesar Rp 300.000 per bulan, renovasi alun-alun senilai 2 miliar rupiah, proyek videotron 1,39 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya di VOI.id.
#pajakbumidanbangunan #pajak #bupatipati
Selamat bergabung bersama VOI. Waktunya merevolusi pemberitaan. Ikuti kami!
Baca berita selengkapnya di https://voi.id/
Follow akun official kami di:
Instagram: https://www.instagram.com/voidotid/
Twitter: https://twitter.com/voidotid
Facebook: https://www.facebook.com/Voindonesia/