VOI Hari Ini: Protes Warga Pati Memanas! Ribuan Warga Minta Bupati Sudewo Mundur

Menjelang demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus, warga Pati semakin solid mengumpulkan donasi logistik untuk demo di depan kantor Bupati Pati. Pertanyaannya, apakah aksi warga Pati ini akan menggerakkan aksi-aksi di daerah lainnya? Simak informasi selengkapnya di Voi hari ini. [Musik] Protes besar-besaran di Pati dipicu dari kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 250%. Meski pada 7 Agustus lalu Bupati Sudewo telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan pajak tersebut, warga tetap akan menggelar protes. Bahkan agenda protes tersebut meluas dan menjadi gerakan yang lebih masif. Mereka tak hanya menuntut soal kenaikan pajak, melainkan juga mendesak Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Bupati Sudewo dianggap telah mengingkari janji kampanyenya. Aksi Dipati ini viral di media sosial dan didukung oleh ribuan warga net. Tak hanya warga netti saja, di video YouTube dan TikTokvoy.id, banyak warganet dari berbagai daerah yang mendukung aksi warga Pati. bahkan ingin membuat aksi serupa. Aksi Dipati Pati ini digerakkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan salah satu figur utamanya adalah Suprio. Supriono dikenal sebagai mantan pendukung Bupati Sudewo. Namun kini ia berdiri di barisan terdepan mengkritik kebijakan bupati yang dianggap merugikan rakyat. Supriono sempat cekcok dengan PJ Sekdapati Rioso 5 Agustus lalu. Videonya viral di media sosial. Cekcok terjadi karena Satpol PP Pati membuka dus-dus air mineral yang dikumpulkan relawan untuk demo 13 Agustus mendatang. Penolakan publik terhadap kebijakan bupati ini juga mendapat legitimasi dari tingkat provinsi. Gubernur Jawa Tengah, Atmat Luthfi telah mengkritik komunikasi Pemkad Pati yang dinilai lemah. Dia juga menyarankan agar kebijakan kenaikan pajak ini dibatalkan bahkan diminta untuk diturunkan besaran pajaknya. Dengan semakin terorganisirnya masa dan meluasnya tuntutan, demonstrasi besar pada 13 Agustus diprediksi akan menjadi puncak dari kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Bupati Sudewu yang dianggap arogan. Pertanyaannya, bisakah Bupati dimakzulkan? Pemberhentian kepala daerah sudah diatur dalam nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disebutkan bahwa kepala daerah dapat diberhentikan dengan tiga kondisi utama. Meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Dalam pasal itu juga disebutkan kepala daerah bisa diberhentikan bila satu terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan, dua tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, ketiga, terbukti bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Keempat, melanggar larangan jabatan. Dan kelima, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah. Mekanisme pemberhentian kepala daerah tercantum dalam pasal 83 UU tersebut. DPRD menjadi pintu masuk utama. DPRD bisa mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Mendagri melalui Gubernur. Usulan pemberhentian dari DPRD kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung atau MA. MA akan melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati. Jika MA memutuskan bahwa Bupati bersalah dan melanggar hukum, keputusan tersebut akan disampaikan kembali kepada DPRD. Berdasarkan keputusan MA, DPRD akan mengadakan rapat paripurna untuk memutuskan pemberhentian bupati. Keputusan ini harus disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPRD. Jika disetujui, hasil keputusan rapat paripurna akan diteruskan kepada Mendagri melalui gubernur. Pergerakan protes di Pati yang semakin meluas dan berani, mungkinkah perlawanan rakyat Pati menular ke daerah-daerah lain yang merasa memiliki kepala daerah serupa? Nah, kalau kita ngomongemulan, apa bisa dilakukan? Bisa ya, tapi ini ada prosesnya. prosesnya pasti karena kita negara demokrasi ee mengenal sistem perwakilan. Nah, mereka harus masyarakat ini yang sedang marah ya ini wajib lewat jalur ee DPRD wakil mereka ya di legislatif. Jadi saat ini kan anggota DPRD ee Kabupaten Pati itu kan sedang menjalankan mases. Ini kesempatan masyarakat ee curhatlah ya. curhat ee menyampaikan aspirasinya ya. Nah, nanti anggota-anggota DPRD Kabupaten Pati kan mereka akan rapat ya. Selesai masa Arses mereka akan rapat menggunakan hak interpelasi manggil bupati Sadewol. Nah, baru di sana ada yang namanya ee Risna komunikasi di sana. Nah, kalau kemudian ee seluruh anggota DPRD sepakat ee di sidang paripurna menyatakan pemakzulan, ya bisa dilakukan ya. Ini pernah terjadi ya di Jember waktu itu e DPRD Jember ee memakzulkan atau mengimagement ee Ibu Bupati, Bupati Faido kalau enggak salah namanya itu 5 tahun yang lalu ya. Dan batal batal di tingkat MA. Kenapa ya? Karena MA melihat ee ee masalahnya sudah selesai sebetulnya. Jadi kalaupun nanti masyarakat Patih masih ngeyel ya kalau buat kami sebagai peneliti sosial ini menarik ya. Karena artinya ee tradisi perlawanan di Pati ini masih konsisten ya. Karena memang Pati sampai Bojonegoro ini kan memiliki catatan perlawanan ee Mas di akar rumput itu kan luar biasa. tahun 1800-an mereka ngelawan ee Belanda waktu itu. Enggak kayak sekarang perlawanannya waktu itu malah lebih gila ya karena dilakukan secara diam. Nah, jadi ya kalau di masa Pak Sadewo ini perlawanan kembali muncul, wah ini sebetulnya seru ya kalau apa artinya kalau sudah demokrasi macet ya. Meskipun dia kemarin bilang ee saya difitnah ini itu pada kenyataannya ya dia sendiri yang menantang masyarakat ya selaku politisi senior ee dia menantang masyarakat dan masyarakat memberikan jawaban. Wah, ya itu seru buat kami. Dukungan dan solidaritas masyarakat Indonesia terhadap demonstrasi Dipati semakin tinggi. Apakah hal ini menandakan masyarakat sudah muak dengan pejabat daerahnya masing-masing yang membuat kebijakan seenaknya tanpa memikirkan rakyat? [Musik]

Menuju protes besar di Pati, Jawa Tengah, 13 Agustus mendatang, kini situasi memanas, meski Bupati Sudewo telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan pajak. Tuntutan mereka kini meluas, bukan hanya soal pajak, tetapi juga desakan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi yang digerakkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini mendapat dukungan luas dari netizen di seluruh Indonesia, termasuk figur Supriyono yang dulu pendukung bupati, kini menjadi pengkritik terdepan.

Ketegangan meningkat setelah insiden cek-cok antara Supriyono dan Pj. Sekda Pati terkait penyitaan logistik demo viral di media sosial. Gubernur Jawa Tengah pun ikut mengkritik kebijakan Pemkab Pati dan menyarankan penurunan pajak. Dengan massa yang semakin terorganisir, demonstrasi Pati diprediksi menjadi yang terbesar dalam sejarah daerah ini. Lalu apakah memang ada peluang pemakzulan Bupati Sudewo berdasarkan UU Pemerintahan Daerah? bagaimana mekanisme DPRD hingga keputusan Mahkamah Agung? simak ulasannya di voi.id

#bupatipati #bupatisadewo #demonstrasi

Selamat bergabung bersama VOI. Waktunya merevolusi pemberitaan. Ikuti kami!

Baca berita selengkapnya di https://voi.id/

Follow akun official kami di:
Instagram: https://www.instagram.com/voidotid/
Twitter: https://twitter.com/voidotid
Facebook: https://www.facebook.com/Voindonesia/