POLITIK JOKO TINGKIR PRABOWO
siapapun jadi presiden tidak bisa langsung bertindak. Problemnya di depan banyak ada political thread off. Jadi praktik Prabowo satu membuat papan catur, yang kedua membuat politik Joko Tingkir. Pak Prabowo sedang menjalankan tokoh Joko Tingkir. Pak Mahfud pernah mengatakan ini Kejaksaan Agungnya yang keliru karena sampai sekarang tidak mengeksekusi Silvester Matutina. Kejaksa agungnya ini yang menurut saya tidak punya keberanian. Masa apa sih kok samain aja takut kecuali jaksa Agung takut kepada tembok di belakangnya. Apa yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Pertanyaan masyarakat. Publik tidak tahu ini jaksa Agung ini mau apa sih? Sudah tahu ada begitu kok tidak dijelaskan. Kalau gak benar silakan aja jelaskan gak benar. Kenapa ini aneh? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Terus Terang Podcast di mana saya akan berbicara, membedah berbagai isu secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling. Bismillah. setiap pekan selalu saja ada peristiwa politik, hukum dan pemerintahan yang menjadi sorotan publik di media massa dan juga yang masuk ke kolom komentar media sosial saya dan lain-lain semua saya cermati dan saya telaah. Dari sekian banyak peristiwa, kita akan membahas beberapa isu yang menurut saya penting agar kita bisa melihatnya secara lebih jernih dan berpikir bersama-sama untuk mencari solusi. Baik, kita mulai. Silakan mau tanya apa ya, Pak Mahfud? Em ini hari-hari kita ee menjelang peringatan kemerdekaan ke-80, Pak. usia yang apa ya kategorinya sudah sangat matang untuk sebuah negara yang merdeka 80 tahun, Pak. Ya. Nah, ee tetapi untuk tidak mengatakan ironi, ada banyak masalah yang muncul di hari-hari kita memperingati kemerdekaan, Pak. Iya. I di bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Nah, Pak Mahfud saya minta untuk mengomentari. Pertama, misalnya persoalan korupsi. Rupanya sampai dengan hari kita kemerdekaan ke-80 korupsi masih terus menggorogoti kita. Hari-hari ini kita dengarkan Pak Miris mendengarkan dua ee anggota DPR yang tersangka korupsi dugaan ee korupsi CSRBI yang menggunakan dana korupsinya itu untuk membangun showroom mobil dan restoran. Dan ee mirisnya lagi kata KPK hampir semua anggota Komisi 11 ketika itu itu ee menggunakan dana korupsi itu mengambil dana korupsi. Lalu Pakfud di daerah kita dengarkan di Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara ada bupati yang baru menjabat 5 bulan sudah ditangkap KPK korupsi itu di daerah di Jakarta Pak hari-hari ini kita dengarkan menteri di era Jokowi ada dua orang diperiksa juga oleh penegak hukum mantan mendik burstek Nadim Makarim dan mantan Menteri Agama Yakub Kholil Gumas. Jadi gambarannya di usia kita ulang tahun kesekian ini subur sekali praktik korupsi. Pak Mahfud ingin mengadakan apa dalam kondisi seperti ini? Gini, kita sedih dan marah, H tapi juga harus memaklumi untuk sementara langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Karena begini, saya melihat upaya pemberantasan korupsi, menggempur korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo itu ada dua level ya. Oke. Level presiden tekadnya jelas. Komitmen seorang presiden. Komitmen seorang presiden. Pidato-pidatonya tidak pernah habis sejak tahun 2014 sampai sekarang. Perang yang dinyatakan terhadap korupsi itu selalu dinyatakan. Terus terus berpidat lah untuk memperatasupsi ya katanya ya. Terus tetapi di dalam pelaksanaannya banyak orang nyindir itu koruptornya kan banyak yang di dekat beliau ini yang sudah disebut berkasus oleh masyarakat kok tidak ditindak. Ngapain sampai teriak Antartika segala macam. Iya, ada yang mengatakan begitu. Tapi ee saya lihat ada yang ditindak kemudian mandek ya atau tidak menyentuh masalah atau pelaku utamanya seperti pagar laut. Saya selalu nyebut selalu enggak habis pikir kenapa itu dibiarkan judi online di Komdigi gitu kan kok gak nyentuh ke situ jadi menggelegar ramai-ramai lalu berbelok gitu. Tapi ada beberapa yang kemudian kebijakan yang ditangani langsung gitu ya. Oleh sebab itu ditangani langsung oleh presiden maksudnya. Iya kan diselesaikan langsung turun tangan ya masalah-masalah yang nampaknya koruptif dan menyelesaikan masyarakat misalnya apa, Pak ya? Bapak lihat ya banyak nanti saya jelaskan. Nah oleh sebab itu maka saya sampai saat ini mengatakan yang dihadapi oleh Pak Prabowo ini sama yang di dirasakan oleh kita semua masalahnya sangat sulit. Siapapun jadi presiden tidak bisa langsung bertindak. Oleh sebab itu ada belokan-belokan sudah jalan belok hilang karena problemnya di depan banyak ada political thread off kemudian ada yang memang menyangkut masalah-masalah sosial yang rumit dan sebagainya. Sehingga saya menganggap sekarang ini kalau dalam rangka serangan besar-besaran Pak Prabowo itu sedang menata papat ini di sini dulu, ini di sini dulu. Kalau Pak Mahfud beberapa kali menyampaikan ini ya. Iya. Kalau ini akan ke sini diblok dengan ini, itu sedang ditata. Tapi butuh lama sekali, Pak. enggak sayaatakan setahun sekarang kan baru 10 bulan ya saya ngatakan setahun ee bisa kalau lewat dari setahun ya susah dan saya melihat langkah-langkahnya sudah mulai gitu ya ee termasuk misalnya kasus ee Pertamina ya kan iya dan macam-macam pagar laut tapi berbelok di tengah judul juga belum menyentuh ke ini masalahnya kan iya karena presiden itu kan bukan penegak hukum langsung kan tidak bisa mungkin permainannya ada di di lingk penegak hukum di pengadilan ya kan di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian, di pengacara juga kan ini semua semua nih sudah ada yang masuk banyak yang masuk penjara dari pengacara ee jaksa, polisi, hakim. Iya, bagian sehingga kita memaklumi wah tidak mudah loh bagi Pak Prabowo apalagi ini menyangkut dunia bisnis. Oleh sebab itu saya katakan yang dilakukan sementara ini bisa dimaklumi, belum memuaskan menjelang kemerdekaan ini belum memuaskan tapi sudah bisa dimaklumi orang yang menjadi presiden kira-kira 9 bulan itu terhadap penyelesaian kasus-kasus. Tapi juga ada teori yang menyertai itu. Iya. Pak Prabowo itu ee apa namanya? Melakukan teori seperti yang diteorikan orang tentang Joko Tingkir. Apa itu, Pak? Tahu Joko Tingkir. Jadi orang di pasar tenang lalu dipasang diambil kerbau, dikasih tanah lihat hidungnya dilepas ke pasar. Ngamuk dia. Ngamuk di pasar. Oke. Gak ada orang bisa nangani. Lalu datanglah Joko Tingke. Dia sudah tahu kan diambil tanah lihatnya di sampl. Dia yang menyelesaikan masalah. Dia yang menyelesaikan masalah gitu. Oke. Ya. Ya. Ya. Nah, itu bisa ada teori begitu karena banyak contohnya misalnya bahwa Pak Prabowo sedang menjalankan tokoh Joko Tingkir, tokoh Joko Tingkir dan itu gak apa-apa bagus agar orang tahu bahwa ini loh masalahnya. Masalahnya ada di kerbau. Di kerbau ada tanah liat di hidung ini. Misalnya PPN naik 12% orang ribut batal ya. Wang rabut Pak Prabowo batalkan di akhir tahun Pak menjelang pergantian tahun itu detik membuat repot banyak orang kenalnya sudah menduga orang diam sudah diambil di tanah liatnya gitu. Tapi cuma kita gak tahu apa kerbau yang ngamuk itu dia yang masang tanah liat atau kerbau memang sudah ada tanah liatnya karena laki diselesaikan. Heeh. Yang penting itu politik Joko Tingkir lah ya. Batal 12% diselesaikan oleh Pak Prabo. Lalu ribut-ribut gas 3 kg yang orang antri itu kan menterinya sudah pusing ada yang mati pusing sudah dibatalkan oleh Pak Prabowo. Lalu menterinya kan yang menjadi kerbau yang menjadi kerbau yang apanya itu tanah tanah lihatnya itu apa lempung. Lempung ya. Tanah liat itu jadi kritikan banyak harvest juga. Betapa orang marah ketika Harv hanya dihukum berapa tuh? 6 tahun ya? Iya. 6 tahun dengan korupsi 296 triliun. Tapi berjamaah itu berombongan. Hanya dihukum 6 tahun dengan denda sekian. Rakyat marah. Pak Prabowo turun tangan hukum mati. Ya di depan jaksa Agung hukum mati atau 50 tahun. Nah jaksa Agung langsung naik dan pengadilan juga gak berani. Presiden sudah bilang gitu jatuh 20 tahun. 20 tahun itu sudah hukuman maksimal, sudah dikasih maksimal. H itu sama kan dengan kerbau diambil dan lihatnya semua jadi tenang. Masyarakat sengketa empat pulau Aceh ya Aceh. Aceh Sumatera Utara. Aceh Sumatera Utara kan ramai itu sudah sudah itu sudah menyangkut integrasi integrasi bangsa dan juga menyangkut sentimen politik kedaerahan. Iya kan? Pada waktu itu Pak Pak Prabowo tur Iya. Pak Prabowo turun tangan sudah rapat loh Pak jarak jauh itu dari luar negeri dari Amerika kalau gak salah kan dia perintahkan keluar lagi beliau jadi pahlawannya. Iya. Yang terakhir apa? Rekening tahu pemblokiran rekening itu. Coba orang ribut loh. BPATK tuh gak punya wenang sama sekali untuk memblokir rekaning orang kalau tanpa dugaan pidana. pidana ini langsung pokoknya yang 3 tahun tidak aktif eh 3 bulan sampai 12 bulan tidak aktif semua diblokir sampai lebih dari 100 juta rekening kan atau 31 juta yang teridentifikasi itu apa dasarnya kalau dikatakan oh itu ada dugaan dugaan pidana loh memblokir tuh maksimal 5 hari apa bisa 100 juta rekening diselesaikan 5 hari untuk di untuk dinyatakannya aktif kembali aktif tidak atau Tidak kan harusnya dipilih dong. dipilih mana yang apa namanya yang dicurigai mana yang tidak gitu dipilih lalu di diperiksa 5 hari kurang nih masih harus diperiksa lagi perpanjang 15 hari itu caranya bukan langsung setiap rekening yang ngendap gitu termasuk rekeningnya Mas Rizal karena berhenti menjadi stafus kanak buka iya sejak berhenti menjadi stafusak iya uangnya uangnya sudah hampir gak ada karena sudah berhenti tapi diblokir mungkin orang banyak bilang ini juga enggak duitnya sedikit ya sudahlah tutup aja kali begitu sisa-sisanya gak ada punyanya ustaz dasat dasat latif itu viral Pak iya punyanya maj mau beli semen bangun masjid tapi enggak bisa gara-gara diir iya punyanya itu lagi ke majelis fatwa majelis ulama it iya khil nafis usnya kholil nafiz teman saya juga itu kan ngawur tapi Pak Prabowo turun tangan buka semua rekan yang itu kerbonya lemas Itu jadi praktik Prabowo satu membuat papan catur, yang kedua membuat politik Joko Tingkir. Artinya Pak berdasar analisis ya mungkin Pak Prabowo gak berniat itu. Tapi itu yang yang kita simpulkan. Ilmu pengetahuan itu kan abstraksi dari fenomena. Nah fenomena ini oh ini buat papan catur. Oh ini Joko Tingkir kan gitu aja. Tapi semuanya bagus karena tidak bisa selesai seketika. Misalnya politik Joko Tingk lepas dulu kerbau yang apa namanya dikasih tanah liat itu. Biar orang tahu ini bahaya. Ada kerbau kayak gini bahaya. Banyak loh kerbau kayak gini kan gitu kan sehingga semua bersiap-siap gitu. Satu lagi yang Pak Mahfud belum sebut soal Joko Tingkir tadi yang fenomenal belakangan ini apa tuh Hasto dan Tom Lembong mengeluarkan itu kan gede banget Pak Abolisi dan Amnesti. Iya kan? Wah seketika orang ribut masalah kontroversinya ramai di masyarakat. Prabowo tulangan gitu kan. Nah itu termasuk politik Joko tinggi. Tapi jadi pertanyaan publik Pak masa penyelesaiannya akan begitu Pak? Oh gak. Keputusan dibikin dulu ya dalam tanda petik ya urusan belakangan kita bisa selesaikan dengan hadirnya seorang kan enggak bagus gak boleh. Tetapi sebagai pancingan kepada kesadaran politik masyarakat ini loh banyak yang kayak gini loh sejak dulu lepas dulu satu nih cara nyelesaikan gini dan yang lain jangan ngulangi. Itu kan politik Joko Tingkir bisa begitu jangan ngulangi loh ini ada kayak gini. Itu pun kalau benar Pak Prabowo yang membuat kerbau itu misalnya ini kan teori politik abstraksi dari setiap fenomena itu ee menjadi apa namanya biasanya menjadi ee kesimpulan atau menjadi sebuah istilah di dalam ilmu itu kan begitu caranya kan fenomena di lalu ditumpuk lalu jadi ee variabel sebuah variabel biasanya. Nah, itu biasanya e dan variabel-variabel itulah yang kemudian melahirkan proposisi dan kesimpulan kan gitu. Kerja-kerja ilmu pengetahuan kan gitu. Iya. I ya. Oke. Itu ya kita berharap ya 17 Agustus tahun 2000 25 25 itu 80 tahun sudah Indonesia merdeka kurang 20 tahun untuk menuju Indonesia emas. Dan insyaallah Indonesia emas itu bisa diraih kalau kita kompak bersama-sama mengelola negara ini. Saya sedikit pengin Pak AFud lebih reflektif misalnya atau kontemplasi dikit, Pak di usia kita kemerdekaan 80 tahun ini soal korupsi nih Pak. He. Kan tadi enggak berhenti-berhenti nih di di depan meja kita masih terjadi gitu. Apa yang perlu diubah dari mungkin cara penyelesaian korupsi oleh pemerintahan sekarang yang di mata Pak Mahfud ee mungkin perlu lebih tajam lagi atau seperti apa sebagai orang yang pernah berada dalam pemerintahan dan ee membidangi urusan itu. Apa, Pak, yang menjadi catatan yang harus setelah 80 tahun kemerdekaan kita perlu lebih maju lagi sehingga korupsi menjadi semakin bisa dikurangi? Apa Pak? penataan personalia pejabat-pejabat penegak hukum itu paling penting integritas ya. Iya. Penataan itu pertama harus diganti dengan orang-orang diisi dengan orang-orang yang integritas. Kalau soal integritas, integritas itu kan sangat abstrak. Semua mengaku saya berintegritas. Saya berintegritas. Tapi sebagai presiden, Pak Prabowo tahu ini yang harus diganti dengan ini. Masalahnya di sini masalahnya kan masalahnya selalu saya katakan kalau Anda mau membangun hukum yang baik itu kan tiga. Satu legal substance kan, lalu legal structure. L ketiga legal culture. Di tempat kita nih di legal structure-nya ini. Hm. Legal substance hukum apa yang Anda inginkan? Sudah ada kok di Indonesia. Ide hukum apa yang yang yang diinginkan oleh rakyat dan dilakukan oleh negara-negara lain untuk memberantas korupsi sudah ada kok di Indonesia. Tapi penegakan hukumnya bobrok, jual beli kasus masih banyak dan tidak usah tidak usah diperdebatkan itu jual beli kasus dan sebagainya itu kan sudah banyak yang masuk penjara dan sebagainya para penegak hukumnya tidak usah diurai lagi. Kita sudah mengurai itu dalam episode-episode berikutnya. Jadi personalia bukan strukturnya, personalia pejabat-pejabat penegak hukum dari semua tingkatan kemudian di nanti dikomando oleh ee Pak Prabowo. Karena bagaimanapun negara ini ya kalau Presiden mengatakan gini gak ada yang berani. Gak ada yang berani. H orang dulu gak berani buka kasusnya Riza Khalid karena presiden dulu gak buka. Iya kan? Bahkan kalau kata Sudirman Said dulu sudah lapor, Pak ini lapor ke Pak Jokowi ya. Iya, Pak. Ini kesempatan sekarang untuk melakukan tindakan yang selama beberapa dekade merusak negara. Ini tinggal ditindak nih Reza Khalid ini. Tapi Pak Reza Khalid Setia Nuvanto gitu kan banyak kasus waktu itu. Ada IKTP, ada Papa minta saham ini Pak waktunya meninda. Tapi kan Pak Jokowi bilangnya gimana ya? Desa Khalid kan orang kuat, Setian Nuvanto orang kuat. Gimana kalau keduanya itu bersatu? Kata Pak Jokowi kata Pak Jokowi kan terus kasusnya hilang padahal sudah diajukan proposal-proposal oleh Sudirman Said sebagai Menteri SDM ketika itu. Ini ini ini berdasar hasil tim pembubaran Petral itu. Iya. Dan baru sekarang dibuka oleh Pak Prabowo. Iya kan? Itu bukti bahwa kalau Presiden mau bisa namanya Presiden dia punya kekuasaan yang sangat lengkap, punya hak prerogatif juga. Kalau rumusnya Pak Mahfud kita gunakan seperti tadi membersihkan atau mencari orang-orang berintegritas di berbagai level kepemimpinan termasuk mestinya di kabinet dong Pak. Karena kan orang banyak mempertanyakan bahwa orang-orang di dalam kabinet power sebagian bermasalah atau pernah bermasalah dari sisi hukum. mestinya kan ada upaya perbaikan ke situ. Kalau itu teorinya bagaimana korupsi dihilangkan. Iya bisa. Tapi itu sudah masuk dalam pimpinan aparat penegak hukum. Karena kalau pimpinan aparat penegak hukumnya nih bagus, punya integritas, yang dikabinet pun diambil oleh penegak hukum. Ini gak usah pakai tangan Pak Prabowo. Pak Prabowo tunjuk aja nih ee aparat penegak hukum yang baik. Lalu biarkan nih kabinet-kabinet mana yang dulu punya masalah bisa diambil. Maka tidak harus Pak Pak Prabowo sendiri yang turun tangan. ini yang bertugas nangkapi menteri-menteri ini. Iya. Tidak harus Prabowo sendiri turun tangan nanggapi menteri. Tapi ini disuruh nih kalau ada masalah hukum ambil dia. Tentu harus dihitung political tradeof-nya kan harus disiapkan. Jangan e saya tidak percaya Pak Pak Proo takut ke partai itu gak partai yang takut pada dia. Presiden kok. Oh iya partai yang takut. Dia bisa menyatakan pimpinan partai itu gak benar. ganti kan bisa wong dires rakyat mendukung dia pasti karena iya rakyat mendukung dia, partai juga mendukung dia. Wong di partai sendiri rebutan. Oh iya iya kanukung kalau misalnya mati ketua partai Pak Prabow Rizal ini kotor ganti anggotanya senang malahan. Iya iya iya. Saya tidak percaya pada teori bahwa Pak Prabowo takut kepada partai. Bercaya tapi menurut saya dalam rangka papan catur itu tadi. H. Oke. Oke. Nah sekarang saya mau nyambung Pak. Bapak mengatakan kejaksaan, kepolisian, KPK mestinya segera bertindak tanpa harus perintah. Ini satu nih soal Kejaksaan Agung, Pak. Saya mau melangkah apa itu? Satu kasus yang Pak Mahfud per mengatakan ini Kejaksaan Agungnya yang keliru karena sampai sekarang tidak mengeksekusi Silvester Matutina. I ini salah satu pendukungnya Pak Jokowi. Tapi bukan karena Pak Jokowinya, tapi karena miris menurut Pak Mahfud orang yang sudah terpidang sejak 2019 sampai sekarang masih melenggang, tidak dieksekusi. Lagi-lagi Pak sampai dengan ini belum ada jawaban penjelasan dari Kejaksa tadi malam Pak Mahfud seingat saya sampai ng-etweet Pak ya mempertanyakan. Tolong dijelaskan Pak apa yang Bapak gugat di situ. Saya bilang ee seharusnya Kejaksaan Agungnya segera menjawab seperti yang sudah-sudah. Kalau ada kasus kan kadang kala jaksa Agungnya sendiri yang muncul, kadang kala humasnya iya Kapuspen pokoknya ya segera menjawab ini sekarang mengapa gitu kan mengapa tidak dieksekusi apa yang sekarang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saya sudah tahu dia tidak eksekusi apa yang akan yang yang sekarang dilakukan saya berharap jangan sampai Kejaksaan Agung mengorbankan orang internal ya mengorbankan maksudnya stafnya sendiri Misalnya dicari siapa dulu H yang tidak mengeksekusi disalahkan padahal mungkin ada pesan politik. Iya kan? Dicari siapa dulu? Kepala Kejangsa. Lalu mungkin bisa saja disalahkan ke puspenkum karena dikatakan sudah dipanggil dan akan harus dieksekusi. Bisa saja dia yang disalahkan padahal dia orang baik dan benar gitu. Ini sekarang masih mencari cara keluar. Kenapa ini kok tidak dieksekusi? Dan sekarang apa yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Pertanyaan masyarakat publik tidak tahu ini jaksa Agung ini mau apa sih sudah tahu ada begitu kok tidak dijelaskan. Kalau gak benar silakan aja jelaskan gak benar. Kenapa? Ini aneh proses hukum begini loh. Saya akan bicara urut-urutan Mas Rizal vonis bahwa Matutina itu dijatuhi pidana 1 seteng tahunar tahun itu dijatuhkan oleh pengadilan tanggal 20 Mei 2019. Iya. Kan harus dikirimkan. Iya. Sesudah dibuat menotasi dan sebagainya. Biasanya kalau perkara gitu orangnya putusannya dikirimkan. Orangnya putusnya dikirimkan itu sudah dikirim tanggal 9 September 2019 ya. Nah, menurut Undang-Undang MA pasal 53, 30 hari setelah Mahkamah Agung menyampaikan putusan itu ke Jakarta Selatan, 30 hari otomatis diserahkan ke jaksa penuntut umum ya dan kepada terpidana. Itu aturannya maksimum 30 hari. Ini Mahkamah Agung sudah nyampaikan. Iya. Iya. Mandeknya kira-kira kan di Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri atau bisa juga di Pengadilan Jakarta Selatan bisa saling tuding. Mahkamah Agung sudah ngeluarkan tapi kok kata ini gak sampai, kata ini sudah disampaikan. Nah, ini yang harus dicari. Kenapa? Kan gitu. Nah, itu aturannya. karena juga ada peraturan Kejaksaan Agung nomor 13 tahun 2019 ya tentang standar operational prosedure gitu di dalam pelaksanaan UTAN itu sesudah 3 hari menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan ya dari Mahkamah Agung ketua pengadilan Jakarta Selatan nyampaikan ke kejaksaan sesudah 3 hari mendapat pemberitahuan itu harus mengeluarkan P kejaksaan harus mengeluarkan P48. Apa itu, Pak? P48 itu keputusan agar dieksekusi dan menunjuk yang mengeksekusi itu jaksa yang dulu ataukah sebuah tim. Kalau kalau perintah eksekusi ya, perintah eksekusi gitu dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Iya. Sesudah itu, sesudah 3 hari itu dilaksanakan dan eksekusi dinyatakan sudah sempurna. Eksekusi sempurna itu apa? Yaitu penyerahan. terpidana kepada ke Kalapas atau kepala Rutan ya kalau itu masih rumah tahanan yang ditandatangani oleh eksekutor oleh jaksa, ditandatangani oleh Kalapas Karutan dan terpidana masuk itu sudah sempurna sudah bukan urusan kejaksaan itu sudah urusan kementerian hukum dan sebagainya. Oke. Nah, sini kan ini gak ada penjelasannya tindakan apa-apa gitu sampai sekarang penjelasannya apa sih ini? Dan Pak Mfud terakhir kalau kita ingat Pak Kapuspen Kum Kejaksaan Agung itu sudah tiga kali mengatakan tanggal 4 seingat saya lalu tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus mengatakan silakan Kejaksaan Negeri karena ini sudah ingkra harusnya segera dieksekusi. Itu kan artinya internal kejaksaan yang tidak ada. Iya. Dan mestinya ya seagungnya menjelaskan ayo Kejaksaan Negeri segera di segera dipanggil tinggal perintah to kalau menghilang DPU daftar pencarian orang gitu. Kenapa daftar pencarian orang? Ya karena tidak kan ada dua. Kalau sudah dipanggil baik-baik sampai 3 hari masuk ke DPU dijemput paksa. Kalau tidak ada jalan menyebutan paksa DPU ya masuk daftar pencarian orang sehingga ke mana pun dia nongol orang ee aparat bisa nangkap. Iya. Dengan kejadian seperti ini, Bang Fud, orang publik menduga ada dua kemungkinan. Satu, Kejaksaan Negeri enggak mau enggak mau mengeksekusi karena ngelawan perintah gitu ya. Atau memang ya perintahnya dari atas enggak usah dieksekusi sekalian. bisa duan orang untuk untuk menghentikan sesuatu untuk menghentikan sesuatu yang mungkin akan mengungkap kasus-kasus lain yang sama modusnya. Karena kalau begitu mungkin di orang kan sudah banyak ya h mengatakan jangan-jangan nih orang sudah apa namanya melakukan upaya itu tetapi itu sengaja ditutup oleh kejaksaan karena untuk ditutup tidak membuka peluang dibongkarnya kasus-kasus lain. Tapi zaman sekarang agak susah Mas. Kayak Silvester Matutina ini kan sudah sudah itu ya sudah sangat terkenal gitu. Iya. Publik sudah tahu ya, Publik sudah tahu ya orang cari sendiri. Bahkan sekarang ahli-ahli mengharapkan dieksekusi masuk penjara, dia malah masuk di jajaran komisaris BUMN, Pak. Itu juga jadi sisiran dan sudah mulai ada spekulasi itu sudah daluarsa katanya gak bisa dieksekusi gak bisa. Jadi begini itu enggak mungkin ya daluar satu artinya daluar satu ada dua. Iya. satu hilangnya ee hak untuk menuntut oleh kejaksaan. Yang kedua, hilangnya ee kewajiban untuk masuk penjara itu ee apa namanya? Daluarsa pemidanaan. Gini, kalau luuarsa untuk penuntutan itu sudahud gak bisa ditempuh lagi. Karena menurut pasal 78 KUHP yang sekarang masih berlaku itu disebut sebuah tindak pidana itu menjadi luarsa dan tidak bisa dituntut adalah manakala tindak pidana itu kalau ancamannya hukuman mati atau hukuman seumur hidup maka luarsanya 18 tahun. Oke. 18 tahun untuk hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Oke. Kalau korupsi, pembunuhan berencana, pemberontakan terhadap negara 18 tahun tidak ketangkap, ya orangnya bebas karena berarti negara tidak becus sehingga ee gak boleh melanggar hak asasi manusia. Iya. Yang kedua, kalau ancaman hukumannya itu lebih dari 3 tahun, oke, kalau ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun, maka perkara menjadi hangus 12 tahun. 12 tahun orang di di apa namanya? Di di disangka melakukan itu kok tidak ketangkap ya. 12 tahun dia lari, 12 tahun lewat sehari dia pulang gak boleh ditangkap lagi karena sudah lewati masa Dalarsa ya. Daluarsa kalau ancaman hukumannya ya kalau ancaman hukumannya lebih kecil dari 3 tahun maka luanya 6 tahun. Untuk kasus untuk kasus Silvester masuk nih kecil 1 seteng tahun kan gak ini kan ancaman nih oh ancamannya oh ya ini penuntutan penuntutan Silvester gak masuk ke sini karena dia sudah dihukum bukan sudah dituntut sebelum lewat darursa nah kalau kalau di piring tindak tindak pidana ringan seperti mengemis menggelandang penganiayaan ringan kalau nyopet tergantung tergantung si dompet kalau nyopetnya banyak kalau nyopetnya banyak kalau si dompetnya gedar itu bukan di piring itu I kalau nyopet lalu kena amplop kosong gitu bisa itu piring nempeleng orang tapi tidak sampai pingsan gitu ya. Nah itu luar sana 1 tahun. Hm. Itu untuk penuntutan. Penuntutan dan Silvester sudah dituntut dan dipidana sekarang. Sekarang kan ee dia lagi mengajukan Silvester ini rupanya mengajukan PK, Pak. Ya, mengajukan PK. Artinya apa? Asumsinya dia menemukan novum kan gitu kan, Pak. Nah, berarti kalau noumnya adalah dia bermain di usia ee apa luarsa eksekusi itu enggak mungkin ya? Enggak mungkin karena di atas itu lebih besar ininya masanya. H mungkin PK menurut undang-undang PK itu tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi. Jadi begitu dia muncul di PK tangkap di situ. Hm. Bisa kan untuk eksekusi? Karena lepas dari apapun putusan PK-nya nanti itu ee tetap harus dieksekusi nih. Tapi persoalannya metutinnya bukannya sembunyi ada dia Pak kejaksaannya aja yang enggak menyemput. Justru itu justru itu kejaksa dan itu yang harus dijelaskan. Lagi pula supaya ingat ya yang dikatakan noum. Novum itu sebagai bukti baru. Bukti baru. Iya. Bukti baru untuk pengajuan PK itu adalah harus bukti yang sudah ada sebelum divonnis. Oh, sebelum divonis ya? Sebelum divonis bukan dibuat baru karena ada apa-apa gitu. Dibuat karena ada perubahan politik enggak bisa jadi nufung sebelum divonis misalnya loh saya dulu kan tidak bilang Pak Yusuf kalah, bilang Yusuf kara misalnya. Ah, itu bisa jadi noum. Saya gak bilang Yusuf kalah. Saya tidak tidak bilang wakil presiden Yusuf kalah, tapi wakil presiden perusahaan apa Yusuf apa gitu. Nah, itu bisa jadi nufum. H karena pernyataan ini sudah ada sebelum divonis. Hm. Tapi kalau sudah divonis in gak boleh ada bukti yang menyusul sudah itu. Jadi oh saya gak masuk akal juga mau minta karena sudah jelas namanya bukti-buktinya bahkan karena buktinya sangat kuat dari hukuman 1 tahun dinaikkan menjadi 1 seteng tahun sehingga daluarsanya menjadi 5 tahun. Jadi intinya gugatan kita harusnya memang kejaksaan ya harus segera berturun tangan ya. jelaskan harus kejaksaan menjelaskan ni jaksa-kejaksaan itu kan milik masyarakat dan harus bertanggung jawab di dalam penegakan hukum itu bertanggung jawab juga dan tidak ada apa namanya pelanggaran atas undang-undang keterbukaan informasi publik jika mengumumkan status gak ada itu di dalam undang-undang itu disebutkan undang-undang keterbokan intonasi publik ada beberapa hal yang dikecualikan dari kerahasia harus tetap dirahasiakan. Nah, soal narapidana itu gitu masuk di situ bahwa kalau narapidana itu ya itu bisa dibuka h ke publik putusannya kapan, di mana, namanya siapa, perkaranya buka ke publik. Dan bahkan kalau Mahkamah Agung sudah masukkan di dalam direktori. Iya. Saya saya sering ngikuti direktori ee putusan Mahkamah Agung. Itu soal Matutina. Iya. Artinya, Pak, hebat betul Matutina ini ya. Sampai seorang jaksa Agung belum mau bersikap memerintahkan untuk mengeksekusi. Gak hebat Matutina. Yang gak hebat tuh Kejaksaan Agung. Kalau matutinanya gitu-gitu aja. Kejaksana agungnya ini yang menurut saya tidak punya keberanian. Masa apa sih kok sama Matutina aja takut? Kecuali Jaksa Agung takut kepada tembok di belakangnya. itu bisa saja terjadi dalam politik itu mungkin ya tapi kita gak bisa bicara itulah bisa tembok tembok tembok apa tangkap ini orang eksekusi sekarang dan jelaskan kepada masyarakat kan hanya itu yang bisa dilakukan ya oke Pak saya mau teruskan dikit tentang Matut Tina tadi malam kan Pak Mahfud ee ee apa posting di X tuh lalu muncul komentar saya lihat ada cukup banyak komentar yang mempertanyakan posisi Pak Mahfud ketika itu karena Bapak menjadi Mopel Hukam mereka mengatakan itu 19 lalu kan Pak Mahfud jadi mengko penghuluk. Pak Mahfud apa waktu itu tidak melakukan apa-apa terhadap Matutina. Bisa dijelaskan Pak apa yang Pak Mahfud in? Sudah berkali-kali saya jelaskan. Waktu itu perkara itu disembunyikan kan saya bukan aparat penegak hukum. Kadang kala orang tuh gak tahu disembunyikan perkara itu. Bapak enggak tahu L ya buktinya gak muncul. Gak muncul ya. H kayak Riza Khalid orang bertanya, “Pak Mahfud, kenapa Anda ee ee gak bertindak? Risa Halid itu kan sudah bertahun-tahun lah. Waktu saya kan gak ada karena sudah dilaporkan ke presiden gak diteruskan. Iya kan? Sebelum saya jadi menteri ini divonis sebelum saya jadi menteri lalu sembunyi hilang. Karena Pak itu dia divonis 2019. 2019 itu ingat bulan April itu pemilu. Pak Yusuf Kalah sudah tidak terpilih meskipun secara protokoler masih sampai pelantikan. Sehingga perkara ini ada yang menggoreng ini sembunyi gak ada yang tahu. Kita pun gak tahu. Jaksa Agung aja gak tahu asumsinya kan. Presiden aja gak tahu. Iya kan? H iya andaikan Pak Mahf masa terus saya suruh tahu itu gimana sekarang ini ada ribuan kasus yang kayak gini menterinya Minkonya pasti gak tahu. Minko itu baru tahu kalau menjadi muncul pret kok begitu ambil kan gitu ya. sama kasus polisi Brotoseno waktu itu muncul tiba-tiba turun kan. Iya kan tiba-tiba sudah dihukum mau diaktifkan lagi sebagai teriak gak boleh itu menurut undang-undang gak jadi. Tapi kalau itu tidak muncul bagaimana kita tahu oh itu ada yang menyembunyikan loh Pak menyembunyikan harus cari ya cari yang tugas cari itu Kejaksaan Agung dan polisi. Bukan Menko. Menko itu kan enak sebenarnya tugasnya gak berat-berat amat asal ke ee kejaksaan agungnya, polisinya dan KPK-nya sudah bagus kan enak itu tugas Mingkup. Kalau disembunyikan di sana gimana? Saya lanjutkan, Pakud. Ini sekarang soal ramai-ramai kaitannya dengan pemerintahan dan mungkin tata kelola. Pak Presiden baru saja ee meresmikan atau ee menambah 162 satuan baru h di ee TNI yang itu artinya memperbesar organisasi TNI, menambah struktur TNI antara lain misalnya menambah enam qodam. Iya. Nah, keputusan ini eh kontan dikritisi oleh sejumlah ee teman-teman atau aktivis ee masyarakat sipil karena dianggap sebagai bentuk langsung dari kemunduran reformasi, bentuk lain dari praktik kemunduran reformasi. I saya baca sebagai orang yang pernah menjadi Menteri Pertahanan di dalam pemerintahan memahami konteks pertahanan. Apa pandangan Pak Mahfud atas keputusan ini dan kritik teman-teman LSM? Iya, kritik teman-teman LSM itu kemunduran reformasi. Kritik yang kedua yang saya baca juga harus segera pengalihan wewenang peradilan militer ke peradilan sipil untuk kasus-kasus yang sifatnya umum. Itu saya baca ya. Oke. Penambahan qodam dan sebagainya itu ee wewenangnya Presiden Pak Prabowo. Tapi kalau kita mencoba memahami ketika terjadi pemisahan antara pertahanan dan keamanan. Pertahanan itu TNI, keamanan dan hukum itu polisi. Polisi. Itu kan ee idenya agar masalah pertahanan itu hanya ngurusi masalah keutuhan bangsa. mengurusi kedaulatan artinya agar utuh bukan soal pelanggaran hukum. H. Nah, tetapi sekarang soal keutuhan bangsa, kedaulatan negara itu perkembangannya kan bukan hanya perang. Sekarang proksi orang memecah belah bangsa dari dalam. Iya kan? Iya. misalnya radikalisme itu bisa berujung bisa berujung ke ke polisi, tapi bisa juga berhenti di sinilah. Radikalisme itu kan ide yang bergerak yang belum yang tidak mesti menjadi terorisme. Iya. Itu kan untuk menjamin keamanan dan ketahanan pertahanan negara itu kan harus ada di berbagai lini gitu. Mungkin pikirannya mungkin pikirannya. Oke. Jadi membesarkan itu karena antara lain misalnya meng-cover persoalan, mengcover persoalan karena sekarang Iya. Terorisme radikalisme yang menggunakan kejahatan-kejahatan besar seperti narkoba bukan justru e output solusinya dulu menambah kapasitas kemampuan SDM, Pak. Kan Anda yang mengatakan kenapa justru bukan SDM-nya yang diperbaiki ditingkatkan kualitasnya bukan menambah struktur, memperbesar struktur? Ya bisa saja. Itu kan pilihan politik ya. Itu kan pilihan politik. di dalam undang-undang juga gak ada loh yang menyatakan bahwa ee khodam itu hanya 15 ee polisi harus sekian. Gak ada. Itu kan pilihan politik. Jadi itu tidak ada yang salah meskipun itu mungkin menimbulkan pertanyaan seperti pertanyaan kita ngapain sih kayak gitu. Tapi mari kita coba pahami. Saya orang dalam dulu. Jadi saya paham kebutuhan itu di pertahanan itu bukan hanya perang dengan negara lain. Sekarang justru proksi menghancurkan ideologi dari dalam. Perpecahan itu yang dibangun oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negara itu kan banyak di berbagai tempat, ada di desa-desa juga. Sehingga pikirannya sudahlah kasih gitu. Dan itu pilihan politik hukum bukan melanggar aturan, bukan juga disuruh oleh aturan. Artinya Pakud setuju dengan alasan TNI mengatakan ini memantapkan memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Setuju. Saya bukan setuju, tapi saya pahamnya karena dulu saya pernah mendiskusikan itu tuh ketika saya Minhan itu sudah waktu saya minhan dengan berbagai pihak. Oke. Kenapa kok pertahanan hanya ada sih? Kan sana dong karena sekarang bentuknya sudah proxi gitu. Dan itu zaman itu sudah mulai ya sudah waktu itu. Lalu diungkap lagi oleh Pak e Hadi Hadianto Hadi Cahyanto ketika fit and pres di DPR sekarang itu soal ideologi, soal kesatuan bangsa itu bukan hanya serangan dari luar proksi dari dalam yang banyak dan itu benar memang dan kita rasakan kan apa yang menjadi catatan Pak Mahfud misalnya kalau kita mengikuti logika teman-teman LSM bahwa hati-hati loh ini kan bisa jal kembali du fungsi model dulu di orde baru itu terjadi gitu ya apa yang menjadi itu saya setuju dengan LSM hati-hati in sebab itu keseimbangan antara negara dan ee LSM masyarakat sipil itu harus terus dibina agar kehati-hatian itu terjaga dari dua pihak juga. Karena kadang kala kalau kita di LSM ngritik gitu ya, ngritik kalau lalu diikuti kritiknya lalu salah LSM-nya. Loh, saya kan hanya usul katanya gak bertanggung jawab kan. Itu dulu yang saya bilang kamu tuh usul DPR gitu anu gitu gitu waktu jadi main kepolukan bilang gitu Koroki Grung kan. Iya enak aja saya bilang kritik-kritik lalu sesudah usulnya diikuti salah menimbulkan masalah lalu Anda bilang anda yang usul dulu. Saya kan hanya usul, Anda yang bertanggung jawab kan begitu. Tuh gak fair hidup bernegara. Hm. Ya kalau ngeritik ya harus tahu posisi orang lain yang bertanggung jawab siapa kan gitu. Sama dengan apa? Peradilan militer. Iya. Peradilan militer itu persoalannya struktural saja sebenarnya, bukan persoalan bahwa peradilan militer tuh jelek. Menurut saya bagus loh peradilan militer. Coba Anda tahu 2 hari lalu itu yang kasus menembak kasus cabung ayam di Lampung. Lampung ee Baharzah apa namanya? Iya. Baharzah dihukum mati. Kalau di sipil mungkin tuh dimain-mainkan tuh. Hm. Tapi dihukum mati oleh peradilan militer. Hukuman mati dan dipecat. Kalau di peradilan umum mungkin saja itu enggak. Yang di NTT yang di NTT meninggal. Nah, yang di NTT kan belum diadili. Belum diadil. Katanya sudah 20 tersangka. Iya. Tersangka. Iya. Belum masuk ke pengadilan militer kan. Penersangkaan itu kan baru di auditor. Auditor. Betul. Heeh. Ya. Kita lihat persoalannya sekarang pemindahan peradilan militer ke peradilan peradilan militer ke peradilan umum itu bukan peradilan militernya bagian substansi perkaranya. He. Gak bisa kita menedakan peradilan militer karena peradilan militer itu ada di Undang-Undang Dasar. Oh, di Undang-Undang Dasar Konstitusi itu ya. Iya, di konstitusi gitu disebut bahwa peradilan ee dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang terdiri dari pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Pengadilan militer itu bunyi Undang-Undang Dasar. Gak bisa dipersoalkan keberadaannya. Nah, sekarang wewenangnya yang diusulkan itu masalah-masalah yang bersifat kejahatan umum itu supaya diserahkan ke pengadilan umum. pengadilan umum atau sekurang-kurangnya pegawai-pegawai di TNI yang bukan militer tapi pegawai biasa kan banyak tuh yang sipil staf ya banyak staf itu itu kalau melakukan pidana serahkan ke pengadilan umum dengan di pengadilan militer kan itu itu yang sudah disepakati di dalam wacana politik kita dan dulu diagendakan untuk segera diatur tapi tapi waktu di luar soal itu kan ada juga soal impunitas Pak yang dikritik banyak orang. Impunity dilakukan kepada oknum tertentu di dalam kan. Iya. Impunity itu kan dalam praktik tidak ada dalam peraturan. Nah, kalau impunity itu bukan hanya di militer Silvester Stayor. Silvester Stayor katanya Matutina. Iyalah itu kan impunitas namanya. Iya. Iya. Disip pun disiplin pun terjadi ya. Jadi kalau infonity itu jangan Anda nuding militer, lebih banyak di sipil malah impunity itu pejabat-pejabat sipil yang memberi impunitas terhadap orang yang melakukan kejahatan itu. Oke, Pak. Oke. Tutup, ya. Lanjut, Pak. Satu lagi. Oh, satu lagi. Kan mau 17-an, Pak. Kurang 7 hari. Saya enggak tahu Pak Mahfud di Jogja atau di belahan bumi mana. Nanti kita 17. Tapi pemerintah tidak lagi resmi 17 Agustus di KN. Seperti yang dilakukan Pak Jokowi tahun lalu, Pak Prabowo mengatakan di Jakarta saja. Pak Prabowo setuju itu. Enggak usah di IKN, di sini aja. Saya setuju karena kondisinya gak memungkinkan di IKN itu yang dulu pun itu kan orang yang datang ke sana diangkut gak ada rakyat gembira begitu ya. Iya kan diangkut kan ngangkut burung ke sana gitu terpaksa lalu pulang kosong lagi berbagi pula presiden di situ. Wapres di sini waktu itu. Ya saya setuju karena gini memendakan ibu kota itu tidak bisa memendakan seperti sekawanan burung di pasar burung gak bisa. Coba orang mau di sana untuk segera ditempati. Misal ini tidak diadakan upacara di sana kan karena juga belum bisa ditempati sebagai ibu kota kan. Iya kan tidak bisa sekolah belum ada, rumah sakit belum ada orang punya anak sekolah di mana di situ kan mestinya itu melalui sebuah apa ee tahapan yang panjang peniman ibu kota itu tidak bisa langsung masuk begitu sehingga saya setuju e jangan buru-buru dong ee biar di sini dulu di Jakarta meskipun saya tidak ikut upacara di Jakarta saya di Jogja sih. Oh di Jogja. Iya. Tapi kalau yang nasionalnya tu saya setuju di Jakarta IKN ya teruskan aja di siapa aja di sanaah silakan tapi pemerintah tetap di sini negara di sini ya. Baik Mahfud terima kasih Pak selamat ulang tahun kemerdekaan ke-80 merdeka. Oke sekian dulu untuk edisi minggu ini. Kita akan bertemu lagi di terus terang pekan depan menjelang 80 tahun kemerdekaan. Mari kita ingat kemerdekaan kita bukan hadiah dari bangsa lain, tapi berkat dan amanah serta rahmat dari Tuhan yang maha kuasa. Setiap langkah sekecil apapun bisa menjadi sumbangan untuk negeri ini. Dirgahayu Republik Indonesia terus berkarya, terus peduli, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Selesai.
Jelang perayaan HUT RI ke-80, ada sejumlah masalah hukum, politik, dan pemerintahan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti apa pandangan Mahfud MD? Simak ulasan lengkapnya di Terus Terang Episode terbaru.
______________________________________
#mahfudmd #hukum #demokrasi #terusterangmedia #terusterang #terusterangmahfudmd #prabowo #silfestermatutina #kejagung
______________________________________
Info konten terbaru, saran serta masukan bisa juga disampaikan di Kanal Telegram Podcast Terus Terang Mahfud MD https://t.me/+t_gVMmzifJ0xN2I1
Isu dan perkembangan bangsa terkini selengkapnya bisa dibaca di portal berita https://terusterang.id/
Konten ini diterbitkan oleh: PT TERUS TERANG MEDIA