Pajak Rakyat Naik, Pajak DPR Ditanggung Negara? Polemik Gaji dan Tunjangan DPR!
KOMPAS.TV – Gelombang protes muncul dari berbagai daerah setelah pemerintah kabupaten menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250%–1000%.
Di saat rakyat menjerit karena beban pajak makin berat, terungkap fakta bahwa pajak penghasilan (PPh 21) anggota DPR justru ditanggung negara.
Polemik ini memicu sorotan publik terhadap gaji dan tunjangan DPR yang dinilai terlalu besar, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
Apakah kebijakan ini adil bagi rakyat? Simak pembahasan lengkapnya di video ini! (Azka)
#PajakDPR
#GajiDPR
#PajakRakyat
#TunjanganDPR
#BeritaTerbaru
Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCOuwLct59ZOFrwhDIY6tVxw/join
Sahabat Kompas TV Jember, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kompas TV Jember, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.
Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live.
Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010540572678
Instagram : https://www.instagram.com/kompastv_jember/?hl=id
Tiktok: https://www.tiktok.com/@kompastv_jember
Twitter : https://twitter.com/KompasTV_Jember
KOMPASTV JEMBER CHANEL 54 UHF
Alamat Redaksi: Jl. KH. Wahid Hasyim – 22C, Kel. Kepatihan – Kec. Kaliwates – Jember, Telpon : 0331-412763